Pimpin Langsung Aksi di Gedung Sate, Said Iqbal Minta Gubernur Jabar Tetapkan UMK Naik 15%

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal bersama puluhan ribu buruh melakukan aksi di depan Gedung Sate (Sumber: Dok. Partai Buruh)

KOMPAS. TV – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, puluhan ribu buruh melakukan aksi di Gedung Sate, Jawa Barat, pada Selasa, 28 November 2023.

Tidak hanya di Jawa Barat, aksi unjuk rasa juga dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Antara lain, aksi ribuan buruh Provinsi DKI Jakarta di Kantor Gubernur DKI Jakarta dan aksi ribuan buruh se-Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selain aksi di Jawa Timur, pada Kamis, 30 November 2023 akan dilakukan aksi di kantor Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. Aksi juga akan digelar di Kantor Bupati/Wali Kota di seluruh Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Timur

Said Iqbal yang memimpin langsung aksi buruh di Jawa Barat menyampaikan agar UMK (upah minimum kabupaten) di Kabupaten Bekasi direkomendasikan Bupati naik 13,99 persen.

Tidak hanya Bekasi, beberapa kabupaten/kota lain juga merekomendasikan kenaikan tidak jauh dari itu. Misalnya, Bupati Majalengka menaikkan 14,81 persen, Walikota Bekasi naik 14,02 persen, Bupati Karawang 12 persen, Bupati Subang 12,33 persen,

“Kenaikan tersebut menggunakan indeks tertentu sebesar 1,0 s.d 2,0. Bukan alfa yang ditentukan oleh PP 51/2023 baru, yaitu dengan nilai antara 0,1 s,d 0,3. Dengan demikian, rekomendasi Bupati Bekasi agar UMK tahun depan naik 13,99 persen sama dengan PNS, TNI/Polri,” ujar Said Iqbal.

Oleh karena itu, Said Iqbal meminta agar Pj Gubernur Jawa Barat tidak mengurangi nilai UMK yang sudah direkomendasikan Bupati/Walikota. Terlebih lagi, harga-harga kebutuhan melambung tinggi.

Beras dan minyak goreng naik 30 persen, biaya transportasi naik 25 persen, dan sewa rumah naik 50 persen. “Maka, untuk mengejar kenaikan tersebut, haruslah menggunakan alfa yang masuk akal,” tegasnya.

Kenaikan harga-harga barang sejalan dengan inflasi makanan yang paling banyak di konsumsi masyarakat berdasarkan data BPS berkisar 25 persen. “Ini bukan inflasi umum, tetapi  inflansi kebutuhan pokok yang paling sering dikonsumsi warga,” lanjutnya.

Alasan lain, mengapa kenaikan sebesar itu relevan, saat ini Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah atas, di mana penghasilan per kapitanya mendekati 5,6 juta.

Sementara itu, upah minimum di DKI dan Bekasi di kisaran 4,9 juta. Untuk itu, kenaikan upah minimum sebesar kurang lebih 15 persen sangat relevan, agar upah minimum menedekati pendapatan perkapita.

Alasan lain kenaikan upah minimum sebesar itu adalah, hasil survei litbang Partai Buruh dan KSPI terhadap kebutuhan hidul layak (KHL) sebesar 64 item didapat kenaikannya 12-15 persen.

Berdasarkan data-data di atas, Said Iqbal menyayangkan jika kenaikan UMP DKI hanya sebesar 3,38 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi di Jakarta 5,2 persen. Logika apa yang dipakai oleh Pj Gubernur DKI sehingga kenaikan UMP di bawah pertumbuhan ekonomi?

Oleh karena itu, pihaknya meminta UMP DKI direvisi dengan kenaikannya menjadi 15 persen. Jika itu tidak dilakukan, buruh mengancam melakukan mogok nasional melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu pabrik, di antara tanggal 20 November sampai 13 Desember 2023.