KKB Papua Gembar-gembor Bakal Bebaskan Pilot Susi Air, KSAD Maruli Simanjuntak Tak Percaya, Ungkap Kondisi Terakhir Sang Sandera

KSAD Jenderal Maruli buka suara soal negosiasi pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB Papua

GridHot.ID – Pilot Susi Air berkewarnegaraan Selandia Baru Philip Mark Merthens sudah setahun disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Pilot Susi Air diketahui disandera KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 lalu.

Melansir Kompas.com, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNBP- OPM) menyatakan bahwa pihaknya siap membebaskan pilot Susi Air.

“Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Egianus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional,” kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, kepada VOA, Sabtu (3/2/2024).

“Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat,” lanjutnya.

Menurut Sebby, dalam waktu dekat mereka akan membebaskan pilot Susi Air itu dengan segera. Pembebasan itu dilakukan setelah TPNPB-OPM mempertimbangkan sejumlah hal.

“Jika kami membebaskan pilot itu dengan hormat, maka kami akan dihargai oleh masyarakat internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Martabat perjuangan bangsa Papua untuk merdeka akan terangkat. Namun jika pilot ini mati di tempat yang ditahan, maka kami akan disalahkan oleh masyarakat internasional,” ungkap Sebby.

Melansir Pos-Kupang.com, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak tak percaya dengan pernyataan TPNPB-OPM atau KKB Papua yang akan membebaskan pilot Susi Air.

Menurutnya, pernyataan KKB Papua biasanya tidak konsisten.

“Kalo saya lihat sih, selama ini KKB Papua ini orangnya enggak stabil dalam berkomunikasi. Kadang-kadang bilang A, besoknya B lagi, dan sebagainya,” ucap Maruli di Balai Kartini, Senin (5/2/2024).

“Jadi yang saya denger informasinya itu, perlu waktu untuk bertemu akhirnya perlu berapa hari lagi untuk menyampaikan, berapa lagi hari ke sana. Namun informasi terakhir pilot tersebut dalam masih kondisi sehat,” lanjutnya.

Sementara itu, Satgas Ops Damai Cartenz, juga membantah klaim dari KKB Papua yang ingin membebaskan Kapten Philips dalam waktu dekat ini.

“Isu pembebasan pilot sebagaimana disebar oleh wartawan itu fake news. Sampai saat ini kami belum memperoleh informasi bahwa pilot itu akan segera dilepas Egianus Kogoya,” ujar Kasatgas Humas Damai Cartenz 2024, AKBP Bayu Suseno.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya melalui Penjabat Bupati Nduga, Edison Gwijangge masih melakukan negosiasi dengan Egianus Kogoya. Negosiasi itu pun sampai sekarang belum ada kata sepakat.

“Kami mengedepankan upaya soft approach dengan meminta Penjabat Bupati Nduga. Soalnya beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Egianus Kogoya,” ujarnya.

Meski demikian, katanya, sampai saat ini, belum ada kata kesepakatan.

Sebab Egianus Kogoya tetap ingin menyandera pilot dengan gantinya Papua Merdeka.

“Dan ini tak mungkin dipenuhi Pemerintah RI,” kata Bayu.

Secara terpisah, Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Faizal Ramadhani, berharap pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merthens segera dibebaskan dalam keadaan sehat.

“Kita berharap agar Pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bisa dibebaskan sehingga bisa kembali ke Negaranya dalam keadaan sehat terutama kepada keluarganya,” kata dia.

Sementara Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, cepat atau lambat pilot Susi Air pasti akan bebas.

Namun, kecil kemungkinan akan dibebaskan dalam waktu dekat sebagaimana yang digembar-gemborkan belakangan ini.

“Apakah cepat atau lambat sesuai kabar kemarin, akan kecil sekali kemungkinannya. Mereka itu masih mencoba negosiasi dan membingkai bahwa pemerintahlah yang tidak beritikad dan mempersulit pembebasan. Apalagi beberapa hari ini Selandia Baru cukup aktif berbicara mengenai pembebasan,” kata Khairul.

KKB, kata Khairul, tidak akan bisa menggunakan Pilot Susi Air ini untuk mengancam dan mengakomodir tuntutan yang tidak realistis.

Ancaman eksekusi sekalipun tidak akan efektif menekan pemerintah.

“Kalau dilakukan eksekusi akan berdampak merugikan bagi kepentingan mereka secara luas. Penembakan terhadap Philips jelas akan merugikan bagi kampanye dan operasi politik internasional mereka untuk menggalang dukungan,” katanya.

Apalagi, kata Khairul selama ini pemerintah sudah melakukan pendekatan secara persuasif.

“Pemerintah Selandia Baru juga akan memahami posisi Indonesia dan akan bersikap sama kalau beradapan dengan situasi seperti ini,” ujar Khairul.

(*)