Pengusaha Telekomunikasi Khawatir Starlink Ganggu Ekosistem di Perkotaan
Pengusaha Telekomunikasi Khawatir Starlink Ganggu Ekosistem di Perkotaan
Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) berharap pemerintah membatasi cakupan layanan satelit orbit rendah milik SpaceX, Starlink, di daerah tertinggal, terluar dan terdapan (3T) saja. Ada kekhawatiran kehadiran mereka merusak ekosistem telekomunikasi di perkotaan.
“Kami berharap Starlink dapat digunakan di khusus daerah luar kota untuk daerah 3T,” ujar Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy dalam acara Halal Bihalal pengurus APJATEL, Selasa (30/4/2024).
Dia juga mengatakan bahwa jika Starlink masuk ke daerah perkotaan, hal itu dapat mengganggu ekosistem penyelenggaraan telekomunikasi seperti dalam sisi harga dan penyerapan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.
Saat ini, Starlink sudah berhasl lolos ULO (Uji Laik Operasi), yang berarti perusahaan tersebut sudah bisa menyediakan layanan secara ritel di Indonesia. Harga internet Starlink dibanderol dengan harga 750.000 per bulan.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari.
“Sudah lulus uji laik operasi. Mereka sudah mendapatkan izin,” ujarnya ketika ditemui dalam acara yang sama.
Widya menyatakan bahwa Starlink, sebagai penyelenggara telekomunikasi, memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan penyelenggara lain di Indonesia.
Ini berarti bahwa mereka harus diatur dengan peraturan yang sama seperti penyelenggara lainnya di dalam negeri.
“Tidak ada perbedaan. Semua sama karena mereka sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia,” ujarnya.
Widya juga menegaskan bahwa Starlink sekarang dapat mulai menawarkan layanannya di Indonesia dengan lolosnya izin.
Mengenai permintaan APJATEL agar Starlink menggelar layanan di daerah terpencil, Widya menyatakan bahwa hal itu memungkinkan dan mengatakan bahwa kolaborasi antara Starlink dan penyedia layanan internet lainnya mungkin diperlukan untuk mewujudkannya.
“Sebaiknya kolaborasi itu ada dan kalau memang didorong ke daerah pelosok itu sebaiknya harus ada. Namun, itu kembali ke lagi ke model bisnis dari penyelenggara telekomunikasi, termasuk dengan ISP,” ujarnya. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)