Siap-siap! Eselon 4 Hingga 2 Bakal Dirombak Dalam Waktu Dekat Ini

Siap-siap! Eselon 4 Hingga 2 Bakal Dirombak Dalam Waktu Dekat Ini

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana bakal melakukan rotasi dan mutasi pejabat untuk eselon 2, 3 dan eselon 4 di lingkungan pemerintahan dalam waktu dekat ini.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan rotasi dan mutasi pejabat itu dilakukan berdasarkan manajemen talenta yang ada di lingkungan Pemkot Bogor.

“Jadi sistemnya itu pakai penilaian melalui manajemen talenta. Hal itu dilakukan karena memang Kota Bogor sudah bisa menerapkan itu,” kata Bima Arya kepada awak media, Senin (27/11).

Rencananya rotasi dan mutasi dengan sistem manajemen talenta itu akan diberlakukan terhadap eselon 2, 3 dan eselon 4.

“Proses eselon 3 dan eselon 4 sedang berlangsung, sambil itu berproses kami juga mempersiapkan untuk eselon 2-nya,” ujarnya.

Rencana tersebut pun mendapat respons dari Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri.

Pria yang akrab disapa Gus M itu menilai bila mutasi menjelang akhir masa jabatan itu idealnya dilakukan secara terbatas dan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan saja.

Dia juga mempertanyakan mengapa Pemkot Bogor berencana melakukan rotasi jabatan, padahal pada Jumat (11/11) kemarin pemerintah juga sudah melakukan rotasi jabatan pada tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Kenapa tidak pakai open bidding saja? Apa acuan yang dipakai oleh Tim Penilai Jabatan? Sementara SK pemetaaan manajemen talenta dan kelompok rencana suksesi m PNS di lingkungan Pemkot Bogor hingga pekan kemarin saja belum ditandatangani wali kota?,” kata Gus M.

Kalaupun SK pemetaaan manajemen talenta dan kelompok rencana suksesi PNS di lingkungan Pemkot Bogor sudah ditandatangani, tentunya perlu adanya sosialisasi kepada ASN guna memenuhi ketentuan asas yang diatur dalam Perwal 40 tahun 2021, salah satunya adalah asas keterbukaan.

Kalaupun rotasi jabatan didasari dengan menggunakan sistem merit, sambung Gus M, jangan sampai keputusan dan kebijakan tersebut mengganggu roda pemerintahan.

“Hanya mengingatkan saja, walaupun itu hak prerogatif, jangan sampai dilakukan hanya untuk pembenaran saja dan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu. Bagaimana nasib karier ASN yang bekerja dengan benar dan sepenuh hati?,” ujarnya.

“Pada akhirnya publik khususnya ASN akan menilai open biding maupun merit sistem melalui manajemen talenta semua tidak ada bedanya, hanya berdasar pada otoritas walikota saja,” sambungnya.

Dirinya berharap Pemkot Bogor bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil tidak mengundang polemik, mengingat saat ini memasuki tahun politik.

“Belum lagi ini dilakukan menjelang masa akhir jabatan. Secara logika ini kental dengan muatan politik. Karena apabila dilihat dengan masa bakti wali kota yang tinggal menghitung hari, apa yang dapat dilakukan oleh kepala dinas untuk mengejar target dan janji-janji wali kota,” pesannya. (mar7/jpnn)