Nasib Jokowi Setelah Prabowo Jadi Presiden,Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo Seri I

PRESIDEN terpilih, Prabowo Subianto, telah memberikan porsi di kabinet pemerintahan secara adil bagi seluruh partai kolisi pengusung.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, menyampaikan hal tersebut saat podcast di kantor Tribun Network, Jakarta, Selasa (30/4).

“Kalau formulanya di Koalisi Indonesia Maju sudah disepakati dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran juga diketahui Pak Jokowi,” katanya.

Menurut Dradjad, jatah kursi menteri sudah diatur Prabowo-Gibran.

“Itu sudah tinggal portofolionya apa saja itu kadang masih geser-geser intinya sih bincang-bincang soal formula kabinet struktur kabinet itu sudah ada,” urainya.

Sebab itu, pihaknya tidak khawatir dengan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.

Termasuk jika PPP dan PKS nantinya merapat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kami enggak khawatir jatah akan berkurang, karena memang semuanya sudah kita mantapkan, sehingga ketika Nasdem dan PKB masuk, itu sudah enggak ngambil lagi porsi dari parpol-parpol yang sudah ada di KIM,” pungkasnya.

Simak wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, dengan Dradjad Wibowo.

Sebagai seorang politikus dan pakar dari Partai Amanat Nasional, bisa nggak diceritakan mengenai konfigurasi politik pasca pilpres?

Dulu kan saya pernah menyampaikan di Tribunnews bahwa layer kedua (pimpinan parpol) itu sudah mulai bicara waktu masih belum keputusan MK.

Sekarang setelah keputusan MK, kita lihat sekarang insyaAllah Nasdem dan PKB bergabung.

Mungkin tinggal ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, saya rasa formalitas saja, tapi untuk ukuran pembicaraan antar parpol itu setelah keputusan dan kemudian Bapak Prabowo berkunjung ke sana itu sebenarnya sudah termasuk amat sangat cepat.

Jalannya sudah dirapikan, jadi saya rasa kemudian partai parlemen lain kan yang belum kan tinggal teman-teman PDIP dan teman-teman dari PKS.

Kemudian enggak tahu PPP, kalau mereka berhasil di MK, mungkin mereka lolos ke parlemen, kita tunggu saja saya berharap mudah-mudahan mereka lolos.

Apalagi PPP kan salah satu partai yang sangat lama di Indonesia kita tunggu saja hasil dari MK.

Jadi tinggal tiga itu pembicaraan masih dilakukan. Saya tidak tahu apakah mereka bertiga atau mereka berdua, PDIP dan PKS, akan bergabung atau tidak, saya tidak tahu.

Itu kita serahkan ke Pak Prabowo untuk memutuskan.

Bisa nggak memperkirakan, apakah nanti susunan kabinet itu menjadi lebih gemuk daripada sekarang. Kalau sekarang kan kementerian itu ada 34 sesuai amandemen undang-undang. Apakah nanti juga ini bisa saja kemudian menjadi lebih gemuk dengan munculnya banyak sekali portfolio baru?

Nggak bisa, karena undang-undang kementerian negara itu sudah mematok jumlahnya dan kemudian nomenklaturnya juga sudah dipatok, kebetulan saya anggota pansusnya.

Kita sudah patok, jadi siapa pun presidennya enggak bisa mengubah itu, kecuali undang-undangnya yang diubah.

Kalau kementerian negara itu sudah fix sedangkan menko itu enggak diatur sehingga nomenklaturnya bisa berubah-rubah.

Jadi misalkan perekonomian digabung dengan polhukam, itu bisa.

Asalkan totalnya harus 34 kementerian?

Oh, enggak, 34 itu kementerian negara.

Kalau jumlah kemenko, itu hak prerogatif presiden, jumlahnya berapa dan namanya apa.

Kemudian juga ada beberapa pos setingkat menteri yang sudah diatur, ya, seperti TNI, kemudian Kapolri, Kepala BIN.

Kemudian yang di luar pemerintahan kan Bank Indonesia itu terpisah.

Kejaksaan Agung itu masuk dalam kementerian, ya? Jadi dengan begitu jumlah 33 di luar kejaksaan, ya?

