Suara PSI 'meledak' - Kesalahan sistem Sirekap, kewajaran atau ada kesengajaan menggiring suara ke partai tertentu?

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyampaikan orasi saat kampanye terbuka di Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (27/1/2024).

Dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memunculkan spekulasi adanya potensi kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, mengatakan terjadi pergeseran dari suara tidak sah masuk ke dalam perolehan suara partai di beberapa TPS.

Kekeliruan input data Sirekap ini, katanya, harus ditelusuri oleh KPU apakah semata faktor kesalahan sistem atau ada indikasi kesengajaan menggiring suara ke partai tertentu.

Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Idham Holik mengatakan rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

Adapun Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyebut adanya penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi merupakan hal yang wajar.

Partai mana saja yang suaranya naik?

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah berakhir pada 2 Maret 2024.

Merujuk pada situs resmi KPU, progres surat suara yang telah masuk ke sistem Sirekap baru mencapai 65,82% atau 541.820 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total keseluruhan mencapai 823.236 TPS pada Minggu (03/03).

Namun ada “anomali” perolehan suara yang terjadi pada tiga partai jika dibandingkan dengan hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya berdasarkan hasil hitung cepat versi lembaga survei Indikator memperoleh 10,64% suara. Tapi di Sirekap naik menjadi 11,54% atau ada penambahan sekitar 0,9%.

Petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) menginput data penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tatanga, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (21/2/2024).

Kemudian Partai Gelora mendapat 0,88% suara dalam hitung cepat. Sementara dalam rekapitulasi di Sirekap naik menjadi 1,49% atau ada penambahan sebesar 0,61%.

Selanjutnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam hitung cepat hanya memperoleh angka 2,66% suara. Namun di Sirekap naik menjadi 3,13% atau ada penambahan 0,47%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menyebut kenaikan suara PSI dengan sebutan “ledakan”. Sebab menurutnya fenomena ini berbeda dengan naik dan turunnya suara partai lain di Pemilu 2024 yang terlihat smooth.

“PKB naik turun suaranya smooth sejak awal. Demikian juga dengan partai-partai lain. Sementara perolehan suara PSI ‘meledak’ hanya dalam beberapa hari terakhir saja. Biasanya kalau data masuk di Sirekap sudah besar dan proporsional, suara partai-partai tidak akan sedinamis ini,” tulis Burhanuddin di media sosial X miliknya.

Burhanuddin juga berkata di lini masa akun X pribadinya bahwa akan melakukan pengecekan anomali tersebut. Ia bakal membandingkannya dengan formulir C Hasil di TPS yang menjadi sampel quick count lembaga survei.

“Saatnya kita gunakan fungsi utama quick count yakni mengontrol KPU.”

Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, juga menilai perolehan suara PSI saat ini “mengejutkan”. Pasalnya dalam hitungan tujuh hari PSI mendapatkan 0,6% suara dari sekitar 2% suara nasional yang masuk ke Sirekap.

Meskipun dalam catatannya, angka PSI 3,13% itu masih dalam batas margin of error lembaga surveinya sebesar 0,54%.

“Dibilang anomali atau mengejutkan, iya. Tapi untuk mengatakan apakah ada kecurangan kita perlu punya buktinya.”

LSI: Tidak ada yang aneh

Akan tetapi Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, menilai tidak ada yang aneh dari perolehan suara tiga partai tersebut.

Hasil quick count LSI terhadap PKS, Gelora, dan PSI tidak terlampau berbeda dengan hitung cepat lembaga lain.

Djayadi mendasarkan penilaiannya pada selisih perolehan suara ketiga partai tersebut antara yang tertera di Sirekap per Minggu (03/03) dengan hasil quick count lembaganya tak lebih dari batas margin of error sebesar 0,75%.

Kepala divisi bid korupsi dan politik ICW Egi Primayoga (kanan) bersama Peneliti Kontras Rozy Brilian (kiri) menunjukan surat permohonan keterbukaan informasi terkait Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sirekap yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di gedung KPU Pusat, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Untuk PKB, katanya, beda suara antara LSI dengan Sirekap sekitar 0,4%, Partai Gelora sebesar 0,5%, dan PSI adalah 0,33%.

“Kalau hasil quick count ada margin of error, suara partai bisa di bawah dari yang diperkirakan quick count, atau bisa juga di atas yang diperkirakan quick count,” ujar Djayadi Hanan kepada BBC News Indonesia.

“Kami di LSI toleransi simpangannya sekitar 0,75%. Jadi kalau sekarang PSI mendapat 3,13% belum bisa disimpulkan ada lonjakan.”

