DITANYA Posisi Harun Masuki,Sekjen PDIP Hasto Malah Minta KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Bansos

TRIBUN-MEDAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini meminta kepada Hasto Kristiyanto agar membeberkan keberadaan Harun Masukin.

Terkait permintaan KPK itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, semestinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus saja pada memerangi korupsi.

Hal tersebut disampaikan usai ditanya soal KPK yang meminta dirinya memberitahu keberadaan Harun Masiku.

Diketahui, Harun Masiku merupakan buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024.

“Ya sebenarnya seluruh lembaga penegak hukum itu harus berfokus pada memerangi korupsi,” kata Hasto, Minggu (7/4/2024).

Hasto Kristiyanto pun menyatakan, dirinya sejak awal menilai bahwa Harun Masiku merupakan korban atas kasus suap penetapan anggota DPR.

Menurut Hasto, Masiku memiliki hak politik berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk menjadi anggota Dewan.

“Tetapi (Harun Masiku) diperas, dan itu dilakukan oleh oknum KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) mengatakan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran bukan karena Jokowi Effect tetapi Bansos Effect. (HO)

Oleh karena itu, Hasto pun meminta KPK semestinya fokus mengungkap berbagai dugaan penyalahgunaan penggunaan anggaran bantuan sosial (bansos) yang gencar diberikan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kemudian, Hasto juga meminta KPK membongkar dugaan keterlibatan orang di lingkar penguasa atas kasus izin tambang.

Namun, Hasto tak menyebut siapa orang lingkar penguasa yang dimaksudnya tersebut.

“Ini yang menjadi fokus dari KPK. Hal-hal itulah yang seharusnya dilakukan. Ya tugas-tugas negara untuk melakukan penegakan hukum,” katanya.

Hasto lantas menanyakan apakah KPK berani membongkar dugaan kasus-kasus tersebut?

Sebab, menurut dia penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden begitu besar terjadi saat ini.

Dia mengkhawatirkan, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power tersebut bahkan berujung pada intervensi ke KPK.

“Tapi ketika supremasi hukum itu sudah dilanggar karena abuse of power dari presiden, apakah KPK masih punya suatu nyali di dalam melakukan hal itu? Yang kami lakukan adalah upaya mendukung KPK di dalam memberantas korupsi, di dalam mencegah berbagai penyalahgunaan kekuasaan tanpa memperlihatkan siapa yang melakukan itu,” ujar Hasto.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri berharap Hasto Kristiyanto memberi informasi mengenai keberadaan Harun Masiku.

“Kami berharap bila yang bersangkutan (Hasto) dapat menginformasikan keberadaan Harun Masiku ada di mana saat ini, sehingga dapat kami tangkap,” ujar Ali pada 5 April 2024.

Ali menegaskan bahwa langkah KPK yang kerap bertanya soal keberadaan Harun Masiku ke Hasto bukanlah bentuk intimidasi, melainkan murni upaya penegakan hukum.

Begitu Harun Masiku ditemukan, KPK akan langsung memprosesnya ke peradilan supaya ada kepastian hukum dalam kasus tersebut.

(*/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter