Pangeran Harry Kalah Lawan Pemerintah Inggris, Minta Pengawalannya Dibiayai Negara

foto

TEMPO.CO, Jakarta – Pangeran Harry kalah melawan pemerintah Inggris pada Rabu, 28 Februari 2024. Pangeran Harry menggugat pemerintah Inggris karena mengurangi tingkat keamanan pribadi saat dia mengunjungi negara tersebut.

Putra bungsu Raja Charles III melayangkan tindakan hukum terhadap pemerintah setelah diberitahu pada Februari 2020 bahwa ia tidak akan lagi diberikan perlindungan yang didanai pemerintah pada “tingkat yang sama” ketika berada di Inggris.

Harry meninggalkan Inggris pada 2020 bersama istrinya Meghan. Pasangan ini dan anak-anaknya menetap di California, Amerika Serikat.

Pada sidang di Pengadilan Tinggi London pada Desember 2023, Harry mengatakan bahwa masalah keamanan menghalangi kunjungannya kembali ke Inggris.

“Inggris adalah rumah saya. Inggris adalah pusat warisan anak-anak saya,” katanya kepada pengadilan dalam pernyataan tertulis yang dibacakan oleh pengacaranya. “Hal itu tidak bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga keselamatan mereka.”

“Saya tidak bisa menempatkan istri saya dalam bahaya seperti itu dan, mengingat pengalaman hidup saya, saya enggan untuk menempatkan diri saya dalam bahaya juga,” ujarnya.

Ibu Harry, Putri Diana, tewas dalam kecelakaan mobil berkecepatan tinggi di Paris pada tahun 1997 ketika mencoba melarikan diri dari fotografer paparazzi.

Pengacara pemerintah menolak klaim bahwa Harry dikucilkan dan diperlakukan kurang baik. James Eadie, dari Kementerian Dalam Negeri, mengatakan kepada pengadilan bahwa Harry diputuskan tidak akan diberikan tingkat perlindungan yang sama seperti sebelumnya karena dia telah meninggalkan kehidupan sebagai pekerja kerajaan. Harry juga sebagian besar tinggal di luar negeri.

Pada Mei 2023, Harry kalah dalam upaya peninjauan hukum atas keputusan pemerintah lainnya. Ia menolak membayar sendiri perlindungan spesialis polisi Inggris.

Kementerian Dalam Negeri berargumen bahwa “tidak pantas” bagi orang-orang kaya untuk “membeli” keamanan perlindungan. Perlindungan yang dibiayai oleh pembayar pajak tersebut tidak mewakili kepentingan publik.

Polisi Metropolitan London juga menentang tawaran Harry. Alasannya membahayakan petugas jika ada pembayaran yang dilakukan oleh individu adalah tindakan yang salah.

AL ARABIYA

Pilihan editor: Media Asing Soroti Pemberian Pangkat Jenderal Bintang Empat Prabowo oleh Jokowi