Hadiri Deklarasi Pemilu Damai PSHT,Anies Baswedan Sampaikan Hormat: Perekat Kebangsaan

WARTAKOTALIVE.COM – Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasihnya atas komitmen dan tanggung jawab Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

Pernyataan itu disampaikan Anies Baswedan dalam Temu Kadang & Deklarasi Pemilu Damai” Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate se-Madiun Raya di Stadion Wilis, Madiun, Jawa Timur, Minggu (26/11/2023).

“Kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas tanggung jawab Persaudaraan untuk menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil. PSHT ambil tanggung jawab mengamankan dan memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, dan damai” ujar Anies Baswedan di depan ribuan pesilat yang hadir.

Anies Baswedan menambahkan, ada empat tahap persaudaraan, yaitu perkenalan, pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan.

“PSHT turut menjaga keutuhan Indonesia. Negeri ini bhinneka, tiap kita diperlukan untuk menjaga persatuan agar kebhinnekaan tetap eka, tetap satu. PSHT berjasa menjadi salah satu perekat kebangsaan. Hormat pada PSHT” ujarnya.

Dalam deklarasi pemilu damai tersebut, panitia mengundang ketiga capres, namun hanya Anies Baswedan yang bisa hadir.

Hadir pula Ketua Umum PSHT, R. Moerdjoko, Dewan Pusar PSHT H. Issoebijantoro, serta Ketua Dewan Pembina PSHT yang juga Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Anies Baswedan menambahkan, ia juga sambut baik dan ucapkan terima kasih pada PSHT yang pilih mengamankan dan memastikan suara rakyat benar terjamin.

“Patut diteladani. Saat kami dapat undangan kemarin, komitmen besar ini tak boleh diwakili, saya hadir untuk sampaikan hormat dan terima kasih” kata capres nomor urut 1 ini.

Mantan Gubernur Jakarta 2017-2022 ini mengatakan, selain cerminan tanggung jawab, komitmen PSHT juga adalah karakter kokoh ketika bangsa membutihkan, PSHT turun tangan.

“Semoga sikap ini akan diikuti berbagai pihak dan unsur masyarakat di seluruh Indonesia” harap Anies Baswedan.

Hadiri Kick Off Kampanye Nasional PKS

Calon Presiden (Capres) Anies Rasyid Baswedan menghadiri acara Kick Off Kampanye Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Minggu (26/11/2023).

Acara tersebut diadakan di Hotel Bumi Wiyata, Beji, Kota Depok dengan dihadiri perwakilan kader PKS dari seluruh wilayah Indonesia.

Anies Baswedan datang ke acara diapit oleh petinggi PKS, diantaranya Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Abu Bakar Al-Habsyi.

Pantauan di lokasi, acara Kick Off Kampanye Nasional ini berjalan meriah dengan nyanyian yel-yel dan riuh para peserta untuk sambut kedatangan Anies Baswedan.

Tidak hanya itu, para kader PKS juga membawa atribut bernuansa Indonesia dan Palestina sebagai simbol dukungan kemerdekaan.

Menurut Anies Baswedan, kehadirannya pada cara ini sebagai upaya menciptakan perubahan bagi bangsa Indonesia.

“Ini adalah sebuah ikhtiar untuk lakukan perubahan dan kita sering menemukan pertanyaan tentang kenapa harus ada perubahan,” kata Anies Baswedan dalam sambutannya.

Anies Baswedan ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Kita perlu mengembalikan perubahan untuk menjaga agar negeri ini tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan” ujarnya.

Food Estate Gagal karena Salah Konsep

Praktek pertanian food estate yang dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi dan kemudian dilaksanakan oleh Menhan Prabowo Subianto dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia di mana sistem pertanian masih bersifat tradisional.

Karena itu tidak mengherankan kalau food estate yang menghabiskan APBN triliunan rupiah berakhir dengan kegagalan.

Menurut jubir Anies Baswedan, Sulfikar Amir, masalah terletak pada prinsip fundamental praktek food estate di mana produk pangan dilihat semata sebagai komoditas yang bisa dimonetisasi untuk kepentingan profit.

“Jadi pangan tidak dilihat sebagai barang publik yang menjadi hak dasar setiap warga negara. Konsekuensi kebijakan food estate ialah hilangnya peran petani sebagai produsen pangan yang digantikan korporasi yang cenderung melihat alam dan lingkungan sebagai alat produksi semata,” ujarnya, Sabtu (25/11/2023).

Dalam konteks budaya agrarian di Indonesia, ujar Sulfikar, hal ini sulit untuk dilakukan karena selama ratusan tahun produksi pangan sangat tergantung pada hubungan antara petani dan lahan mereka di mana terbentuk institusi sosial yang menjaga stabilitas pangan dari bawah.

“Proyek food estate menghancurkan itu semua” tegasnya.

Ia menambahkan, istilah food estate sebenarnya secara epistemologis tidak tepat. Karena itu, ia mengajak publik kembali ke istilah aslinya.

Yakni pertanian korporasi (corporate farming). Konsep corporate farming, kata dia, pertama kali diterapkan di Amerika Serikat yang berhasil menaikkan produktivitas pertanian tetapi dengan beberapa catatan buruk.

