Profil dan Kekayaan 6 Pj Gubernur yang Disebut Hakim MK Punya Masalah Netralitas di Pilpres 2024
TRIBUNJAKARTA.COM – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra menyebut enam Penjabat atau Pj Gubernur bermasalah dengan netralitas pada Pilpres 2024.
Hal itu disampaikannya saat mengurtarakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion pada putusan MK yang menolak gugatan pasangan nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di sidang sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Saldi Isra menyoroti dalil kubu Anies-Muhaimin soal kecurangan yang dilakukan para aparatur sipil negara (ASN) sebagai Pj kepala daerah.
“Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti dari para pihak secara cermat, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas Pj kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain, di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sualawesi Selatan,” kata Saldi Isra.
Saldi Isra juga menyebutkan sejumlah pelanggaran netralitas yang dimaksud.
“Adapun bentuk ketidaknetralan kepala daerah antara lain berupa penggerakan aparatur sipil negara (ASN), pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, serta ajakan terbuka untuk memilih calon yang memiliki komitmen melanjutkan IKN,” tuturnya.
“Pembagian bansos atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang meninjilkan keberpihakan calon tertentu,”
“Serta ajakan memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah,” tambahnya menjelaskan.
Siapa saja para Pj gubernur di enam daerah yang disebut Saldi Isra melanggar netralitas?
Berikut TribunJakarta rangkum sosok Pj Gubernur Jakarta hingga Sulawesi Selatan
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono
Heru Budi Hartono merupakan Pj Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan Anies Baswedan pada 17 Oktober 2022.
Pelantikan Heru Budi digelar di kantor Kemendagri, oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Heru Budi memang diketahui sebagai salah satu tangan kanan Presiden Jokowi.
Sebelum menjadi Kepala Staff Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono sudah menjadi orang kepercayaan Jokowi sejak Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 tingkat Kota Jakarta Utara, Kamis (21/3/2024), di Kantor Wali Kota Jakarta Utara. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)
Pada 2014 lalu, Heru pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
Selang setahun kemudian, Heru menduduki jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.
Yang paling mencuri perhatian yakni ketika Heru Budi Hartono hampir dipilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi wakilnya di Pilkada Jakarta 2017 lalu.
Kala itu dia nyaris dipinang Ahok yang sempat ingin maju di Pilkada Jakarta melalui jalur independen.
Namun, usai Ahok memutuskan maju melalui jalur partai politik, Heru batal mendampingi sebagai cawagub DKI.
Akhirnya Ahok memilih berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.
Heru dinilai dekat dengan Basuki maupun dengan Joko Widodo saat Presiden masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Usai tak dipilih Ahok sebagai cawagub pendampingnya, Heru Budi Hartono yang menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta kemudian mendaftar sebagai Kasetpres di tahun 2017 dan mengemban jabatan itu sampai saat ini.
Selain soal profil dan latar belakang karirnya, yang menarik disimak dari para calon yang diprediksi bakal menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies ialah mengenai total kekayaannya.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan terakhir pada7 Maret 2023/Periodik-2022, tercatat total kekayaan Heru mencapai Rp 31.987.685.032 atau Rp31,9 miliar.
Sebagain besar harta Heru Budi berupa bidang tanah sebesar 22.270.346.868. Sedangkan kendaraannya berupa motor gede dan beberapa mobil nilainya Rp 1.303.336.200.
Selebihnya harta Heru Budi berupa harta bergerak, kas dan setara kas serta surat berharga.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar
Al Muktabar merupakan sekretaris daerah Banten yang kini menjabat sebagai PJ Bupati Banten menggantikan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy yang lengser pada 12 Mei 2022.
Mengutip TribunBanten, Al Muktabar menempuh pendidikan S1 di jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu dan lulus tahun 1989.
Ia lantas melanjutkan studi S2 di jurusan Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar magister pada 1996. Gelar magister juga diraih Muktabar dari Polytechnic Institute of New York tahun 1998.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar saat membuka langsung vaksin PMK merek Aftopor asal Prancis yang mendarat di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Senin (4/7/2022). Saat ini ribuan hewan ternak di Banten terinfeksi PMK. (Ega Alfreda/TribunJakarta.com)
Sementara, gelar doktor diperolehnya tahun 2004 dari program studi Administrasi Negara Universitas Padjadjaran, dan tahun 2006 dari The Florida State University.
Sebelum menjadi Sekda Provinsi Banten, Muktabar lebih dulu menjadi pejabat di Kemendagri.
Muktabar resmi menjabat sebagai Sekda Banten pada 27 Mei 2019 setelah dilantik oleh Gubernur Banten Wahidin Halim berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 52/TPA tahun 2019.
Perjalanan Al Muktabar sebagai Sekda Provinsi Banten terbilang tidak mulus.
Pada 22 Agustus 2021, Muktabar tiba-tiba dikabarkan mengundurkan diri jabatannya.
Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin kala itu menampik bahwa pengunduran diri Muktabar karena adanya perselisihan dengan Wahidin Halim.
