Dinkes soal Makanan Stunting di Depok Kelewat Sederhana: Sesuai Juknis Kemenkes

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa Barat Mary Liziawati. Foto: Feru Lantara/ANTARA

Asupan makanan pencegah stunting di Kota Depok ramai jadi perbincangan karena isinya dinilai terlalu sederhana untuk anggaran Rp 4,4 miliar di 38 puskesmas. Apalagi di setiap kotaknya dihiasi wajah Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.

Menu tersebut di antaranya, nasi, sup tahu hingga telur puyuh. Warga Depok yang mendapat program makanan pencegahan stunting itu pun mengunggahnya ke media sosial. Dia mempertanyakan kecukupan kandungan gizi menu yang diberikan apakah sudah sesuai dengan program.

Heboh makanan stunting di Depok kelewat sederhana untuk anggaran Rp 4,4 Miliar. Foto: kumparan

Terkait ramainya menu stunting ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa Barat Mary Liziawati mengatakan pemberian makanan tambahan (PMT) lokal untuk balita sudah sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Penyaluran PMT lokal sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes RI tentang PMT lokal, termasuk menu,” kata Mary Liziawati di Depok seperti dikutip dari Antara, Senin (20/11).

Mary Liziawati mengatakan pemberian PMT lokal bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita berbasis pangan lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sasaran PMT lokal yakni pertama balita gizi kurang, yaitu balita (6-59 bulan) dengan indeks ditentukan. Kedua, balita berat badan kurang dan sangat kurang, balita gizi kurang alami stunting, dan balita dengan berat badan tidak naik.

“PMT lokal di Kota Depok diberikan selama 28 hari. Mulai tanggal 10 November sampai 8 Desember 2023,” tuturnya.

Mary mengatakan, anggaran program PMT lokal bukan dari APBD Kota Depok, tapi dari dana insentif fiskal untuk penanganan stunting dari Pemerintah Pusat.

“Anggaran berasal dari insentif fiskal untuk penanganan stunting. Diberikan itu karena Pemerintah Kota Depok dapat penghargaan karena angka stunting kecil,” katanya.