Pengamat Sarankan Prabowo Tempatkan Megawati,SBY dan Jokowi di DPA,Bukan Presidential Club

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana di pemerintahannya kelak membentuk Presidential Club yang diisi oleh para mantan presiden.

Menurut pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting, ketimbang para presiden terdahulu ditempatkan ke dalam ‘Presidencial Club’ mestinya ditempatkan dalam Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 sebelum diamandemen.

“Sebelum UUD 1945 diamandemen, kita punya Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Para mantan presiden dan wakil presiden idealnya berada di DPA,” kata Ginting saat dihubungi, Minggu (5/5/2024).

Menurut Ginting, sebaiknya Prabowo mengacu kepada pemikiran para pendiri bangsa, bukan asal membuat semacam lembaga baru yang tidak ada pijakan sejarah konstitusinya.

Dikemukakannya, jika negara-negara liberal hanya punya trias politika, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka Indonesia jauh lebih lengkap.

Indonesia, lanjut Ginting, sebelum UUD 1945 diamandemen memiliki lembaga tertinggi negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Juga lembaga tinggi negara, terdiri dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Lembaga Kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia), MA (Mahkamah Agung), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), dan  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujarnya.

Ginting menilai pembubaran DPA melalui amandemen, karena dianggap tidak efisien merupakan hal yang keliru.

“Justru DPA inilah lembaga tinggi negara yang bisa menjadi tempat bagi para mantan presiden dan wakil presiden serta mantan kepala/ketua lembaga tinggi negara untuk memberikan saran kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas ini.

Presiden terpilih, Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024) malam. (Tribunnews/Jeprima)

Misalnya, lanjut Ginting, para mantan presiden dan wakil presiden bisa memberikan saran kepada lembaga kepresidenan, karena pernah punya pengalaman menjalankan operasional sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.

Dia menyarankan agar pemerintahan presiden terpilih Prabowo tidak melakukan ujicoba membuat semacam presidential club yang sifatnya ad-hoc namun tidak memiliki pijakan sejarah konstitusi.

Dikemukakan, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang ada saat ini, sebaiknya dikembalikan menjadi DPA seperti sebelum amandemen UUD 1945.

“Buat apa Wantimpres jika isinya bukan para mantan presiden maupun wakil presiden? Saran seperti apa yang bisa mereka pertimbangkan kepada lembaga kepresidenan? Jika bukan para mantan presiden dan wakil presiden, maka legitimasinya lemah,” kata Ginting.

Saat ini, kata dia, masih ada Try Sutrisno, Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla, Boediono. Akhir Oktober 2024 juga akan ada Jokowi dan Maruf Amin. Nah delapan orang itu bisa mengisi posisi DPA.

“Lelah bangsa dan negara ini jika terus memikirkan komunikasi politik yang belum cair antara Megawati dengan SBY. Ke depan antara Megawati dengan Jokowi. Itu urusan pribadi mereka. Kita fokus untuk kepentingan nasional,” ujarnya.

Sebelumnya, melansir dari Tribunnews, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan adanya keinginan Prabowo untuk duduk berdiskusi bersama para Presiden pendahulunya.

Prabowo ingin ada semacam klub Presiden yang teridir dari dirinya, Presiden Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Megawati Soekarnoputri.

“Pak Prabowo secara berulang menyebutkan beliau ingin sekali duduk bareng, diskusi panjang dengan para mantan presiden nantinya, sehingga ada presidential club,” kata Dahnil Dikutip dari acara Kompas Petang Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, Prabowo ingin adanya sharing pengalaman dari para Presiden sebelumnya mengenai cara memimpin negara.

Selain itu Prabowo juga ingin meminta pendapat dalam penyusunan kabinet pemerintahan. Prabowo kata Dahnil berkomitmen dalam melanjutkan pemerintahan, tidak hanya pemerintahan Jokowi, melainkan juga SBY, dan Megawati.

Dapatkan Informasi lain dari TribunJakarta.com via saluran Whatsapp di sini

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News