Pemprov Bali Ungkap Penyebab Banyak Galian Tambang Ilegal: Perubahan Regulasi

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali mengakui temuan KPK terkait keberadaan tambang galian C ilegal yang tersebar di sejumlah Kabupaten. Sub Koordinator Unit Pertambangan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Nyoman Wiratmo Juniarta, mengatakan, hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi.

Menurutnya, perubahan regulasi menyebabkan 43 perusahaan tambang belum mendapatkan perpanjangan izin. Sehingga beroperasi tanpa mengantongi izin yang berlaku.

“Perubahan regulasi ini menyumbang 43 tambang tanpa izin jadinya karena pada saat transisi dua tahun ini ada 43 izin yang mati,” kata dia saat dihubungi Selasa (28/6).

Adapun perubahan regulasi tersebut usai diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) pada 10 Juni 2020. UU ini mengamanatkan Kementerian ESDM berhak mengatur dan menerbitkan izin tambang minerba.

Pada tahun yang sama, Pemprov Bali mengajukan 93 usaha galian C izin kegiatan tambang ke Kementerian ESDM. Namun, hingga saat ini, baru 50 usaha yang berhasil mendapatkan izin.

Adapun galian C tersebut adalah bahan tambang yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu contoh galian C adalah pasir dan tanah timbun.

Pada 11 April 2022, terbit Peraturan Presiden (Perpres) No 55 tahun 2022 tentang pendelegasian wewenang perizinan penambangan minerba. Dalam aturan ini, sebagian proses perizinan minerba dikembalikan ke pemerintah daerah.

“Ditambah lagi kemungkinan ada pengusaha tambang baru yang memohon izin namun karena kewenangan mungkin agak lama prosesnya sehingga izin belum terbit,” kata Juniarta.

Juniarta mengaku belum bisa mengetahui jumlah pasti titik tambang ilegal di Bali. Hal ini karena kegiatan tambang galian C bak musiman. Galian akan meningkat saat proyek pembangunan tinggi.

“Karakteristik pertambangan di Bali kalau ada permintaan seperti jamur, tumbuh subur. Kalau sudah tanpa kita kendalikan atau tidak ada permintaan katakanlah kayak Covid-19 akan turun drastis tanpa kita kendalikan,” kata dia.

Terkait keberadaan tambang ilegal yang seolah-olah dibiarkan ini, Juniarta mengatakan, pihaknya hanya memiliki kewenangan dalam perizinan usaha pertambangan. Sedangkan bagian penindakan, kewenangannya ada di instansi lain.

“Mungkin akan kita rapatkan detail siapa yang memiliki kewenangan. Bukan kami melempar, kalau kewenangan kami atau tupoksi kami di ESDM di wilayah izin usaha pertama di wilayah galian,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria menemukan banyak galian C di Bali. Titik galian C ilegal paling banyak berada di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung. Di Kabupaten Karangsem ada sekitar 48 titik dan Klungklung ada 16 titik eksploitasi tambang galian C.

Menurutnya, banyaknya galian C ini mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi. KPK meminta Pemprov Bali segera melakukan penertiban baik dari sisi izin hingga masalah pajak bagi pemilik tambang galian C.

“Hal seperti ini harus dikontrol dengan ketat di masa yang akan datang, termasuk dengan adanya pembangunan tol Mengwi Gilimanuk penggunaan bahan tambang harus diperhatikan, jangan sampai membangun tapi merusak lingkungan,” kata Dian di Kantor Gubernur Bali, Senin (27/6) kemarin.