TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polri, Klarifikasi Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran dan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat mendatangi Mabes Polri untuk mengklarifikasi isu yang beredar terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) di seluruh Indonesia untuk mengawal pemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran selaku atasan dari para Dirbinmas pun membantah informasi yang diterima oleh Henry tersebut.

“Saya sengaja datang kemari untuk meminta klarifikasi terkait dengan statement atau kegiatan pada waktu tanggal 9, pada waktu itu sempat viral, saya mengatakan bahwa ada perintah khusus dari Kapolri kepada direktur binmas di seluruh polda. Kemudian berita itu jadi viral,” ujar Henry saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

Henry menjelaskan, ketika mendapatkan informasi dari grup-grup WhatsApp (WA) mengenai arahan khusus Kapolri itu, seharusnya dirinya langsung mengonfirmasi ke Kapolri.

Hanya saja, Henry tidak mempunyai kontak nomor telepon Kapolri Jenderal Sigit.

Walhasil, Henry menyampaikan informasi yang dia terima itu dalam sebuah diskusi. Pernyataannya kemudian menjadi viral.

Usai pernyataannya viral, Henry mengaku ditelepon oleh beberapa kapolda, yang mana mereka semua menyampaikan bahwa informasi yang dia terima itu salah.

Meski sudah ditelepon kapolda-kapolda, Henry tetap tidak percaya dengan klarifikasi mereka.

“Saya bilang, ‘kenapa?’ (Kata kapolda) ‘Saya sudah cek ke dirbinmas saya, tidak pernah ada dirbinmas diundang oleh Kapolri dan diberi arahan seperti itu’. Kemudian saya enggak begitu langsung percaya,” tuturnya.

Lalu, Henry baru mengetahui bahwa dirbinmas berada di bawah Kabaharkam Polri, yakni Komjen Fadil Imran yang merupakan kawan lamanya.

Henry pun teleponan dengan Fadil mengenai informasi yang dia terima terkait arahan khusus Kapolri.

Dari komunikasi tersebut, Fadil lantas meminta waktu untuk mengonfirmasi langsung ke Kapolri.

“Kemudian beliau telepon saya, mengatakan bahwa, ‘sudah konfirmasi dengan Pak Kapolri, dan sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu tidak betul memberikan arahan kepada dirbinmas’,” jelas Henry.

Usai mendapat penjelasan dari Fadil, Henry meminta waktu untuk bertemu langsung supaya persoalan terselesaikan.

Dalam pertemuan dengan Fadil hari ini, kata Henry, Fadil kembali menegaskan tidak ada arahan dari Kapolri kepada para Dirbinmas.

Henry menyatakan dirinya tidak memiliki maksud apapun dengan menyebarkan informasi yang dia terima.

Menurutnya, hal tersebut dia lakukan semata-mata hanya karena kecintaan kepada Indonesia dan Polri.

“Makanya saya sampaikan, ‘kalau memang ini enggak benar, tolong diklarifikasi ke saya’. Tapi kalau memang benar ya saya bilang, ‘mbok ya ditarik dan ya mbok malu’. Ada saya katakan gitu,” paparnya.

“Jadi sudah clear semuanya,” sambung Henry.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Fadil berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberi masukan kepada Polri.

Fadil menekankan Polri tidak anti-kritik.

“Kami Polri tidak anti-kritik dengan segala masukan tersebut. Dan tentunya masukan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk institusi yang modern agar sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Fadil.

Fadil mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoax.

Dia turut mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki tahapan Pemilu 2024.

“Poin utama adalah mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Saya kira kita sepakat semua termasuk dengan beliau Bang Henry Yoso untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan,” jelasnya.

“Saya ingin ucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terkait dengan demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, dan kami tegaskan bahwa Polri netral. Sesuai dengan ketentuan UU dan akan kawal sampai dengan tuntas Pemilu 2024. Sehingga terpilih pemimpin nasional dan wakil kita di legislatif yang akan datang,” imbuh Fadil.