Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Tugop ditetapkan tersangka terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016. Dia jadi tersangka bersama dua orang dari pihak swasta yaitu Johny Rynhard Kasman dan Ivana Kwelju.

Terima Rp 10 miliar

Bupati Buru Selatan dua periode itu diduga menerima Rp 10 miliar terkait sejumlah proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.

Ia diduga menggunakan orang kepercayaannya yang bernama Johny untuk menerima sejumlah uang dari berbagai proyek di Buru Selatan. Dari uang-uang yang ditampung di rekening Johny, uang itu kemudian ditransfer ke rekening bank milik Tagop.

Baca juga: KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

“Diduga nilai fee yang diterima oleh tersangka TSS (Tagop Sudarsono Soulisa) sekitar sejumlah Rp 10 miliar yang di antaranya diberikan oleh tersangka IK (Ivana Kwelju),” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/1/2022).

“Karena (IK) dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK (dana alokasi khusus) tahun 2015,” ucap Lili.

Terkait uang sebesar Rp 10 miliar yang diterima Tagop dalam perkara itu, eks Bupati Buru Selatan itu diduga membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama-nama dari pihak lain.

KPK menduga penggunaan nama pihak lain itu dilakukan untuk menyamarkan asal usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor.

Tentukan pemenang proyek

KPK menduga Tagop sejak awal menjabat telah mengincar berbagai proyek di dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan. Tagop misalnya mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.

Proyek-proyek tersebut di antaranya adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp 3,1 miliar dan peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp 14,2 miliar.

Ada juga peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp 14,2 miliar dan peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp 21,4 miliar.

KPK juga menduga, Tagop merekomendasi dan menentukan sendiri rekanan mana saja yang akan dimenangkan untuk mengerjakan proyek di Buru Selatan. Penentuan pemenang proyek itu bisa dilakukan melalui proses lelang maupun penunjukkan langsung.

“Dari penentuan para rekanan ini, diduga tersangka TSS meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan senilai 7-10 persen dari nilai kontrak pekerjaan,” ucap Lili,

Menurut Lili, khusus untuk proyek yang sumber dananya dari DAK ditentukan besaran fee antara 7-10 persen. Namun, fee itu ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Ditahan 20 hari pertama

Untuk kepentingan proses penyidikan, KPK melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama.

Kendati demikian, KPK hanya menahan dua tersangka yaitu Tagop dan Johny. Ivana Kwelju tidak hadir dalam konferensi pers penetapan tersangka.

“KPK mengimbau tersangka IK (Ivana Kwelju) untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim

penyidik yang akan segera disampaikan,” ucap Lili.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Tagop dan Johny ditahan selama 20 hari terhitung sejak 26 Januari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022.

Tagop ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Jakarta Timur sementara Johny ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Atas perbuatannya, Ivana Kwelju sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Tagop Sudarsono Soulisa dan Johny Rynhard Kasman disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.