Sandiaga Uno Mengaku Tak Punya Target Masuk Kabinet jika Ganjar-Mahfud Menang Pilpres

Ketua Bapilu PPP, Sandiaga Uno (tengah), bersama Ketua DPP PPP, Neno Hamriono (kanan) dan Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki (kiri).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengaku tidak punya target masuk kabinet jika pasangan calon (paslon) nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengakuan ini disampaikan Sandiaga ketika ditanya apakah ia mempunyai harapan seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ingin menjadi jaksa agung jika Ganjar-Mahfud MD menang.

“Saya tidak ada target. Saya akan selesaikan tugas saya sebagai Bapilu untuk Pilpres dan Pileg dan untuk Pilkada di akhir tahun. Tugas sebagai menteri (pariwisata) ini sampai Oktober 2024, dan amanah ini akan saya selesaikan,” kata Sandiaga di Kantor DPW PPP DKI Jakarta, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024).

“Dan alhamdulillah, ini bentuk komitmen dari PPP sebagai partai pendukung pemerintah,” imbuh dia.

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga mengeklaim bahwa belum ada pembicaraan internal di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengenai kursi kabinet.

Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak jangan berandai-andai terlebih dahulu.

“Belum ada. Jadi, jangan berandai-andai. Kami kerja keras dulu, jangan kami mencari jabatan, mencari kekuasaan. Tapi, ini adalah bagian dari pengabdian dan pengorbanan,” kata Sandiaga.

Diberitakan sebelumnya, Ahok mengaku lebih memilih menjadi jaksa agung daripada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Ahok ketika menjawab pertanyaan soal tawaran menjadi ketua KPK jika pasangan calon yang didukungnya, Ganjar-Mahfud MD, memenangi pilpres.

“Seandainya Ganjar-Mahfud menang, terus Bapak ditunjuk jadi ketua KPK, apa yang akan pertama kali dilakukan Pak?” tanya salah satu panelis di acara “Ahok is Back” di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Menjawab pertanyaan itu, Ahok menegaskan tidak ingin berandai-andai. Sebab, dia pernah ditawari jabatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018.

“Saya tanya Pak Jokowi, ‘Pak Jokowi pengin saya bantu apa?’ (Lalu dijawab,) ‘Pak Ahok mau bantu apa?’ (Saya jawab,) ‘Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut, Pak’. Ini cerita dalam tahanan lho, 2018,” ujar Ahok.

Ahok kemudian menjelaskan alasan ingin membantu di bidang industri. Menurut Ahok, impor sudah sangat masif masuk Indonesia sehingga mematikan industri kecil.

Oleh karena itu, Ahok berpikir harus ada pejabat Bea dan Cukai yang berani mengambil kebijakan.

Ahok mengatakan, saat itu dia menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa ingin menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai.

“Makanya saya mau jadi Dirjen Bea Cukai. Saya jamin penyelundupan setop. Karena zaman Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto) itu dulu penyelundupan subversif, mematikan industri, membuat PHK begitu banyak, membahayakan hidup orang banyak. Semua penjualan akan macet dan semua akan turun. Negara bisa bangkrut,” kata Ahok.

Akan tetapi, menurut Ahok, dia tidak bisa menjadi Dirjen Bea Cukai karena terbentur usia.

Oleh karena itu, dia harus masuk ke bidang lain jika nantinya ditawari untuk membantu pemerintahan Ganjar-Mahfud.

Namun, Ahok menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi ketua KPK. Sebab, keputusan di KPK harus diambil secara kolektif kolegial.

“Nah, kalau ketua KPK ini kolektif. Enggak ada guna. Lu kalau nawarin gue jadi jaksa agung dong,” ujar Ahok disambut tepuk tangan hadirin.