Prabowo Berencana Tambah Menteri di Kabinet Baru, Presiden Jokowi: Enggak Tanya ke Saya

Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu, 24 April 2024. Prabowo berencana menambah kementerian di pemerintahannya bersama wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. (Sumber: AP Photo/Dita Alangkara)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau ikut campur terkait wacana penambahan kementerian di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi menyatakan urusan kabinet di pemerintahan mendatang adalah kepentingan presiden dan wakil presiden terpilih.

Ia juga meminta pertanyaan soal susunan kabinet pemerintahan mendatang semestinya ditanyakan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.

“Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih,” ujar Jokowi seusai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, Selasa (7/5/2024).

Jokowi menambahkan jika nantinya Prabowo meminta masukan terkait kabinet, diriya bisa memberikan saran.

Namun jika tidak diminta maka Jokowi menjelaskan dirinya tidak akan ikut campur dalam pembentukan kabinet.

Sejauh ini, sambung Jokowi, Prabowo tidak meminta masukan mengenai kabiet. Termasuk masukan soal adanya penambahan kementerian.

“Enggak ada, enggak tanya ke saya kok (masukan penambahan menteri),” ujar Jokowi, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Dilansir pemberitaan Kompas.id, Senin (6/5), wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.

“Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya, Senin.