Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Ditutup,Pengamat Ekonomi: Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Pengamat Ekonomi UNPAS, Acuviarta Kartabi menyoroti tutupnya pabrik sepatu Bata di Purwakarta harus jadi perhatian serius bagi pemerintah.
“Pemerintah bisa lebih serius memperhatikan kondisi sektor usaha. Merawat investasi yang sudah berjalan tidak kalah sulit dibanding mengundang investasi baru (PMA dan PMDN), untuk merealisasikan pendirian maupun pengembangan usahanya,” ujarnya, pada Rabu (8/5).
Dikatakannya, fakta empirisnya sering terdengar ada perusahaan yang tutup atau perusahaan yang pindah ke tempat yang lain dan bahkan pindah negara.
Sederhanya, merawat sektor usaha atau unit usaha penting sama halnya dengan mendorong masuknya investasi baru.
Sebelumnya, produsen alas kaki di Indonesia, PT Sepatu Bata Tbk (BATA) mengumumkan akan menutup pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat.
Setelah kurang lebih 30 tahun beroperasi, pabrik sepatu Bata di Purwakarta memutuskan untuk berhenti beroperasi karena terus didera kerugian sistemik.
Penjelasan manajemen terkait penutupan pabrik Bata di Purwakarta ini disampaikan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada 2 Mei 2024 lalu.
Bukan hanya kali ini saja, sebelumnya beberapa tahun yang lalu pabrik PT Asia Sport di kawasan Kabupaten Bandung juga berhenti beroperasi.
Acu menilai, beberapa hal yang perlu dilihat kembali, paling tidak agar persoalan serupa potensinya ke depan tidak terjadi kembali atau bisa dihindari.
“Pertama, kebijakan terkait mitigasi risiko perkembangan bisnis sektoral, ini mungkin seling dilupakan. Banyak analisa terkait kemungkinan suatu aktivitas usaha bangkrut, bisa persoalan sistemik makro maupun mikro,” paparnya.
Namun sejauh ini, evaluasi terkait respon otoritas kebijakan masih sangat minim, baik terkait kebijakan pengembangan dan pembinaan industri maupun juga terkait investasi.
Dia menuturkan, masalah utama sektor usaha mungkin bisa dihindari jika masalah mikro sektor usaha bisa direspon cepat melalui kebijakan-kebijakan yang spesifik.
Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi (istimewa)
“Memang betul bangkrutnya suatu aktivitas usaha suatu hal yang lumrah, namun kita tidak bisa tidak menyerah begitu saja, mungkin saja akar permasalahnnya bisa teratasi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik atau bentuk-bentuk insentif yang diberikan pemerintah,” ujar Acu.
Formulasinya bisa banyak pendekatan, tergantung akar permasalahannya, ada yang spesifik, ada juga yang umum dialami oleh sektor sejenis.
Kedua, basis pengambilan keputusan kebijakan pemerintah ke depan tidak saja mengandalkan analisis kondisi makro, tetapi juga masuk kepada analisa masalah sistemik korporasi.
“Kajian serta analisa spesifik industri atau usaha tertentu masih sangat terbatas. Saya mendengar versi analisa konsumen atau masyarakat sangat beragam menanggapi tutupnya pabrik sepatu Bata di Purwakarta, ada yang mengaitkannya dengan masalah model produk, persaingan bisnis sampai kepada masalah daya saing industri secara nasional,” ungkapnya.
Hematnya, saat ini harus mengurai masalah-masalah yang dihadapi satu per satu yang perlu kolaborasi antar otoritas pemerintahan, baik terkait perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan sampai kepada masalah keuangan dan lain sebagainya.
“Saya kira gambaran kasarnya seperti itu, silakan dipikirkan oleh pemerintah. berangkat dari identifikasi masalah yang dialami oleh beragam sektor usaha,” imbuhnya.
Acu mencontohkan, sejauhmana peran pemerintah dalam membantu sektor usaha yang mengalami permasalahan usaha, perlu dievaluasi kembali.
Komunikasi kebijakan, respon kebijakan hingga sampai kepada solusi ini perlu terus diperkuat.
“Prinsipnya saya kira banyak hal bisa dilakukan dan ditempuh, tapi instrumen yang menghubungkan komunikasi pemerintah sebagai otoritas kebijakan dengan dunia usaha harus lebih diperkuat,” katanya.
“Saya sebagai masyarakat menuntut sejauhmana keterlibatan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh PT Bata ini, peran yang dilakukan sudah sejauhmana,” tegasnya.
Dampak ke depan, kata Acu, pengangguran baru dan persepsi bisnis atau investasi khususnya di Jabar.
“Kita perlu bertanya kembali apakah program dan kegiatan otoritas pemerintah daerah dan pusat, apakah sudah menjangkau upaya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi sektor usha spesifik,” ucap Acu.
Sehingga, tidak business as usual harus kebijakan yang out of the box. Sisi lain yang harus dilihat bahwa sektor usaha juga harus responsif mengkomunikasikan masalahnya kepada otoritas kebijakan.