Ya, Kejaksaan Agung dia masuk bagian dari kementerian.

Mas Dradjad bisa dielaborasi tidak, kan dalam kampanye kemarin dan kemudian dalam debat kemarin, ada istilah Badan Penerimaan Negara (BPN). Apakah itu juga nanti akan direalisasikan?

BPN itu kan sebenarnya ide sudah ada sejak awal tahun 2000-an dan saya termasuk yang pertama yang menyuarakan itu di tahun 2004, karena waktu itu saya di DPR.

Kemudian teman-teman pajak kita ngobrol-ngobrol terus muncullah gagasan tentang badan penerimaan negara itu supaya pajak dan cukai terpisah.

Kita buat seperti ARS atau IPO di Australia atau di Singapura, ya.

Itu sudah lama, cuma mentok terus itu karena keberatan stakeholder tertentu di kementerian keuangan di Lapangan Banteng.

Idenya itu bisa melalui PP, tapi karena kemarin sudah ada keputusan MK, ya, mungkin mau enggak mau, terpaksa harus dibuatkan undang-undangnya gitu.

Jadi intinya kalau mau membuat Badan Penerimaan Negara harus ditopang undang-undang?

Undang-undang lebih lebih aman lah, lebih kuat basis hukumnya, mungkin kalau ingin cepat Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo nantinya setelah dilantik bisa membuat Perppu karena memang kan kita butuh penerimaan negara meningkat sangat besar dalam waktu yang singkat.

Apa sih keuntungan ketika pajak dan bea cukai dikeluarkan dari Kementerian Keuangan, lalu menjadi bagian tersendiri tersebut Badan Penerimaan Negara?

Mereka geraknya akan bisa lebih leluasa karena langsung berada di bawah presiden kan.

Lalu ada kepala badan dan presiden, mereka akan bisa mengatur anggarannya sendiri, selama ini kan mengatur anggarannya tergantung keuangan, nanti kan aturannya sendiri, mereka akan bisa ngatur organisasinya lebih leluasa.

Selama ini kan semuanya tergantung Menteri Keuangan.

Jadi dengan kebebasan itu semestinya kreasinya lebih banyak sama dengan teman-teman di Tribun.

Kemudian yang kedua, BPN ini hanya bagian dari transformasi penerimaan negara, yaitu transformasi di bidang kelembagaannya.

Jadi kita membuat lembaga yang memang base practice di seluruh dunia internasional negara maju itu badan penerimanya terpisah.

Indonesia juga sebenarnya sudah terpisah lho untuk dispenda.

Mereka kan sendiri nggak di bawah dinas yang lain kan, dinas kan levelnya seperti menteri kalau di daerah.

Jadi itu transformasi kelembagaannya, kemudian harus ada transformasi bidang IT-nya bidang segala macam, karena selama penerimaan pajak dan cukai enggak bisa sepenuhnya online maka kebocoran masih tetap besar jadi harus ada hilirisasi digital.

Penerimaan pajak kalau didigitalisasi bisa mengurangi kebocoran begitu, ya?

Oh, ya.

Contohnya, sekarang kalau kita makan di restoran di Jakarta di Surabaya kan bayar sudah sebagian besar harus pakai QRIS di kasir. Dengan begitu otomatis sudah langsung tercatat di dispenda.

Kita sudah langsung tahu volumenya dan itu akan mengurangi ilegal ekonomi mengurangi hengki-pengki, mengurangi macam-macam lah.

Pertanyaannya, mengapa untuk sistem PPN pajak keluaran-pajak masukan enggak bisa seperti itu, terus kenapa untuk pajak restitusi enggak bisa seperti itu.

Semuanya harus pakai proses, harus pakai permohonan atau segala macam.

Nah ini kita harapkan bisa dijalankan transformssi dari sisi teknologi dan sebagainya.

Kemudian yang ketiga, transformasi kulturalnya, baik dari petugasnya maupun dari pembayarnya.

Seperti yang terjadi di negara-negara maju.

Saya kasih contoh, waktu saya di Australia, itu saya enggak ngerasa bayar pajak karena sudah langsung dipotong.