Sebelum surat permohonan diteken oleh Presiden Jokowi, Muktabar untuk sementara ditempatkan sebagai staf biasa di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.
Namun, 16 Februari 2022, Muktabar secara mengejutkan mengugat Gubernur Banten Wahidin Halim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.
Gugatan itu dilayangkan karena Muktabar merasa tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Sekda Banten.
Wahidin Halim memutuskan akan menarik surat pemberhentian Sekda Provinsi Banten Muktabar ke Kemendagri. Muktabar pun menjabat kembali sebagai Sekda Banten definitif sejak 23 Februari 2022.
Lantas bagaimana dengan kekayaan Al Muktabar?
LHKPN yang terakhir dilaporkannya pada 31 Desember 2022, kekayaannya mencapai 15.054.353.311.
Sebagian besar hartanya berupa kas dan setara kas sebesar Rp 9.379.353.311.
Sementara tiga bidang tanahnya di Jakarta Selatan, Bandung dan Depok senilai 5.000.000.000.
Selebihnya, harta Al Muktabar adalah berupa kendaraan dan harta bergerak lainnya.
Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin
Sementara itu, di Sumatera Utara, Presiden Jokowi menunjuk Hassanudin sebagai Pj Gubernur.
Mantan Panglima Kodam I/Bukit Barisan dan Panglima Kodam Iskandar Muda itu Hasanuddin menggantikan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang habis masa jabatannya pada 5 September 2023.
Mengutip Kompas.com, Hasanuddin bukanlah orang sembarang. Jauh sebelum dipercaya menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin telah lama berkelana di dunia militer.
Pria kelahiran Palembang, 7 September 1965 ini merupajan jebolan Akademi Militer (Akmil) 1989 dari kecabangan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).
Hassanudin semasa berpangkat jenderal bintang satu.
Hasanuddin tercatat pernah ditugaskan dalam pertempuran menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Selama berkarier di dunia militer, Hasanuddin beberapa kali mengemban jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Pada tahun 2014-2016 misalnya, ia dipercaya menjadi Komandan Korem (Danrem) 045/Garuda Jaya.
Selain itu, Hasanuddin juga pernah mengemban posisi Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada tahun 2017.
Puncak karier militer Hasanuddin terjadi ketika menjelang purna tugas dari TNI Angkatan Darat.
Pada tahun 2020, ia menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda dan Pangdam I/Bukit Barisan pada tahun 2020-2022. Setelah itu, ia ditunjuk menjadi Wakil Irjenad pada tahun 2022-2023.
Setalah menjabat Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin sudah pernah melaporkan LHKPN, tepatnya pada 13 Maret 2024 untuk periode 2023.
Hassanudin hanya melaporkan harta berupa bidang tanah di Depok dan Bogor senilai Rp 1.095.000.000.
Lalu, ia memiliki tiga mobil senilai Rp 560.000.000, kas dan setara kas senilai 1.400.000.000. Jika ditotal hartanya sebanyak Rp 3.055.000.000.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana
Di Jawa Tengah, Presiden Jokowi menunjuk Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur.
Nana Sudjana akan menggantikan Ganjar Pranowo yang masa jabatannya akan berakhir pada 5 September 2023.
Ia akan memimpin Jawa Tengah hingga gubernur selanjutnya terpilih pada Pilkada 2024.
Mengutip TribunJateng, Nana Sudjana adalah pensiunan jenderal bintang tiga Polri dengan pangkat terakhir komisaris jenderal.
Sebelum pensiun, Nana Sudjana dilantik sebagai Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI per 5 April 2023.
Nana Sudjana lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 26 Maret 1965 sehingga saat ini, usianya 58 tahun.
Komjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M, Purnawirawan Polri yang kini menjabat sebagai Inspektur Utama Setjen DPR RI. Nana telah ditunjuk oleh Presiden sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo yang masa jabatannya segera habis pada bulan September 2023. (Kompas.com)
Ia merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian RI tahun 1988 dan berpengalaman di bidang intel.
Sebelumnya, Nana Sudjana pernah menduduki jabatan diantaranya Kapolresta Solo pada 2010 yang saat itu wali kotanya adalah Jokowi.
Oleh karena itu, banyak yang menyebut, Nana Sudjana dekat dengan Jokowi.
Nana Sudjana kemudian digantikan Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi Kapolri.
Dari Solo, Nana Sudjana ditarik menjadi Dirintelkam Polda Jateng tahun 2011.
Lalu beralih Analis Utama Tk. I Baintelkam Polri pada 2012 dan Analis Kebijakan Madya bidang Ekonomi Baintelkam Polri pada 2013.
Pada 2014, Nana Sudjana menjadi Dirintelkam Polda Jawa Timur.
Ia juga pernah menjadi Wakapolda Jambi pada 2015 dan Wakapolda Jawa Barat pada 2016.
Jenderal bintang tiga ini juga pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Mei 2019.
Pada 7 Januari 2020, ia mengemban amanat sebagai Kapolda Metro Jaya ke-39 menggantikan Gatot Eddy Pramono yang dilantik sebagai Wakapolri.
