Kejar Target 1Juta Wirausaha Baru, Kemenkop Gandeng UNNES

Ketua KPU Ilham Saputra (kanan) dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kiri) menyaksikan penandatanganan kerja sama tentang data pada Pemilu, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk pendataan sasaran pelaksanaan BPUM yang ditandatangani oleh Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kedua kanan) dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim (kedua kiri) di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pemanfaatan, pengelolaan dan penggunaan data pemilih berusia paling rendah 18 tahun sebagai salah satu dasar verifikasi pendataan sasaran pelaksaan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam rangka meningkatkan jumlah penerima BPUM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) serta Hetero Space sepakat mengakselerasi program inkubasi bisnis UMKM guna menciptakan wirausaha baru. Perlu diketahui, Hetero Space merupakan lembaga inkubator bisnis.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) Arif Rahman Hakim mengatakan, pemerintah menargetkan penambahan wirausaha baru hingga satu juta pada 2024. Pemerintah juga membidik target peningkatan rasio jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) naik kelas. 

Maka, kata dia, Kemenkop menggandeng LPPM UNNES dan Hetero Space. “Kami diberikan tugas salah satunya mewujudkan satu juta wirausaha produktif dan berbasis teknologi,” ujar Arif dalam siaran pers, Ahad (3/3/2024).

Kebijakan itu, lanjut dia, merupakan satu kesatuan dengan kebijakan lain seperti kebijakan penciptaan rasio wirausaha mapan melalui program inkubasi bisnis. Arif menyebutkan, strategi percepatan penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas usaha dari UMKM salah satunya dengan memproduksi produk atau jasa yang diminati pasar. 

Oleh sebab itu, katanya, lembaga inkubator juga dapat mengambil peran sebagai market intelijen tanpa menghilangkan peran dalam mendorong UMKM melakukan inovasi. “Inkubasi bisa dimulai dari pasar yang sudah ada, misal dari produk-produk yang digunakan setiap hari. Saya kira kita akan mampu kalau seandainya kita fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produk kita,” tutur dia.

Demi mendorong perluasan pasar, sambung Arif, lembaga inkubator perlu membantu UMKM mitra binaannya guna mengakses E-Katalog. Melalui E-Katalog ini, UMKM dinilai bisa menjadi vendor bagi pengadan barang/jasa kementerian/lembaga hingga BUMN karena ada kewajiban alokasi belanja APBN/APBD sebesar 40 persen untuk belanja produk UMKM.

Sementara, terkait dukungan pembiayaan bagi UMKM khususnya bagi wirausaha pemula, Arif menyarankan agar lembaga inkubator bisa mengakses ke lembaga pembiayaan ventura. Menurutnya, dibandingkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan, lembaga ventura lebih cocok dan sesuai profil risiko yang ada.

“Mudah-mudahan melalui lembaga inkubator ini bisa mendorong UMKM naik kelas. Dengan kerja sama ini, kita bisa sama-sama mendesain program yang lebih tepat dan bagus,” katanya. 

Terkait keberlanjutan program inkubasi, Arif berpesan agar UMKM yang diikutsertakan adalah mereka yang sudah memiliki usaha cukup matang hingga matang. Ini diperlukan supaya proses inkubasi tidak membutuhkan waktu yang lama dan bisa mengubah struktur UMKM yang saat ini didominasi oleh usaha ultra mikro atau mikro. Dengan cara ini diharapkan skala usaha kategori kecil atau menengah bisa bertambah.

“Maka yang perlu diperhatikan proses seleksi (rekrutmen) calon mitra (UMKM) untuk jadi peserta inkubasi. Ini penting agar dalam proses pendampingan tidak butuh waktu terlalu lama sehingga hasilnya bisa lebih kelihatan,” kata Arif.

Wakil Rektor II UNNES Heri Yanton menyadari, UMKM menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional. Hanya saja, kata dia, sayangnya keberadaan UMKM ini kurang mendapatkan perhatian maksimal sehingga perkembangan bisnisnya tergolong lamban. 

“Masyarakat banyak yang tidak menyadari UMKM itu besar sekali kekuatannya. Sebanyak 98 persen tenaga kerja itu diserap di sektor UMKM dan koperasi. Buktinya saat pandemi yang bertahan adalah UMKM sementara usaha besar justru banyak yang kelabakan,” ujar Heri.