Maruf Amin Respon Niat Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi,Singgung Nasib Menkopolhukam Setelahnya

TRIBUNKALTIM.CO – Kabar akan mundurnya Mahfud MD dari posisi Menkopolhukam jadi perbincangan.

Sebelumnya, cawapres Ganjar Pranowo tersebut memastikan dirinya akan mundur dari Kabinet Presiden Jokowi, di waktu yang tepat.

Terbaru, kabar pengunduran diri Mahfud MD direspon Wapres Maruf Amin.

Wapres Maruf Amin menyinggung soal kinerja pemerintahan bila Mahfud MD undur diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, kinerja kabinet pemerintah tidak bakal terganggu meski Menkopolhuman Mahfud MD mundur dari jabatannya.

Sebab, Presiden Jokowi segera menunjuk pelaksana tugas atau menteri definitif untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Mahfud kelak.

“Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan yang terkait dengan polhukam.

Karena itu saya kira tidak akan terlalu mengganggu,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Semarang, Jumat (26/1/2024).

Walaupun demikian, Ma’ruf tidak mau mencampuri mengenai siapa yang bakal menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud jika mengundurkan diri karena itu merupakan hak prerogatif presiden.

“Nanti Presdien akan mempertimbangkan, apa memang perlu menko baru atau sementara dijabat saja sampai akhir, itu hak prerogatif presiden yg menentukan saya kira,” kata dia.

Ma’ruf pun mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Mahfud mundur dari kabinet karena menurutnya itu merupakan hak setiap orang.

“Saya kira seperti dikatakan Presiden, kala seseorang mau mundur kan memang haknya ya, artinya tidak ada masalah,” ujar Ma’ruf.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud mengakui bahwa ia bakal mundur dari jabatan menko polhukam.

Mahfud mengamini pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

“Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal.

Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik,” kata Mahfud di Semarang, Selasa (23/1/2024).

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.

Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

“Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga,” kata Mahfud.

Penjelasan Adian Napitupulu

Politikus PDIP Adian Napitupulu menjelaskan alasan Mahfud MD akan mundur dari Pemerintahan Jokowi.

Menurut Adian, pihaknya ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan terhormat.

Adapun Mahfud merupakan cawapres dari Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan PPP.

“Kita mau kemenangan yang benar, kemenangan yang terhormat,” kata Adian dalam talkshow Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV, Rabu (24/1/2024).

Adian mengaku pernah berkomunikasi dengan Mahfud MD melalui sambungan video call.

Saat itu, guru besar hukum tata negara tersebut meminta saran mengenai jabatannya di pemerintah.

Adian pun menyarankan untuk mundur.

Tindakan ini dinilai perlu dilakukan untuk menutup sesedikit mungkin peluang orang yang menggugat atas dugaan konflik kepentingan.

“Dan ketika dia sampaikan kemarin sebelumnya ganjar juga ngomong bicara sama pak Mahfud untuk mundur, saya setuju,” ujar Adian.

Adian mengkritik para pihak yang mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan atau pemerintah daerah namun tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.

Kemudian, ketika mereka gagal terpilih atau kalah kembali ke jabatannya yang semula.

“Jangan kita enggak mau ninggalin di sini, jadi kalau kalah balik lagi,” tuturnya.

Adian lantas mencontohkan pejabat yang menjadi capres-cawapres maupun ikut berkampanye menjadi blunder ketika mereka tidak mengundurkan diri.

Presiden yang menyatakan ikut berkampanye misalnya, saat ia berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ketentuan ini membuat posisi dan keberadaan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menjadi tidak jelas, apakah mereka tetap boleh melekat pada presiden.

“Yang melekat sama dia Paspampres pergi semua gitu?

Kalau dia jalan ke mana? Enggak boleh.

Itu kan bertentangan dengan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan presiden,” tutur Adian. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Mahfud Niat Mundur dari Menko Polhukam, Wapres: Kinerja Pemerintah Tak Akan Terganggu”

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.