Saat menjadi Kapolda Metro Jaya, nama Nana Sudjana sempat menjadi sorotan terkait kasus kerumunan massa pendiri mantan Imam Besar FPI, Rizieq Shihab pada November 2020.
Kala itu, memang terjadi kerumunan massa menyambut kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi di kawasan Petamburan, Jakarta, dan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
Nana Sudjana dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di wilayahnya.
Alhasil, ia pun dicopot dari jabatannya meski belum setahun menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
Sementara, terkait kekayaannya, Nana Sudjana tercatat terakhir melaporkan LHKPN pada 29 Maret 2023.
Ia melaporkan kekayaan sebesar Rp 5.282.430.453.
Sebagaian besar hartanya berupa 11 bidang tanah di Jawa Tengah hingga Jakarta senilai Rp 3.746.200.000.
Selain itu Nana mengaku hanya memiliki dua mobil dan satu motor senilai Rp 360.000.000.
Harta lainnya adalah berupa harta bergerak lain dan kas serta setara kas.
Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dan Ria Norsan resmi berakhir Selasa 5 September 2023, dan resmi digantikan Pj Gubernur Harisson pada Rabu 6 September 2023.
Mengutip TribunPontianak, Perjalanan karier Harisson, yang seorang dokter, terbilang mentereng.
Kiprahnya di dunia kesehatan dengan profesi tenaga medis dimulai dari Kabupaten Kapuas Hulu.
Berbagai daerah dan pelosok kecamatan di Kapuas Hulu telah dijajaki sebagai seorang tenaga medis.
Memang Harisson pertama kali bertugas sebagai seorang dokter PTT Puskesmas Teluk Batang, Kayong Utara pada tahun 1995 sampai 1998.
Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr Harisson.
Tiga tahun menjalani masa karier di KKU, Harisson lantas menjalani profesi dokter PNS RSUD dr A Dinponegoro Putussibau, Kapuas Hulu tepatnya pada 1998-2000.
Dari situlah, pria kelahiran 9 Agustus 1966 mulai menetap dan mengawali karier di berbagai daerah Kapuas Hulu.
Ia juga pernah menjadi Dokter Puskesmas Bunut Hilir, Kapuas Hulu pada 2000-2001.
Kemudian pada tahun 2001-2003 menjadi dokter di Puskesmas Semitau, Kapuas Hulu.
2003 sampai 2006 bertugas sebagai dokter di Puskesmas Kedamin, Kapuas Hulu.
Lalu pada 2006 sampai 2010 Harisson kembali bertugas di RSUD A Diponegoro, Kapuas Hulu tempat peramakali ia menjali kedinasan di Bumi Uncak Kapuas.
Puncak karier kedinasannya, Harisson dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu dan bertugas dari 2010 sampai 2019.
Lantas pada 2019 2022 ia diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.
Kemudian pada tahun 2022, Harisson menjadi sebagai Sekda Kalbar.
Kini, dr. Harisson resmi menjadi orang nomor satu di Kalbar.
Berapa harta Harisson yang meniti karir di dunia ASN dan kini menjadi Pj Gubernur Kalimantan Barat?
Harisson terakhir lapor LHKPN pada 5 Januari 2024 untuk periode 2023.
Ia memiliki total harta Rp 2.022.097.185. Sebagian besar hartanya berupa tiga bidang tanah di Pontianak hingga Kapuas Hulu senilai 1.090.000.000.
Selai itu hartanya berupa tiga mobil dan satu motor senilai Rp 723.400.000, serta harta bergerak dan kas atau setara kas senilai 440.537.185.
Harisson memiliki utang sebesar Rp 231.840.000.
Pj Gubernur Sulawesi Selatan
Mengutip Tribunnews Bahtiar Baharuddin resmi menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel usai dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, pada 5 September 2023 lalu.
Diketahui, Bahtiar merupakan eks Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dikutip dari kemendagri.go.id, Bahtiar menggantikan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulsel terdahulu yang masa jabatannya resmi berakhir.
Bahtiar juga pernah diberikan tugas untuk menjadi Pjs. Gubernur Kepulauan Riau pada 2020.
Dirinya juga pernah bertugas menjadi Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol, Kemendagri pada 2010.
Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri H Bahtiar Baharuddin (Istimewa/dokumentasi acara)
Bahtiar lalu dilantik sebagai Kepala Bagian Perundang-Undangan di Setditjen Polpum pada 2015.
Setelahnya, Bahtiar ditunjuk sebagai Plt Direktur Politik Dalam Negeri, pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di tahun 2016.
Dirinya juga pernah diangkat sebagai Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kemendagri pada 2018.
Lalu, pernah menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di tahun 2019.
Berapa kekayaan Bahtiar yang lama meniti karir di Kemendagri?
Bahtiar terakhir lapor LHKPN pada 21 Maret 2023 untuk periode 2022.
Ia memiliki total harta sebesar Rp 6.032.778.769.
Harta terbanyaknya berupa 11 bidang tanah di Depok, Jawa Barat, senilai Rp 5.444.722.000.
Dapatkan Informasi lain dari TribunJakarta.com via saluran Whatsapp di sini
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News