Program "Food Estate" Jokowi Dulu Dikritik PDI-P, Kini Ditentang Anies-Muhaimin

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Lokasi yang pertama ditinjau untuk menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa tersebut terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

JAKARTA, KOMPAS.com – Lagi-lagi program food estate atau lumbung pangan yang digarap pemerintahan Presiden Joko Widodo jadi perbincangan.

Food estate merupakan program yang dicanangkan Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, food estate merupakan program pemerintah untuk mengembangkan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Food estate bertujuan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional.

Presiden menugaskan Kementerian Pertanian menjadi leading sector atau pemimpin program ini. Jokowi juga memberikan mandat kepada Kementerian Pertahanan, yang dinakhodai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong proyek food estate.

Program food estate beberapa kali menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kritik juga pernah dilontarkan oleh elite PDI Perjuangan, dan belakangan oleh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dikritik PDI-P

Kritik dari PDI-P dikemukakan oleh sekretaris jenderal (sekjen) Hasto Kristiyanto. Medio Agustus 2023 lalu, dia tiba-tiba menyebut bahwa proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menyampaikan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Namun, hal itu tak tercermin dari program food estate.

“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Hasto menyebut, food estate sejatinya merupakan kebijakan positif. Namun, implementasinya masih kurang baik.

“Jadi, kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah, di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Namun, saat itu Hasto menyebut bahwa PDI-P sejatinya mendukung program food estate. Dia ingin semua pihak turut mensukseskan proyek lumbung pangan itu.

“Kalau food estate kita sukeskan, sepakat. Karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Tetapi yang dikritisi PDI-P adalah ketika implementasinya ada vested of interest,” jelasnya.

Internal PDI-P sendiri kala itu seolah tak satu suara soal program food estate. Tak lama setelah pernyataan Hasto ramai, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut, terlalu jauh menuding program food estate sebagai kejahatan lingkungan.

“Ini masih terlalu jauh. Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, kita lihat dulu bagaimana dan lain sebagainya,” kata Puan saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Ketua DPR RI itu mengatakan, DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah ingin melihat dulu kinerja kementerian yang terkait dengan program tersebut. Menurut Puan, yang terpenting adalah kementerian terkait dapat memastikan program food estate tuntas sesuai harapan presiden.

Ditentang Anies-Muhaimin

Belakangan, program food estate dikritik oleh Anies-Muhaimin. Dalam debat ketiga pilpres yang digelar Minggu (7/1/2024), Anies menyebut bahwa food estate singkong yang dikerjakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hanya menguntungkan sejumlah pihak.

“Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni,” kata Anies.

Tak hanya itu, Anies mengatakan, proyek food estate juga merusak lingkungan dan tidak membuahkan hasil. Menurutnya, situasi ini harus segera diubah.

Saat berkampanye di hadapan petani di Gorontalo, Senin (8/1/2024), Anies kembali menyinggung soal food estate. Menurutnya, food estate tidak diperlukan karena para petani mampu menggarap produk pertanian.

“Dan Gorontalo kami datang, kami berharap bisa membawa pesan Gorontalo untuk seluruh Indonesia, tidak perlu food estate, tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan berproduksi untuk kita,” kata Anies.

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini berpendapat, alokasi anggaran food estate harusnya diberikan ke petani, sehingga produksi tani bisa lebih masif di tingkat lokal dan petani lebih sejahtera.

“Ketika alokasi anggaran diberikan oleh petani melalui pupuknya, melalui dukungan lain, itu jauh lebih optimal ketimbang kita membangun sebuah food estate,” ujarnya.

Terbaru, Muhaimin Iskandar mengaku akan menghentikan program food estate jika dirinya dan Anies memenangkan Pemilu Presiden 2024. Sebagai gantinya, Anies dan Muhaimin ingin memberdayakan petani untuk mendukung ketersediaan pangan nasional.

“Jangan pangan tersedia, tapi petani jadi penonton. Itu enggak boleh. Karena itu (program) food estate kita hentikan. Kita ganti petani yang melahirkan pangan nasional,” ujar Muhaimin di acara Slepet Imin Probolinggo, yang digelar di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/1/2024).

Muhaimin menyebut, proyek food estate yang digarap Prabowo Subianto mulanya dibangun untuk menaikkan produksi pangan, sehingga kebutuhan masyarakat akan bahan pangan pokok cepat terpenuhi. Namun, dalam prosesnya, teknis pendirian food estate dilakukan dengan membabat hutan.

“Perencanaannya tidak matang. Lebih baik adalah, memberdayakan petani menjadi kekuatan produksi pangan sehingga petani kita menanam dan panen. Setelah panen pemerintah yang beli,” ungkap pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

“(Sehingga) petani untung, pangan tersedia. Maka target pangan nasional itu bukan hanya untuk memenuhi pangan nasional tetapi juga sekaligus membuat petani kita makmur dan untung,” tegasnya.

Bela diri

Terkait ini, Presiden Jokowi pernah menyampaikan pembelaan. Dia bilang, membangun food estate tidak semudah yang orang-orang pikirkan.

“Supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak/ibu bayangkan,” ujar Jokowi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Jokowi menjelaskan, ketika membangun food estate, tanaman pertama biasanya gagal. Lalu, pada percobaan kedua, umumnya tingkat keberhasilan hanya mencapai 25 persen.

“Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Humbang Hasundutan, tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik. Belum baik. Agak lebih baik,” ucapnya seraya terkekeh.

“Yang di Pulang Pisau, Kalteng, itu juga belum pada kondisi yang normal baik, masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas juga masih sama,” sambung Jokowi.

Meski mengaku sulit, kata Jokowi, semua program pemerintah, termasuk food estate, pasti akan diperbaiki, dievaluasi, dan dikoreksi pelaksanaannya.

“Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupakan,” ucapnya.

Jokowi menegaskan bahwa food estate merupakan kerja bersama beberapa kementerian, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Pertahanan. Mantan Wali Kota Solo itu menyebut, food estate adalah program yang dicanangkan untuk mencegah terjadinya krisis pangan.

“Kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan. Step-step itu harus dilakukan. Bahwa ada yang berhasil, bahwa ada yang setengah berhasil, atau yang belum berhasil, ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi,” imbuh Jokowi.

Menteri Pertahanan yang juga capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga baru-baru ini bicara soal food estate. Katanya, jika terpilih sebagai presiden, pembangunan food estate akan tetap menjadi strategi utamanya untuk meningkatkan produksi pangan.

“Salah satu strategi paling utama adalah food estate, lumbung padi yang sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 1970, jadi sudah hampir 50 tahun lalu, dan ini satu-satunya jalan,” ujar Prabowo dalam acara dialog capres bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2024)

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia harus mempunyai food estate yang besar.

“Tapi kita harus bantu semua petani kita, kita harus bikin makmur. Jadi, anaknya petani mau jadi petani,” kata Menteri Pertahanan itu.