Zainal Arifin soal Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi: Kunjungi Saya Kalau Ditahan

Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, yang terlibat dalam film dokumenter ‘Dirty Vote’. Foto: Dok. Dokumentasi Dirty Vote untuk Pers

Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar dikabarkan hendak dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait film Dirty Vote. Zainal merupakan salah satu pakar hukum yang menjadi pembicara di film itu.

Laporan itu dibuat Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi), namun ada berkas yang kurang lengkap sehingga polisi belum menerbitkan surat laporan.

Merespons hal itu, Zainal mengaku belum mengetahui pasti pasal yang ditudingkan kepadanya.

“Saya nggak tahu detailnya, belum tahu, karena baca di media. Pasal apa yang dilaporkan, dalam konteks apa, pelanggaran undang-undang apa, saya nggak tahu,” kata Zainal Arifin di Fisipol UGM, Selasa (13/2).

Dari informasi yang beredar, Zainal Arifin dkk dilaporkan atas sangkaan Pasal 287 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Harusnya ke Bawaslu dong,” ujar Uceng sapaan akrab Zainal Arifin.

Anggap Bagian dari Konsekuensi

Saat mengisi kuliah umum di Hukum Tata Negara UGM pagi tadi, Uceng menjelaskan jika dirinya dilaporkan maka ini bagian dari konsekuensi yang sudah dihitung.

Film Dirty Vote. Foto: Dirty Vote

“Mau dilaporkan ya laporkan aja, saya cuma berharap teman-teman sejawat saya di sini maupun sejawat dosen lain ya kunjungilah setidak-tidaknya kalau ditahan nanti ada lah yang mengunjungi, sesederhana itu saya kira,” ungkapnya.

Tak Ada Intimidasi

Di sisi lain, Uceng mengatakan sejauh ini tak ada intimidasi yang dia terima sampai saat ini.

“Alhamdulillah nggak ada,” ujarnya.

Sebagai antisipasi, Uceng telah mencabut SIM card-nya dari ponsel dan mengandalkan wifi untuk berkomunikasi.

“Antisipasi kan, karena biasanya katanya via telepon segala,” kata Uceng.