Mahfud Md Bilang Hak Angket Tak Bisa Ubah Hasil Pilpres 2024

foto

TEMPO.CO, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud Md mengatakan hak angket tak bisa mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi soal hasil pemilu. Sebab, dia mengatakan hasil pemilu atau sengketa pemilu di KPU dan MK memiliki jalurnya sendiri.

Menurut Mahfud, hak angket dapat diajukan oleh DPR kepada pemerintah ihwal kebijakan-kebijakan yang diambil. Dia menilai kebijakan pemerintah dalam pemilu juga dapat menjadi sasaran hak angket. Namun, hak angket tak bisa ditujukan untuk hasil pemilu.

“Yang bisa diangket pemerintah, kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh, kan kebijakan, kemudian dikaitkan dengan pemilu. Tapi, yang diperiksa tetap pemerintah. Itu tinggal politik saja,” kata Mahfud di Sleman, DI Yogyakarta, Ahad, 25 Februari 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Sesuai konstitusi, Mahfud mengatakan DPR memang memiliki hak untuk mengajukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya, hak DPR berhak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan.

Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu memang tidak bisa dilakukan hak angket. Dia mengatakan objek yang dibolehkan untuk dilakukan angket adalah pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu.

Calon presiden Ganjar Pranowo pertama kali mendorong partai pendukungnya untuk menggunakan hak angket. Eks gubernur Jawa Tengah ini menilai dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Calon Presiden Anies Baswedan sudah menyatakan dukungan pada Kamis malam, 22 Februari 2024.

Namun usul Ganjar tersebut ditolak oleh partai politik pengusung pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, salah satunya Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku lebih tertarik mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket.

“Saya justru lebih tertarik, pasca-Pemilu 2024, setelah kita mengetahui pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa, dan itu harus kita tunjukkan secara genuine,” ujar AHY di Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2024.

Pilihan Editor: Soal Wacana Hak Angket Pemilu, Jimly Asshiddiqie: Positif, tapi Ada juga Proses Hukum yang Harus Ditempuh