Tanggapi Kritik Sivitas Akademika ke Pemerintahan Jokowi, JK: Tak Terbantahkan

Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) sepakat dengan berbagai kritik yang disampaikan para guru besar atau sivitas akademika dari berbagai universitas soal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.

Menurut JK, pendapat para akademisi disampaikan berdasarkan fakta yang saat ini terjadi di lapangan.

“Pendapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor, tidak terbantahkan dan saya tidak akan menilai itu,” ujar Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

“Karena bagaimana saya bisa menguji? Mestinya mereka menguji kita semua, ini kan profesor penguji semua,” katanya melanjutkan.

JK pun menganggap gelombang kritik yang disampaikan para guru besar lahir secara organik tanpa paksaan.

“Berarti apa yang dikatakannya itu adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia,” ujar JK.

Di sisi lain, JK meminta aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menjamin netralitas dan membantu pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

Dia mengingatkan, kontestasi elektoral yang berlangsung penuh kecurangan tak akan melahirkan pemimpin yang baik untuk bangsa.

“Jangan coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara ini dari hati nuraninya. Jangan ada yang mencuri, bukan suaranya Prabowo, Anies, Ganjar yang dicuri, bukan. Tapi suara rakyat yang dicuri kalau tak sesuai hati nurani,” kata JK.

Diketahui, gelombang kritik dari sivitas akademika terhadap pemerintahan Jokowi terus terjadi sejak akhir Januari 2024.

Mereka menyoroti soal nilai demokrasi yang semakin menurun sampai meminta penyelenggaran negara termasuk Presiden netral dalam Pemilu 2024.