TNI Ubah Nama KKB Jadi OPM, Pakar: Tak akan Signifikan Selesaikan Konflik

foto

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar militer Beni Sukandis mengkritik kebijakan TNI yang mengubah istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Beni menilai perubahan itu tidak akan signifikan menyelesaikan konflik di Papua. Dia menilai, TNI harusnya mengedepankan pendekatan politik.

Beni menilai, selama ini cara pandang pemerintah keliru dalam melihat penyelesaian Papua. Dia menjelaskan, sebenarnya persoalan separatis Papua berawal dari ketidakpuasan terhadap hak politik dan ekonomi rakyat di Papua yang tidak dikelola secara baik oleh pemerintahan pusat.

“Sehingga pendekatan yang harus diambil adalah pendekatan politik bukan keamanan,” kata Beni saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 13 April 2024.

TNI, kata dia, seharusnya terlebih dahulu mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan di Papua. Beni menilai, pendekatan keamanan yang dilakukan TNI/Polri di Papua, terbukti tidak efektif.

Menurut dia, pendekatan keamanan yang sudah dilakukan puluhan tahun ini belum menunjukkan hasil karena tujuan operasi keamanan yang tidak jelas. “Nampaknya TNI memiliki hambatan dari sisi taktis yaitu aparat TNI tidak begitu mengetahui kontur wilayah di Papua yang sulit terutama hutan dan gunung,” kata dia.

Karena itu, kata Beni, ke depan perlu ada penilaian ulang sebelum menerjunkan pasukan dalam operasi ke Papua. Selain itu, Beni juga menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak pernah menyatakan status keamanan di Papua dengan jujur karena tujuan pendekatan politik dan ekonomi.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya membenarkan lembaganya kembali menggunakan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk kelompok bersenjata di Papua.

“Jadi dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) bersama dengan OPM,” kata Jenderal Agus Subiyanto di Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta, Rabu, 10 April 2024.

Agus menuding OPM telah melakukan aksi teror, pembunuhan, bahkan pemerkosaan. Aksi itu dilakukan terhadap guru, tenaga kesehatan, juga masyarakat dan personel TNI/Polri.

“Mereka kombatan yang membawa senjata. Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM,” ucapnya. “Tidak ada negara dalam suatu negara.”

Menurut Agus, penanganan di Papua berbeda dengan wilayah lain. TNI pun punya metode khusus untuk penyelesaian masalah. “Senjata ya lawannya senjata,” kata dia.

YOHANES MAHARSO | INTAN SETIAWANTY

Pilihan Editor: Pertemuan Jokowi-Megawati, Projo: Tak Perlu Pakai Syarat