Teka-Teki Sumber Anggaran Makan Siang Gratis, Awas Salah Langkah

Teka-Teki Sumber Anggaran Makan Siang Gratis, Awas Salah Langkah

Bisnis.com, JAKARTA — Kabinet Joko Widodo (Jokowi) tampak mulai ancang-ancang menyiapkan program makan siang gratis milik calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk 2025.

Pasalnya, sumber anggaran yang tidak sedikit ini menjadi pertanyaan seluruh masyarakat. Prabowo-Gibran mencanangkan Rp400 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memberi makan siang kepada lebih dari 80 juta anak sekolah di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengamini bahwa program tersebut merupakan miliki pemerintahan selanjutnya, meski saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan secara resmi pemenang dari kontestasi politik 2024.

“Ini kan program untuk pemerintahan 2025,” ujar Airlangga pada Kamis (29/2/2024).

Perlu dicatat, hal itu disampaikan Airlangga usai menghadiri acara simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang. Menurutnya, acara itu merupakan inisiatif pemerintah daerah (Pemda) Tangerang, tetapi programnya sama persis dengan makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran—bahkan harga menu makanannya pun sama, yakni Rp15.000 per porsi.

Anak buah Airlangga kemudian membeberkan bahwa program makan siang gratis nantinya turut menjadi tanggung jawab Menko Perekonomian.

Tak ayal bila program tersebut masuk dalam pembahasan awal APBN 2025 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

“Yang desain program itu kan pemerintahan baru, kami diminta menyiapkan, terus harus diantisipasi, disiapkan lah ya dalam postur APBN kita,” ujar Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Sumber Dananya dari Mana?

Sedari awal munculnya ide program makan siang gratis, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran hingga pemerintah belum kompak menyampaikan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan gizi 80 juta anak sekolah. Entah dari realokasi anggaran pendidikan, kesehatan, bantuan sosial (bansos), subsidi BBM dan LPG, sampai yang terbaru dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Komisi X DPR dan asosiasi guru bahkan menolak mentah-mentah bila dana BOS dialihkan untuk program makan siang gratis. Meski demikian, Susiwijono tidak melihat jalan buntu dari program ini. Menurutnya, pemerintah dapat melakukan realokasi anggaran denga ruang fiskal yang ada dalam APBN.

“Sangat [mungkin dilakukan realokasi anggaran untuk makan siang gratis]. Sebenarnya hampir semua program itu sumbernya bisa kita carikan bisa direalokasi,” tuturnya.

Salah satunya, dari subsidi kompensasi energi yang tidak tepat sasaran. Sebagai catatan, Susi menekankan bahwa pemerintah tetap harus menyiapkan posturnya dari awal.

Di sisi lain, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan hasil efisiensi dari subsidi energi BBM dan LPG memang mungkin dilakukan dan berpotensi mendapatkan Rp50 triliun.

Namun demikian, masyarakat harus menerima konsekuensi dengan kenaikan harga BBM dan LPG. Eko melihat harga energi yang menjadi harga input ini akan berdampak pada harga bahan pokok dan harga makan siang gratis itu sendiri yang dibatasi Rp15.000 per anak.

Padahal, harapan dari program tersebut adalah makanan yang bergizi untuk menunjang pertumbuhan SDM Tanah Air dan mengentaskan stunting.

“Kalaupun mau realokasi, harus dilihat impact dari satu [bantuan] ditiadakan apakah akan menimbulkan efek domino,” ujar Eko kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/3/2024).

Melihat ruang fiskal yang sempit sekitar 25%, meski APBN sudah tembus lebih dari Rp3.300 triliun tahun ini, tidak sepenuhnya kas negara dapat dapat diperuntukkan untuk makan siang gratis.

Menurutnya, hampir tidak mungkin kebutuhan anggaran Rp400 triliun untuk 80 juta anak sekolah dapat terpenuhi secara langsung dengan ruang fiskal tersebut.

Perlu peta jalan yang jelas secara bertahap dalam lima tahun ke depan, termasuk pembiayaan dan target sasarannya. Jangan sampai, program populis tersebut malah mengancam kredibilitas APBN.

Satu hal yang paling mungkin dilakukan adalah efisiensi anggaran dinas. Eko menyebutkan di zaman yang serba digital, setidaknya pemerintah dapat lebih menekan anggaran perjalanan dinas dan rapat yang bakal berdampak besar terhadap program ini.

“Kalau rapat cukup zoom, buat apa di hotel. Itu mungkin akan punya impactful terhadap program populis. Kalau belanja modal atau subsidi yang sangat dipakai untuk semua orang, itu punya risiko,” pungkasnya.

Pemerintah Perlebar Defisit APBN

Lain halnya realokasi anggaran, pemerintah jusru telah mengumumkan rencana pelebaran defisit anggaran. Semula 2,29% pada APBN 2024, menjadi 2,3%—2,8% tahun ini dan 2,4%—2,8% pada 2024.

Meski tidak secara gamblang pelebaran defisit akibat adanya makan siang gratis, tetapi pemerintah sudah jelas bakal menarik utang lebih banyak pada pemerintah perdana setelah Jokowi lengser.

Pasalnya, utang pemerintah sepanjang dua kabinet Jokowi telah naik lebih dari 2 kali lipat. Tercatat pada 2014 berada di angkar Rp2.609 triliun, kini per Januari 2024 telah mencapai Rp8.253,09 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pemerintah masih mengkaji pagu indikatif sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis akan ditempatkan kepada kementerian/lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) selanjutnya.

“Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Semuanya harus sudah masuk di situ enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2/2024).