Usai Nyoblos, Sri Mulyani Buka-bukaan soal Blokir Anggaran Kementerian Rp50,14 Triliun

Usai Nyoblos, Sri Mulyani Buka-bukaan soal Blokir Anggaran Kementerian Rp50,14 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa diberlakukannya kembali blokir anggaran sementara atau automatic adjustment tidak akan mengganggu belanja prioritas kementerian dan lembaga (K/L).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani di TPS 73 Pondok Aren, Tangerang Selatan, usai menyalurkan hak suaranya pada Pemilu serentak 2024.

Dia menjelaskan, jika dilihat secara historis, anggaran belanja kementerian dan lembaga biasanya hanya terserap 95% secara rata-rata dari total alokasi atau pagu yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, anggaran yang diblokir sementara merupakan anggaran dari pos yang tidak mendesak.

Sebagaimana diketahui, blokir anggaran sementara diberlakukan pada seluruh K/L sebesar 5% dari total pagu atau secara total mencapai Rp50,14 triliun.

“Jadi, 5% itu dilihat dari track record-nya, ada di bagian yang tidak akan mempengaruhi prioritas [belanja] K/L itu,” kata Sri Mulyani, Rabu (14/2/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan, automatic adjustment merupakan mekanisme yang telah berlangsung dalam 4 tahun terakhir atau sejak pandemi Covid-19.

Blokir anggaran sementara yang kembali dilanjutkan pada tahun ini, imbuhnya, dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam seluruh anggaran kementerian dan lembaga (K/L).

Kebijakan ini untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi, yang dapat mengganggu perekonomian di dalam negeri atau digunakan untuk belanja yang mendesak.

Pada tahun lalu misalnya, anggaran dari automatic adjustment digunakan untuk melakukan perbaikan jalan di daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Sri Mulyani menambahkan jika situasi perekonomian membaik dan ketidakpastian global mereda, juga belanja prioritas pemerintah sudah diamankan, maka K/L akan bisa kembali menggunakan anggaran yang diblokir sementara tersebut.

“Seperti tahun lalu, kalau situasinya membaik, ketidakpastian dan prioritas sudah semua diamankan sesuai program pembangunan pemerintah, maka kemudian kita akan sampaikan ke K/L,” jelasnya.