MEGAWATI Tegaskan Tak Ingin Orang Belum Teruji Kemampuannya dan Tak Berintegritas Duduk Jadi Menteri

TRIBUN-MEDAN.COM – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan, melarang menteri-menteri dari parpolnya yang ingin mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Putri Presiden Soekarno itu mulanya menanggapi soal mundurnya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dari kabinet.

Menurut dia, pengunduran diri Mahfud berkaitan dengan etika. “Karena kan seperti tadi, yang Rosi katakan. Saya pernah (jadi) presiden, saya pernah wakil presiden, saya pernah DPR tiga kali. Saya mengajarkan juga kepada anak-anak saya, moral dan etika,” ujar Megawati dalam acara Rosi yang disiarkan Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

Ia menekankan, moral juga merupakan bagian semangat individu saat melaksanakan tugas negara. Selain itu, menurut dia, moral dan etika tetap penting dalam berpolitik.

“Bagi saya, itu adalah etika. Etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik. Eh endak bisa lho kamu asal masuk (parpol), terus kamu mau cari kedudukan saja. No. Ada disiplinnya. Itu etika. Ada moralnya,” tegasnya.

Pikirkan kerugian jika Menkeu Sri Mulyani mundur

Megawati juga buka suara soal akan mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang kerap diperbincangkan publik.

Menurut Megawati, posisi Menkeu sangat krusial bagi negara. Dengan demikian, apabila seorang Menkeu mengundurkan diri maka yang dipertimbangkan adalah dampak kerugiannya.

“Kalau semua hanya saya suruh mundur saja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menkeu,” ujar Megawati.

“Dia itu istilahnya kan, saya yang tadi dapat masukan, yang dihitung itu buntungnya (kerugian untuk negara) lho jangan untung-nya (untung bagi parpol). Kalau kita itu nanti salah (perhitungan), what will be happen to Indonesia? Nah ini kan juga begitu,” lanjutnya.

Rosiana Silalahi lantas bertanya lebih lanjut soal Megawati yang masih memikirkan nasib bangsa Indonesia.

Megawati pun merespons dengan penegasan bahwa dirinya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Sebagai warga negara dirinya tentu memikirkan nasib bangsa. Terlebih, untuk mencapai Indonesia merdeka butuh perjuangan banyak pihak.

“Kan saya ini WNI. Ya seperti yang tadi saya katakan, saya ingin supaya apa yang dicita-citakan mereka yang sudah berjuang dulu (bisa tercapai),” tuturnya.

Potret Presiden Jokowi bertemu Maruarar Sirait di taman belakang Istana Merdeka, Minggu (20/10/2014) malam setelah batal menjadi menteri. (Kompas TV/Riga Danniswara)

Ada risiko besar jika menteri-menteri mundur

Lebih lanjut, Megawati memberikan penegasan bahwa dia tetap ingin menteri-menteri dari PDIP tetap bekerja di kabinet.

Meski Presiden Jokowi kini dianggap mengkhianati PDIP usai anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto, Megawati tak mau menarik menteri-menterinya dari kabinet. Sebab, akan susah mencari calon pengganti menteri yang mumpuni ketika mereka ramai-ramai mundur.

Apalagi, jika Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang mundur dari Kabinet Presiden Jokowi.

“Coba saja situ dah, kasih nama, kalau umpamanya Menkeu diganti, coba deh cari calonnya siapa? Nanti saya jawab,” ujar Megawati.

Oleh karenanya, menurut Megawati, dirinya mencoba berpikir secara menyeluruh soal risiko apabila menteri-menteri dari PDI-P mundur dari kabinet.

Dia menegaskan, dalam kurun waktu sisa masa pemerintahan sekitar 8-10 bulan ini, Kabinet Indonesia Maju harus terus bekerja.

Apabila banyak menteri mundur, padahal kinerjanya baik, akan berdampak buruk bagi negara. Terlebih ketika yang akan menggantikan hanya ingin menjadi menteri tetapi belum memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja.