Yang saya ingat, setiap akhir tahun saya itu dikirimin oleh kantor pajak tax return, istilahnya itu pengembalian uang saya yang kelebihan bayar pajak di tahun 1990-an.

Kalau rakyat sudah merasa seperti itu, enggak merasa dikejar-kejar segala macam, malah ujungnya akhir tahun mereka dikirim surat kelebihan bayar pajak Rp100 juta, itu kan enak.

Kita berharap sistem penerimaan negara kita bisa seperti itu, sehingga nanti planning-nya bisa lebih gampang karena orang bisa menghitung planning-nya tuh betul-betul berdasarkan apa yang kelihatan gitu.

Kalau sekarang ini banyak enggak kelihatan. Nah, itu yang kita kejar.

Sebagai kader PAN, apakah nanti mendapatkan satu portofolio tertentu? Apakah ada jatahnya?

Sudah otomatis itu. Kalau formulanya di Koalisi Indonesia Maju, sudah disepakati dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, juga diketahui Pak Jokowi.

Nah, itu sudah tinggal portofolionya apa saja, itu kadang masih geser-geser.

Intinya sih bincang-bincang soal formula kabinet struktur kabinet itu sudah ada.

Kami enggak khawatir jatah akan berkurang, karena memang semuanya sudah kita mantapkan, sehingga ketika Nasdem dan PKB masuk, itu sudah enggak ngambil lagi porsi dari parpol-parpol yang sudah ada di KIM.

Tinggal sisanya saja begitu, ya?

Ah, nggak sisanya lah, tapi memang sudah ada yang memang kita siapkan untuk teman-teman yang akan masuk.

Sebagai seorang politikus dan pakar, bagaimana menempatkan Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden?

Saya pernah mengatakan Pak Jokowi pasti akan ditempatkan di tempat yang sangat terhormat oleh Pak Prabowo.

Dan Pak Prabowo itu orang yang betul-betul sangat menghormati siapa pun yang berjasa.

Bahkan, Mas Febby bisa lihat sendiri kan, teman-temannya itu yang lama sama beliau itu kan, itu betul-betul dia hormati, dia tempatkan.

Nah, saya nggak tahu apakah nanti posisinya apa atau apa.

Tapi saya rasa, Pak Jokowi masih akan tetap berperan.

Bukan berperan dalam arti ngatur, enggak. Berperan dalam arti memberikan nasihat.

Berperan yang signifikan, ya, seperti yang saya sampaikan.

Jadi kalau Ketua Watimpres itu terhormat nggak sih, Mas?

Saya nggak tahu, apakah itu posisinya yang disiapkan nanti Pak Prabowo.

Tapi intinya, beliau pasti akan sangat didengarkan oleh Pak Prabowo dan pemerintahan yang akan datang.

Tapi juga saya melihat Pak Jokowi itu orang yang correct kok, orang yang ngerti ngewongke uwong, ngerti posisinya gitu.

Tahu di mana menempatkan diri.

Jadi beliau nanti mungkin setelah lengser ya, beliau akan jadi negarawan, nggak tahu apakah beliau akan mandito atau enggak, saya nggak tahu, ya.

Tapi, saya rasa beliau akan sangat memahami posisi yang memang.

Saya melihat, beliau itu mirip-mirip Pak Benny Moerdani almarhum dulu. Ingat nggak, ketika Pak Benny tidak menjadi Pangab (Panglima ABRI), Pak Tri jadi Pangab, dia langsung kasih hormat ke Pak Tri.

Jadi, Pak Jokowi seperti itu.

Tahu menempatkan diri.

Tapi, ya, karena kita juga melihat political reality, ya, realitasnya Pak Jokowi itu sangat populer.

Luar biasa populer.

Dan saya rasa, beliau pemimpin Indonesia yang paling populer sampai saat ini, ya.

Luar biasa populer.

Jadi siapa pun pemimpin berikutnya, ya, Pak Prabowo, Mas Gibran, itu pasti akan mendengarkan.

Orang, kalau populer, jangankan se-populer Pak Jokowi, viral di medsos saja, orang dengar lho.

Jadi kekuatan beliau itu di popularitas pribadi beliau yang sangat luar biasa. (tribun network/reynas abdila)