“Dalam visi misi AMIN, segala bentuk pertanian korporasi tidak akan diadopsi dan diterapkan. Untuk mencapai kedaulatan pangan, Pemerintahan AMIN akan kembali ke hal yang mendasar di mana petani menjadi subyek utama dalam sistem produksi pangan nasional” ujarnya.

Pemihakan kepada petani atas lahan mereka, lanjut Sulfikar, akan dibarengi dengan subsidi berbagai kebutuhan pertanian dan sistem distribusi. Kebijakan ini akan membangun stabilitas suplai pangan dari hulu hingga ke hilir.

Pakar IPB: Food Estate di Tangan Prabowo Militeristik, Tak Demokratis, dan Tak Libatkan Petani

Pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menegaskan food estate sebagai proyek strategis nasional era Jokowi yang diserahkan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cenderung militeristik, pelaksanaannya bersifat pemaksaan mirip tanam paksa zaman Belanda.

“Food Estate era Jokowi ini dserahkan kpd Menteri Pertahanan Prabowo sehingga warna militerisme pertanian terjadi. Dalam pelaksanaannya bersifat pemaksaan mirip tanam paksa zaman Belanda.”

“Begitupun dalam penyelesaian konflik agraria tidak dengan cara-cara demokratis, tapi cenderung mengedepankan penggunaan aparat atau koersif,” ujarnya, Sabtu (25/11/2023).

Didin mengatakan, sebenarnya Food Estate merupakan skenario G20 untuk menghadapi krisis pangan dunia.

Indonesia kebagian untuk bangun Food Estate tersebut berbasis korporaso dan tidak melibatkan Petani dalam proses pelaksanannya.

“Hal ini berdampak kpd nasib petani serta lingkungan ekologis yg rusak serta makin mempeburuk konflik agraria. Petani tak dilibatkan dalam membangun food estate tersebut,”

“Padahal mereka itulah menjadi tulang punggung produksi nasional padi dan pangan lainnya trmasuk tercapainya swasembada di era Orba (1980-90) maupun sempat dicapai saat era reformasi, meski tidak panjang waktunya” ujarnya.

Sementara, lanjutnya, food estate mengandalkan korporasi besar dengan bentangan lahan yang sangat luas.

Itu terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono di Papua maupun Era Jokowi di Kalimantan tengah dan Sumatera Utara.

“Hal itu berdampak pada kerusakan lingkungan, karena dalam lahan yang sangat luas itu bersifat monokultur dan umumnya melibatkan tanah gambut.”

“Juga berdampak makin menambah parahnya konflik agraria, karena banyak mengambil tanah-tanah adat atas nama Proyek Strategis Nasional” kata Didin.

Hasilnya pun, lanjutnya, Food Estate ini sangat jauh dari tercapainya swasembada pangan.

“Buktinya impor pangan jalan terus. Harusnya swasembada pangan melibatkan petani dengan konsolidasi lahan dan dibangun cooperative farming dan jumah penyuluh yang memadai,” tandasnya.

Anies Nilai Food Estate Bukan Solusi untuk Ketahanan Pangan

Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berbagi pandangan terkait ketahanan pangan yang terjangkau untuk semua dalam kegiatan Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia yang diinisiasi WALHI di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Salah satunya adalah melakukan perubahan pada sektor pangan, di mana jika selama ini menggunakan pendekatan food estate dirubah menjadi pendekatan contract farming.

“Jadi begini, wilayah pertanian kita itu tersebar di seluruh Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan.”

“Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka karena itu pendekatan yang mau kami lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta(rekam jejak di Pemprov DKI Jakarta),” jelas Anies Baswedan.

Saat masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur, Pemprov DKI Jakarta membuat kontrak dengan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) di berbagai wilayah.

Lalu, para petani-petani yang tergabung dalam GAPOKTAN, diajak untuk meneken kerjasama bahwa hasil pertanian mereka akan dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selama 5 tahun berserta range harga serta kualitasnya.

Dengan begitu negara mendapat kepastian supply, dan bagi petani ada kepastian yang membeli.

“DKI Jakarta bukan membeli lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat” tegasnya.

“Apa yang terjadi ketika memiliki contract farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian, mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif,”

“Karena mereka memiliki kepastian siapa yang membeli hasil taninya. Jadi, kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya,” imbuhnya.

Anies Baswedan juga mengkritik selama ini program Food Estate memiliki banyak kelemahan mulai dari memperbesar ketimpangan antara petani dan korporasi, bahkan bisamerusak ekologi

Dan kita membuat sentral pertanian baru (food estate) yang justru berbasis korporasi. Yang mengerjakan justru korporasi-korporasi dari Jakarta. Sementara, petani-petani yang ada di seluruh Indonesia tidak mendapatkan fokus pertanian.

“Jadi, kami ingin petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian. Koperasi2 diperkuat, contract farming dikerjakan”

“Sehingga mereka punya kepastian pembeli. Dan pemerintah membantu pertanian tradisional ini mengalami modernisasi, efisiensi sehingga arahnya begitu. Sehingga, pada ujungnya mereka semua bisa sejahtera,” tandasnya.

(Wartakotalive.com/M38)