Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

foto

TEMPO.CO, Jakarta – Wacana sejumlah partai politik (parpol) akan menjadi koalisi atau oposisi memantik perhatian publik usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024, Prabowo-Gibran diusung oleh partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sementara NasDem, PKB, dan PKS mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024. Sedangkan PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Ada tiga parpol di luar KIM yang belum menentukan sikapnya hingga saat ini: Apakah akan bergabung dalam koalisi atau jadi oposisi di pemerintahan Prabowo? Ketiga parpol yang dimaksud adalah PDIP, NasDem, dan PKS.

PDIP: Tunggu rakernas

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam barisan pemerintahan ataupun menjadi oposisi. Menurut dia, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Indonesia.

Dia menyinggung masa kolonialisme silam, ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927.

“Di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kami mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 April 2024, seperti dikutip dari Tempo.

Basarah menuturkan, PDIP telah teruji tangguh, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Dia mencontohkan ketika masa orde baru beragam intimidasi politik berdatangan. Kala itu, PDI mampu bertahan dan memenangkan Pemilu 1999.

“Kami pernah berada di pemerintahan, lalu berada di luar pemerintahan dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” tuturnya.

Dalam lima tahun ke depan, Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional pada Mei 2024. Melalui Rakernas tersebut, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres. Di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya, akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.

Seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Namun, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.

“Apa pun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kami dilatih, kami dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.”

NasDem: Masih dikaji

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan, ada pembahasan kerja sama dan langkah politik yang akan dibangun partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS usai pemilu berakhir. Surya menegaskan NasDem dan PKS siap untuk berada di dalam pemerintahan atau oposisi.

“Apakah akan masuk atau keluar pemerintahan? Nah, ini masih dikaji juga, jadi belum masuk ke dalam tahap final,” ujar Surya dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di NasDem Tower pada Rabu, 24 April 2024.

Surya mengatakan bahwa dirinya juga sudah memberikan wejangan kepada mantan partai koalisinya di pilpres, yakni PKS. Surya meminta PKS untuk merenungkan apa yang terbaik bagi negeri ini, PKS di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan.

“Tetapi bagi saya, yang saya pahami, ada satu kesamaan PKS dengan NasDem. Apa kesamaannya? Siap dua-duanya,” ujar Surya.

PKS: Ditentukan Majelis Syuro

Sementara Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan, sikap partainya akan koalisi atau oposisi ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

Menurut Syaikhu, sejauh ini belum ada sikap resmi PKS akan menjadi oposisi atau koalisi dengan pemerintahan Prabowo.

“Saya sebagai pelaksana saja. Kalau memang itu, apa pun hasilnya kita eksekusi di DPP,” tutur Syaikhu usai Halal Bihalal dan Konsolidasi pemenangan Pilkada di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Depok, Rabu malam, 24 April 2024.

Sejauh ini, lanjut Syaikhu, di internal partainya belum ada pembicaraan mengenai sikap PKS terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

“Namanya juga ini baru saja diputuskan (Putusan sengketa pilpres oleh MK) juga kan,” ujar Syaikhu.

Ditanya sikap Muhaimin yang akan merapat ke Prabowo, Syaikhu menilai tiap partai memiliki independensi, PKS akan menghormati sikap yang diambil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

“Kita juga menghormati pilihan Pak Muhaimin seperti itu, atau pilihan partai Nasdem seperti apa. Kami pun ya kan independen untuk menentukan sikap-sikap kami,” ujar mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu.

Pada Rabu kemarin, 24 April 2024 KPU telah resmi menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pilpres 2024. Keduanya akan menjabat untuk periode pemerintahan 2024-2029 setelah dilantik pada 20 Oktober nanti.

“KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Kemenangan Prabowo-Gibran diumumkan sehari usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

SULTAN ABDURRAHMAN | ADINDA JASMINE PRASETYO | RICKY JULIANSYAH | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Surya Paloh Tegaskan NasDem dan PKS Siap Gabung Pemerintahan Maupun Oposisi