Menlu Retno “Walk Out” Saat Israel Sampaikan Pernyataan di DK PBB, Ini Alasannya...

Tangkapan layar video yang ditayangkan oleh VOA Indonesia mengenai pilihan Menlu RI Retno Marsudi untuk walk out saat Dubes Israel untuk PBB memberikan pernyataan di depat terbuka DK PBB yang diadakan di Markas PBB, New York, AS, pada Selasa (23/1/2024).

KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memilih walk out atau keluar dari ruangan ketika Israel memberi pernyataan di Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/1/2024) waktu setempat.

Retno Marsudi mengambil sikap tersebut ketika Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara dalam debat terbuka DK PBB terkait permasalahan Palestina.

“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap) Israel menyampaikan pernyataannya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhamad Iqbal dikutip dari Antara, Kamis (25/1/2024).

Ia menambahkan, walk out yang dilakukan Retno dikarenakan Dubes Israel juga tidak berada di ruangan saat delegasi Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan pernyataan dalam pertemuan itu.

“Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,” tutur dia.

Menentang Israel yang tolak pembentukan Palestina

Menlu Retno Marsudi menyampaikan, Indonesia menentang keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Netanyahu mengutarakan bahwa menolak pembentukan negara Palestina setelah perang antara Hamas-Israel di Gaza berakhir nantinya.

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” ujar Retno, dilansir dari Antara, Rabu (24/1/2024).

Retno kemudian mempertanyakan sikap DK PBB dalam merespons pernyataan Netanyahu tersebut.

“Akankah Dewan Keamanan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?” kata dia.

Untuk mengantisipasi ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah, ia kembali menyerukan gencatan senjata permanen yang akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Retno juga menyerukan dimulainya upaya rekonstruksi pasca-konflik dan memungkinkan berlanjutnya proses solusi dua negara.

“Pada saat yang sama, sangat penting untuk mendukung pekerjaan Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan banyak jiwa di Gaza,” ungkap Retno.

Ia menegaskan, Palestina harus segera diberi status keanggotaan penuh di PBB. Hal itu dinilai penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara serta menghentikan agresi Israel.

Lebih lanjut, Retno juga mendesak dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

Retno ingatkan mandat DK PBB soal perdamaian

Menlu Retno Marsudi juga mengingatkan bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Sehingga, menurutnya, mandat DK PBB bukan untuk menoleransi perang dan genosida.

“Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah, sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi, dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” tanya Retno.

Pernyataan tersebut Retno sampaikan karena ia melihat banyaknya resolusi yang dilanggar terkait Palestina.

Meski begitu, menurutnya, tidak pernah ada sanksi yang diberikan kepada para pelanggar resolusi.

Ia kemudian mempertanyakan, ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama puluhan  tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri.

“Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” kata Retno.

“Sekali lagi, saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat,” lanjutnya.

Retno juga menyoroti lebih dari 25.000 ribu warga Palestina meninggal dunia akibat konflik tersebut, serta semakin banyak penduduknya kelaparan dan kedinginan karena DK PBB lamban dalam bertindak.

“Saya tekankan, semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk (dalam merespons) situasi di Gaza,” tegas dia.