“Adakah kecurangan nanti kalau seluruh data sudah masuk, suara ketiga partai ini terus melonjak, nah itu memang ada keanehan. Kalau sekarang data baru masuk 65% jadi masih bisa berubah.”

Djayadi juga menjelaskan kalaupun terjadi lonjakan suara pada partai-partai tersebut di hari tertentu, tak bisa semata-semata dianggap adanya kecurangan.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kanan) saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/1/2024). Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024.

Bisa saja, kata dia, data yang masuk ke Sirekap adalah perolehan suara dari TPS-TPS di mana partai itu mendominasi.

“Misalnya Gelora kuat di Jawa Barat, suaranya dari Jabar masuk semua di Sirekap, kan bisa melonjak tuh. Jadi enggak aneh.”

“Saya sendiri tidak tahu bagaimana KPU memasukkan data, apakah proporsional atau tidak. Tapi data masih 65% enggak bisa dibilang sudah ada lonjakan.”

“Kita tunggu saja kalau ternyata mereka terus melonjak sampai 4% itu baru tidak masuk akal, karena terlalu jauh dari hasil quick count.”

Faktor apa yang membuat suara partai melonjak?

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, mengatakan untuk mengetahui terjadinya penggelembungan suara pada partai-partai tertentu harus menunggu sampai keseluruhan hasil suara masuk dalam proses rekapitulasi.

Pengamatannya hingga saat ini, sebaran data yang masuk ke Sirekap tidak berimbang.

Ada daerah-daerah yang sudah sampai 80%, ada yang lebih dari 60%, tapi ada juga yang kurang dari 50%. Di Papua malah, katanya, suara dari TPS yang masuk masih sangat kecil.

Namun begitu, hasil bacaan atas pindai dokumen C Hasil di Sirekap masih ditemukan kesalahan.

Seorang saksi partai mencatat hasil penghitungan suara saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual tingkat kecamatan di GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (19/2/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan sementara Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan akan melakukan akurasi atau sinkronisasi data numerik tampilan publik di laman pemilu2024.kpu.go.id dengan data otentik yang ada dalam foto formulir model C.

Dari laporan yang dia terima dan temuan warganet di media sosial, ada pergerakan atau pergeseran dari suara tidak sah masuk ke dalam perolehan suara partai.

Kasus seperti itu, kata Titi, terjadi di sejumlah TPS di mana suara partai yang tadinya 24, begitu dipindai dokumen C Hasil berubah menjadi 32 atau ada penambahan delapan suara.

“Ternyata setelah dikroscek, itu [penambahan suara] diambil dari suara tidak sah yang semula ada sepuluh berkurang delapan masuk ke suara partai. Suara tidak sah tercatat hanya dua,” jelas Titi.

“Itu artinya Sirekap tidak sepenuhnya akurat.”

“Jadi mau tidak mau, kita harus mengkroscek atau membandingkan antara dokumen hasil pindai C Hasil dengan konversi angka oleh Sirekap.”

Selain disebabkan oleh kesalahan mengonversi angka oleh Sirekap, potensi penggelembungan suara partai politik juga bisa terjadi di tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Di tahap ini, ujarnya, potensi kecurangan cukup besar lantaran proses rekapitulasi berlangsung di ruang tertutup.

Saksi-saksi dari partai politik pun tak semuanya hadir dan memantau proses rekapitulasi.

Belum lagi jika petugas PPK tidak teliti saking banyaknya formulir C Hasil yang dibaca.

“Situasi rekapitulasi di kecamatan, tidak sepenuhnya ideal. Apalagi kalau TPSnya banyak, kerja maraton, banyak penghitungan suara ulang yang butuh waktu, tenaga, dan konsentrasi.”

“Kadang beban kerja dan teknikalitas saat rekapitulasi membuat abai kecermatan dan ketelitian proses. Di situ sering terjadi permainan.”

“Saksi dari partai banyak yang fokus pada suara partainya dan tidak ambil pusing suara partai lain. Ketika suara partainya tidak berkurang, tidak diperhatikan suara parpol lain.”

Apa yang harus dilakukan KPU?

Titi menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjelaskan soal kekeliruan sistem Sirekap dalam mengonversi angka dari hasil pindai dokumen C Hasil sehingga menguntungkan partai tertentu.

Apakah kekeliruan tersebut semata kesalahan sistem atau ada indikasi kesengajaan menggiring suara ke partai tertentu.

Sebab berdasarkan temuannya dan warganet di media sosial pergeseran suara tidak sah itu hanya terjadi di PSI dan Gelora saja.

“Kalau bisa telusuri cara kerja sistem Sirekap dan kalau ternyata sistemnya bermasalah mengapa polanya serupa? Suara tidak sah spesifik masuk ke suara partai?”

