Tidak Keberatan Beralih Dukung Prabowo-Gibran, Sekjen PDI-P Hasto: Kami Tak Ingin Sejarah PPP Hilang
Foto arsip. Calon Presiden PDI-P Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP M Mardiono saat menggelar pertemuan kerjasama politik di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jakarta, Minggu (30/4/2023). (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)
JAKARTA, KOMPAS.TV – Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDI-P) mendukung langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya terbuka dengan langkah PPP yang ingin membangun komunikasi politik dengan partai lain.
Menurut Hasto langkah tersebut patut dipahami sebagai upaya PPP tetap eksis di dunia politik setelah tidak berhasil memperoleh syarat ambang batas suara 4 persen dalam Pileg 2024.
Hasto juga mengetahui partai berlambang Ka’bah itu punya kepentingan agar sejarah PPP dalam politik Tanah Air tidak hilang.
“Dalam rangka survival sebagai partai Ka’bah, ya kami dorong PPP untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini, sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah PPP tersebut,” ujar Hasto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (16/4/2024). Dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut Hasto juga menilai tergerusnya suara PPP tidak terlepas dari operasi politik dalam Pileg 2024.
Meski tidak menjelaskan secara jelas siapa pihak yang dimaksud, Hasto menyebut operasi politik yang dilakukan adalah mendorong agar partai tertentu, termasuk PSI bisa lolos ambang batas parlemen.
Hal tersebut patut disayangkan karena berdampak langsung terhadap suara PPP di Pileg 2024.
“Ketika pemilu kemarin ada pihak-pihak yang melakukan operasi-operasi politik untuk mendorong partai tertentu, termasuk PSI, sehingga membuat PPP tergerus. Itu hasil operasi politik,” ujar pria asal Yogyakarta itu.
Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyatakan PPP siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran jika resmi dilantik pada Oktober 2024 mendatang.
Mardiona mengakui PPP merupakan partai pengusung Ganjar-Mahfud, namun komunikasi dalam rangka membangun Indonesia ke depan perlu dilakukan.
Terlebih peran PPP dalam mendukung pemerintah sudah tidak diragukan karena dalam 10 tahun belakangan PPP membantu dan mendukung pemerintahan Joko Widodo.
“Untuk pemerintah yang baru itu kan belum dilantik, begitu kan. Jadi kalau koalisi, tentu nanti untuk langkah yang ke depan, ya kita nanti dengan pemerintahan yang baru tentu kita akan membicarakan itu,” ujar Mardiono di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (15/4) malam.