“Cara pikir saya itu, saya kalau berpikir itu, berupaya, untuk bisa melihat sebuah sikon yang holistik. Saya lihat kan tadi. Ini hanya 10, katakan berapa bulan tadi, delapan bulan,” kata Megawati.

“Dan kalau semuanya itu (menteri) dikeluarkan, padahal banyak yang bagus terus digantikan oleh seseorang yang hanya kepentingannya ingin jadi menteri tapi sisi pengetahuan politiknya, sisi pengetahuan daripada saintifik dia ternyata tidak sesuai, saya enggak bisa bayangkan,” ujarnya lagi.

Megawati kemudian menekankan bahwa dirinya tetap ingin bangsa dan negara Indonesia sejahtera. “Memang maunya saya bangsa saya beres. Semuanya sejahtera sesuai perundangan. Bukan karena maunya saya,” kata Presiden kelima RI ini.

Presiden Jokowi bersama Agus Harimurti Yudhoyoni (AHY) di Yogyakarta Minggu (28/1/2024) lalu. (Ig/AHY)

Ingin pemerintahan Jokowi selesai dengan baik

Megawati menambahkan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berakhir jika Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik.

Jika dihitung sejak Januari 2024, akan ada sekitar 8-10 bulan sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi.

Meski begitu, menurut Megawati, tidak bisa menteri-menteri mundur dan digantikan orang lain.

Menurut dia, belum tentu pengganti menteri-menteri yang mundur punya pengalaman cukup dan bisa bekerja dengan baik di sisa masa jabatan Presiden.

Jika kondisinya demikian, ia khawatir akan mengganggu stabilitas negara.

“Kalau enam bulan saja dia sudah mampu, artinya, tahu fragmentasi dan lain-lain, sebagainya is oke gitu. Yang bahaya bukannya apa, apa bangsa dan negara. Apa enggak begini (jika menteri-menteri pengganti tidak mampu bekerja baik),” ungkap Megawati sambil memberikan isyarat negara goncang dengan tangannya.

“Karena presiden itu institusi. Jadi jangan seperti saya presiden (berdiri sendiri). Tapi, kan presiden’ itu kan kita suka lupa, republik ini dibuat dengan dua hal, yaitu ketatanegaraan dan ketatapemerintahan,” tambah Megawati.

Lebih lanjut, Megawati menegaskan, sebagai ketua parpol pengusung Jokowi pada Pilpres, ia berkomitmen agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selesai dengan baik.

Ia pun sempat menyinggung adanya pihak-pihak yang ingin mengubah konstitusi. Padahal, sistem konstitusi yang ada saat ini disusun dengan susah payah oleh para pendahulu bangsa.

Sebagaimana diketahui, sempat beredar isu bahwa Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan mundur dari Kabinet Presiden Jokowi.

Isu itu pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Namun, Menkeu Sri Mulyani sendiri hingga saat ini masih tetap bekerja sebagai anggota kabinet Indonesia Maju.

Meski demikian, ada kabar lain yang menyebutkan Sri Mulyani telah beberapa kali berkomunikasi dengan Megawati terkait niat untuk mundur dari kabinet.

Megawati Soekarnoputri angkat bicara terkait isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Jokowi. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) blak-blakan menjawab pertanyaan Rosianna Silalahi selaku host ROSI, Kamis (8/2/2024). (Kompas TV)

Megawati Juga Sempat Larang Ahok Mundur dari Pertamina

Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok juga mengaku sempat dilarang untuk mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina.

Adalah Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri orang yang disebut Ahok sempat melarangnya mundur.

Ahok menjelaskan pada saat bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, dirinya menyampaikan keingannya sekaligus meminta izin untuk ikut kampanye memenangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun demikian, Ahok terganjal dengan aturan bahwa yang tidak memperbolehkannya ikut kampanye jika masih memiliki jabatan di PT Pertamina. “Kita fight Bu, walaupun secara teori kita tidak berkuasa ya. Lalu Ibu (Megawati) bilang gini ‘jangan, Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina’,” kata Ahok dalam acara Deklarasi Relawan Ahokers di Jakarta Pusat, pada Minggu (4/2/2024).

