Tak Terbukti di Pengadilan,Otto Hasibuan Minta Polemik Dinasti Politik Jokowi Dihentikan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, terkait dugaan dinasti politik dan nepotisme yang dilakukan Joko Widodo dan keluarga.

Menanggapi hasil tersebut, Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo Otto Hasibuan mengaku senang dengan putusan tersebut dan menunjukkan bahwa tidak ada dinasti politik atau nepotisme yang dilakukan Jokowi.

“Karena memang, baik terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo, Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, maupun Gibran sebagai Calon Wakil Presiden, telah melalui proses yang seturut dengan perundang-undangan,” kata Otto, lewat keterangan, Selasa (13/2/2024).

Otto mengimbau kepada rakyat Indonesia agar menghentikan polemik dinasti politik atau menafsirkan hal-hal lain terhadap Jokowi dan keluarga.

“Sekarang pengadilan (PTUN) telah membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarga tidak benar melakukan dinasti politik tersebut,” tukasnya.

Menurutnya, ada dua alasan PTUN menolak gugatan tersebut. Pertama, subjek gugatan salah karena yang boleh disengketakan adalah pejabat tata usaha negara.

Namun, yang digugat ini adalah Joko Widodo, Iriana Joko Widodo, anak-anaknya dan pihak lainnya. Kedua, belum ada upaya administratif yang telah dilakukan oleh penggugat.

Otto membeberkan, pihaknya melihat gugatan yang ditujukan kepada Jokowi dan keluarga hanya semacam panggung politik yang memanfaatkan ranah pengadilan.

“Gugatan ini sebenarnya tidak berdasar. Bagaimana mungkin Pak Jokowi dan Ibu Iriana sebagai pribadi bisa digugat di PTUN? Kalau mau menggugat silahkan ke Pengadilan Negeri,” terang Prof Otto.

Dia melanjutkan, ada tendensi dan upaya-upaya untuk membangun opini yang dianggap sah dengan menggugat di pengadilan melalui narasi-narasi yang dibangun terkait dinasti politik tersebut.

“Seharusnya kita menjaga marwah Presiden kita dan keluarga karena ini menyangkut harkat dan martabat bangsa kita,” ucapnya,

Sementara itu, Koordinator TPDI Petrus Selestinus saat ditemui mengaku kecewa dengan penolakan tersebut. Dirinya menilai Ketua PTUN Jakarta tidak membaca seluruh gugatan.

“Kami akan ajukan kembali gugatan. Akan kami daftarkan lagi (gugatan),” serunya.

PTUN Jakarta dalam pembacaan putusan dismissal pada perkara nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT, yang dibacakan oleh Joko Setiono, SH., MH., Wakil Ketua/Hakim PTUN Jakarta jelas dikatakan gugatan tidak diterima.

Selain itu, dalam pembacaan putusan yang dilakukan di Ruang Kartika, PTUN Jakarta, Selasa (13/2/2024), pelapor juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 647.000.

“PTUN Jakarta dengan ini menyatakan, gugatan para penggugat tidak diterima,” ujar Joko Setiono.

‎Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.