Panas, Cina Berkonfrontasi Dengan Pejabat Jepang di Perairan yang Disengketakan

Fregat kelas Halifax Angkatan Laut Kanada HMCS Vancouver mengambil bagian dalam Tinjauan Armada Internasional di Teluk Sagami, Tinjauan Armada Internasional Pasukan Bela Diri Jepang (JMSDF) Jepang untuk memperingati ulang tahun ke-70 berdirinya JMSDF di Teluk Sagami, lepas Yokosuka, selatan Tokyo, Jepang, 06 November 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO — Kedutaan Besar Cina di Tokyo dan media Jepang mengatakan penjaga pantai Cina berkonfrontasi dengan anggota parlemen Jepang di perairan yang diklaim kedua negara di Laut Cina Timur. Konfrontasi ini gesekan terbaru dari serangkaian perselisihan maritim yang melibatkan Cina dengan negara-negara tetangganya.

Pada Ahad (28/4/2024) Kedutaan Besar Cina untuk Jepang mengatakan kapal Cina mengambil tindakan penegakan hukum tapi tidak dijelaskan dengan rinci tindakan apa yang diambil. Kedutaan mengatakan mereka sudah mengajukan pernyataan serius atas apa yang mereka sebut “provokasi dan pelanggaran” yang dilakukan Jepang dekat pulau tak berpenghuni yang Beijing sebut Diaoyu dan Tokyo sebut Senkaku.

Menurut kedutaan dan stasiun televisi Jepang, NHK, peristiwa ini terjadi sekelompok anggota parlemen Jepang termasuk mantan Menteri Pertahanan Tomomi Inada melakukan inspeksi yang diselenggarakan Kota Ishigaki, Prefektur Okinawa. Jepang dan Cina berulang kali bersengketa soal kepulauan yang dikelola Jepang tersebut.

Cina juga meningkatkan ketegangan dengan Filipina mengenai klaim pulau di Laut Cina Selatan. Klaim Cina tumpang tindih dengan klaim sejumlah negara di Asia Tenggara.

NHK melaporkan Inada dan kelompok anggota parlemen itu menghabiskan tiga jam di pulau-pulau yang disengketakan. Mereka menggunakan drone untuk mengamati dan kapal penjaga pantai Jepang mengusir penjaga pantai Cina.

“Pemerintah dan masyarakat menyadari buruknya situasi keamanan,” kata Inada yang merupakan pejabat tinggi Partai Liberal Demokrat yang berkuasa, Ahad (28/4/2024). “Senkaku merupakan wilayah kedaulatan kami dan kami harus ke pesisir untuk melakukan penelitian,” tambahnya.

NHK melaporkan, ini pertama kali inspeksi semacam ini melibatkan anggota parlemen Jepang sejak 2013. Kementerian Luar Negeri Jepang belum dapat dimintai komentar.

Kedutaan mengatakan mendesak Jepang untuk mematuhi apa yang Beijing sebut konsensus yang dicapai dua negara, menghentikan provokasi politik, insiden di lokasi dan meningkatkan opini publik. “Jepang harus kembali ke jalur yang benar dalam mengelola kontradiksi dan perbedaan dengan benar melalui dialog dan konsultasi, untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dari situasi ini,” kata Kedutaan Besar Cina untuk Jepang.