PDIP Ternyata Tugaskan Ganjar Pranowo Bantu Kader-Kader Menangkan Pilkada Serentak 2024
TRIBUNKALTIM.CO – PDIP memberi Ganjar Pranowo tugas strategis usai kalah di Pilpres 2024.
Tugas baru tersebut berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024.
Menurut Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dia akan membantu pemenangan Pilkada Serentak 2024.
Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo seperti dimuat dalam live Facebook Tribunnews.com pada Rabu (8/5/2024).
Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pihaknya akan membantu kader-kader PDIP yang akan maju dalam Pilkada 2024.
Politikus PDIP ini mengaku hendak membantu kaderisasi di internal partainya.
“Kita membantu kawan-kawan menyiapkan diri di jabatan publik, kaderisasi.
Nanti saya akan membantu kawan-kawan yang besok maju Pilkada,” kata politikus PDIP ini.
Sementara saat ditanya soal wacana duet Ahok-Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, Ganjar Pranowo ogah memberikan bocoran.
Menurut Ganjar, wacana itu masih jauh dari kata terwujud.
“Halah, wacana kan. Daftar dulu saja (Anies-Ahok),” kata Ganjar.
Dia juga menanyakan siapa pihak yang mulanya ingin menduetkan Anies dengan Ahok.
Namun, Ganjar tidak masalah jika Anies maupun Ahok yang merupakan kader PDIP akan maju lagi dalam Pilkada mendatang.
“Ya boleh saja,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
“Ya enggak apa-apa, wong mau maju kok,” tambahnya.
Tolak Gabung ke Pemerintah
Mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan pernyataan dirinya tak mau bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan mewakili sikap PDIP.
Ganjar mengatakan meskipun tak bergabung, dirinya akan mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ya kan memang saya menyatakan, saya, Ganjar Pranowo tidak akan di pemerintahan,” kata Ganjar saat ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Rabu (8/5/2024).
Ganjar menjelaskan pernyataan ini murni merupakan sikap pribadinya, bukan mewakili PDIP.
“Lho, saya kan pribadi sebagian capres meskipun saya diusung partai tapi statement saya kemarin statement sebagai pribadi,” ujarnya.
Menurutnya, sikap PDIP akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar pada Mei 2024 ini.
“Kalau partai nantikan akan memutuskan pada saat Rakernas di akhir bulan,” ungkap Ganjar.
Sebelumnya, Ganjar memastikan dirinya tak akan bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ganjar mengatakan meskipun tak bergabung, dirinya akan mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” kata Ganjar di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyebut dirinya tetap menghormati Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat tidak perlu saling mencibir,” ujar Ganjar.
Kabar Mahfud MD
Mahfud MD ternyata menyimpan kekecewaan yang mendalam terhadap hukum dan politik di Indonesia.
Hal ini membuat semangat Mahfud MD bangkit untuk memulihkan kerusakan yang ada.
Seperti diketahui, Mahfud MD mengalami pengalaman buruk di Pilpres 2024.
Bersama Ganjar Pranowo, Mahfud MD dikalahkan oleh sistem yang rusak.
Berkaca dari pengalaman buruk itu, Mahfud MD pun terpanggil untuk memperbaikinya.
Mahfud mengatakan, menjadi dosen merupakan cara yang ia tempuh untuk memperbaiki praktik hukum di Indonesia yang menurutnya sedang rusak.
“Saya kembali ke kampus dan tentu terutama meluruskan cara kita berhukum.
Cara kita berhukum sekarang sedang agak rusak,” kata Mahfud di Posko Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/9/2024).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai ada sejumlah indikator yang menandakan rusaknya praktik hukum di Indonesia.
Misalnya, proses pembuatan undang-undang (UU) yang menurutnya hanya untuk menuntaskan hasrat kepentingan segelintir pihak.
“Ketika membuat undang-undang lalu diselerakan dengan selera-selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil.
Itu dalam berhukum, sehingga dituangkan dalam undang-undang,” ujar dia.
Mahfud juga menilai saat ini muncul praktik intervensi di pengadilan ketika sedang menguji undang-undang yang diprotes oleh masayrakat.
“Kalau di undang-undang itu tidak lolos karena protes masyarakat, pengadilannya yang dikerjain.
Jadi, berhukum itu membuat undang-undang dan menegakan hukum di pengadilan,” kata Mahfud.
Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini berpendapat, cara berpolitik di Indonesia juga perlu diperbaiki karena praktik bagi-bagi jabatan yang begitu vulgar.
Mahfud menyoroti munculnya narasi untuk bagi-bagi jabatan setiap kali rangkaian pilpres berakhir.
“Nanti setiap ada pemilu jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, itu lima kali pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya.
Seharusnya tidak sampai ke situ politik itu,” ujar dia.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memberikan tugas baru kepada Mahfud.
Hasto memberi sinyal bahwa Megawati membutuhkan sosok Mahfud yang berpengalaman mereformasi hukum serta dikenal sebagai tokoh antikorupsi dan berintegritas.
“Kami juga memerlukan Pak Mahfud sehingga Pak Mahfud akan memimpin, misalnya nih, suatu lembaga yang berkaitan dengan perjuangan demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu,” kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com. (*)
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ini Tugas Ganjar Pranowo di PDIP Usai Kalah Pilpres 2024, Fokus Menangkan Pilkada 2024
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.