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menunjukkan rekapitulasi Pilpres 2024 dari Sirekap di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

“Bagi saya ini tidak bisa dianggap sederhana, karena kalau terus terjadi spekulasi bisa diyakini sebuah kebenaran oleh masyarakat.”

Kemudian KPU juga harus segera mengunggah seluruh dokumen hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan ke sistem Sirekap.

Hal ini untuk memastikan apakah bacaan dokumen C Hasil di TPS konsisten dengan hasil bacaan rekapitulasi suara di kecamatan.

Sekaligus sebagai bukti transparansi ke masyarakat soal dugaan penggelembungan suara.

“Karena kita tidak bisa menjangkau proses [rekapitulasi] di kecamatan yang sangat rentan [kecurangan].”

“Dan kalau semua dokumen diunggah dan bisa diunduh oleh peserta pemilu maka mereka bisa melakukan rekapitulasi internal sebagai pembanding.”

Apa tanggapan partai?

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengatakan adanya penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi merupakan hal yang wajar.

Dia pun mempertanyakan pihak-pihak yang disebutnya mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan penambahan suara partainya sebagai ketidakwajaran.

Grace berkata, saat ini lebih dari 70 juta suara belum terhitung dan sebagian besar merupakan basis pendukung Presiden Jokowi.

“Apalagi saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat,” ujarnya seperti dilansir dari Detik.com.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membagikan kaos saat kampanye di Malang, Jawa Timur, Kamis (1/2/2024).

Grace kemudian membandingkan perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU yang terjadi pada partai-partai lain.

Ia mencontohkan hitung cepat versi lembaga survei Indikator Indonesia atas PKB yang hasilnya 10,56% tapi berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56% atau ada penambahan 0,91%.

Lalu suara Partai Gelora menurut hitung cepat 0,88% sedangkan rekapitulasi KPU naik menjadi 1,44% alias ada selisih 0,55%.

“Kenapa yang disorot hanya PSI? Bukan kah kenaikan dan juga penurunan terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung.”

Senada dengan Grace, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga mempertanyakan tuduhan ketidakwajaran berupa penambahan suara yang termuat di Sirekap.

“Yang wajar bagaimana? Ya sudah kita tunggu saja, semoga sesuai harapan,” kata Fahri lewat pesan aplikasi perpesanan kepada BBC News Indonesia, Minggu (03/03).

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muchammad Romahurmuziy mengatakan heran dengan tambahan suara PSI yang disebutnya meningkat drastis.

Dia menduga ada kejanggalan, lantaran perolehan suara PPP justru turun.

“Mohon atensi kepada @kpu_ri dan @bawasluri, operasi apa ini? Meminjam bahasa pak @jusufkalla, operasi ‘sayang anak’ lagi?” ucap Romy di akun @romahurmuziy pada Sabtu (02/03).

Apa langkah KPU?

Menanggapi kenaikan suara PSI di Sirekap, anggota KPU, Idham Holik, mengatakan rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

“Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya. Itu adalah data perolehan suara yang ditulis langsung oleh KPPS yang disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas TPS serta dipantau langsung oleh pemantau terdaftar,” kata Idham seperti dilansir Antara, Minggu (03/03).

Idham menjelaskan data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya, sebab Sirekap menampilkan foto formulir model C.Hasil Plano.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Idham Holik menyimak pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

“Sampai saat ini sudah ada 65,81% TPS untuk Pemilu Anggota DPR yang datanya sudah diunggah ke Sirekap. Data tersebut menampilkan foto formulir Model C.Hasil Plano yang dapat dicek atau diverifikasi,” ujarnya.

Dia juga berkata, lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri. Ia menyebut KPU baru melakukan rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri.

“Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari ppk (panitia pemilihan kecamatan), kpu kabupaten/kota, kpu provinsi sampai dengan KPU RI,” kata dia mengingatkan.

Untuk diketahui, proses rekapitulasi suara berlangsung selama 35 hari, dimulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 15 Februari-2 Maret 2024. Selanjutnya, rekapitulasi dilakukan di KPU kabupaten/kota pada 17 Februari-5 Maret 2024.

Kemudian, pada 19 Februari-10 Maret 2024 rekapitulasi suara digelar di KPU provinsi. Setelah itu, rekapitulasi tingkat nasional dimulai 22 Februari-20 Maret 2024 yang dilakukan oleh KPU RI.

Selain itu, dalam Pasal 112 Ayat (1) PKPU No 5/2024 disebutkan bahwa KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dengan bantuan Sirekap.