PDI-P Isyaratkan Kekuatan Politik Penyeimbang usai Putusan MK soal Sengketa Pilpres Diketok

Suasana berlangsungnya sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (3/4/2024). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro mengatakan bahwa partainya sejatinya sudah menganggap Pilpres 2024 selesai dalam konteks kompetisi.

Kendati demikian, ada satu hal yang harus tetap dihargai dalam tahapan Pilpres 2024, yaitu sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun tahapan sengketa PHPU di MK tinggal menunggu pembacaan kesimpulan pada 16 April, dan pembacaan putusan oleh MK pada 22 April mendatang.

“Dan kami rasa bahwa kemudian pilpres sudah selesai dalam konteks kompetisi, maka hari ini kami menghargai apa yang berlangsung di PHPU Mahkamah Konstitusi,” kata Seno dalam wawancara bersama Kompas TV, dikutip pada Jumat (12/4/2024) dari YouTube Kompas TV.

Seno lantas mengungkapkan bahwa sikap PDI-P terhadap pemerintah ke depan, akan terbaca pasca putusan MK dibacakan.

Sikap yang ia maksud adalah mengenai apakah PDI-P akan berada di dalam atau luar pemerintah, jika nantinya MK memutuskan pemenang Pilpres tetaplah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Bukan berarti juga setelah Mahkamah Konstitusi selesai, lalu harus bermuara pada kesepakatan politik yang berarti tidak ada kekuatan politik yang menjadi penyeimbang check and balance di luar pemerintahan,” ungkap dia.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga membeberkan prinsip Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang tidak pernah berubah terkait Konstitusi.

Prinsip itu, jelas Seno, sudah dituangkan melalui tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas berjudul “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi”.

Dalam tulisan itu, menurut Seno, tertuang pokok-pokok pikiran Megawati tentang MK. Melalui tulisan tersebut, Megawati juga mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae.

“Itu banyak sekali poin-poin kritik yang selama ini Ibu dianggap sosok yang diam, tapi kemudian munculah akhirnya tulisan itu yang akhirnya mengonfirmasi bahwa memang publik bisa melihat bahwa ada catatan kritis yang kita sampaikan dalam demokrasi kemarin dan itu senapas dengan apa yang diperjuangkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Maka dalam kritik kita terhadap apa yang terjadi pada pilpres kemarin itu tidak berubah,” tutur Seno.