Ahok lantas mencermati upayanya untuk menjaga keuangan perusahaan minyak negara tersebut. Setelah memastikan sistem pengawasan perusahaan itu aman, barulah ia mengundurkan diri. Adapun menjaga keuangan PT Pertamina yang dimaksud Ahok yakni dengan memangkas anggaran pengadaan barang dan jasa minimal 50 persen pada tahun ini. Hal itu baru bisa diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun demikian, ternyata RUPS ditunda sehingga kemunduran dirinya baru terlaksana beberapa waktu terakhir. “Tahun ini saya minta direksi minimal 50 persen harus dipotong semua anggaran pengadaan barang,” ujar Ahok dikutip dari Kompas.com.

“Lalu mereka tawar menawar 45-46 (persen) deh, kenapa? Takut enggak nyampai 50 (persen) potong bonus, termasuk bonus saya dipotong.”

Ahok mengeklaim, selama empat tahun menjabat Komisaris Utama PT Pertamina pihaknya berhasil melakukan optimalisasi anggaran.

Itu di antaranya dengan melakukan penghematan, menghindari kerugian, dan meningkatkan pendapatan. “Termasuk menghindari kerugian, itu sudah Rp 4,5 miliar dolar (Amerika Serikat), dan Pertamina dalam sejarahnya ketika harga minyak begitu mahal, tidak pernah mengalami keuntungan terbesar dalam sejarah pertamina tahun 2022 itu Rp 3,6 atau Rp 3,7 miliar dolar,” tutur Ahok.

Lebih lanjut, Ahok mengaku sempat dibilang bodoh karena memutuskan mengikuti Megawati pada Pilpres 2024, bukan Joko Widodo atau Jokowi selaku presiden yang berkuasa.

Selain itu, lanjut Ahok, anak-anaknya juga masih kecil sehingga membutuhkan banyak biaya. Di sisi lain, ia juga bisa mendapatkan bonus yang besar dari keuntungan yang berhasil dicapai PT Pertamina. Namun, ia tetap memutuskan mundur dan membantu kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Saya harus keluar karena satu-satu, saya tidak mau keluar, saya egois, saya tidak mau perjuangkan Ganjar dan Mahfud,” tutur Ahok.

“Ini memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Makanya saya harus keluar untuk melakukan perjuangkan ini. Itu sih sebetulnya.”

Megawati Mengaku Tak Pernah Dikte Jokowi, Hanya Sesekali Beri Saran

Di waktu yang sama, Megawati Soekarnoputri juga mengaku dirinya tidak pernah mendikte kader partai banteng yang menjadi pemimpin.

Termasuk, kata Mega, dirinya tak pernah mendikte Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI-P dan dua kali diusung sebagai presiden.

Megawati mempersilakan publik untuk bertanya ke Jokowi, apakah dirinya pernah mendikte saat menjalankan tugas sebagai Kepala Negara.

“Ya nanti tanya saja dah sama Pak Jokowi. Apa saya dikte? Enggak. Saya memberikan usul, saran. Boleh dong,” ujar Megawati.

“Masa saya punya pengalaman enggak oleh diberikan. Keputusan ya di situ, lho,” lanjutnya.

Sebagai ketua umum partai politik, klaim Mega, dirinya tetap membebaskan para kader yang menjadi pemimpin, termasuk presiden, untuk menentukan sikap.

Jika pun ia memberikan masukan, lanjut Mega, hal itu telah melalui banyak pertimbangan.

“Dan apa enggak boleh sih, kalau saya emang umpamanya saya tahu itu (kebijakan, keputusan Presiden) membahayakan, saya akan bilang ‘don’t, enggak boleh’,” tuturnya.

Megawati mengatakan, seandainya dia memberi masukan dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang diusung PDIP, tujuannya adalah mengingatkan akan komitmen perjuangan partai.

Selebihnya, kata Mega, Presiden sendiri yang akan memutuskan. “Lho saya ini orang tahu aturan lho. Dari itulah maka mungkin hidup saya bisa apa ya, bisa sampai hari ini gitu,” tuturnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter