Soal Heru Budi Naikan Pajak Hiburan Jadi 40 Persen,Asosiasi Pengusaha: Ini Pembunuhan Namanya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) Hana Suryani mengaku kecewa dengan keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang menaikan tarif pajak hiburan menjadi 40 persen.

Menurutnya, besaran angka tarif pajak hiburan yang naik signifikan dari angka 25 persen menjadi 40 persen sangat memberatkan para pengusaha.

“Ini mah pembunuhan namanya. Jelas-jelas pembunuhan. Jadi, selain kecewa, kesal dan bingung juga karena pembuat kebijakan ini aneh ya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (18/1/2024).

Hana pun mempertanyakan proses penetapan kebijakan tersebut.

Sebab kata Hana, selama ini para pengusaha hiburan tak pernah diajak berdiskusi terkait masalah ini.

Selain itu, Hana menyebut Pemprov DKI Jakarta hingga kini juga belum pernah menyosialisasikan kebijakan baru soal kenaikan tarif pajak hiburan itu.

“Seharusnya mereka pakar-pakar negara yang turun ke akar rumput, membuat kajian, dasar penerapannya apa kenaikan pajak ini, harus pertimbangkan dari sisi konsumennya,” ujarnya.

Ia pun berharap, para pemangku kebijakan segera meninjau ulang keputusan menaikan pajak hiburan menjadi 40 persen ini.

Pasalnya, besaran kenaikan tarif ini dinilai sangat memberatkan para pengusaha tempat hiburan.

Hana pun minta pemerintah berkaca dari negara tetangga dimana pajak hiburannya sangat kecil dibandingkan di Indonesia.

“Idealnya pajak hiburan 10 persen ngikutin Malaysia, tetangga saja bisa, masa kita enggak bisa,” kata dia.

Pemprov DKI dan DPRD DKI Kaji Ulang Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40 Persen

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengaku bakal segera mengkaji ulang kenaikan pajak hiburan menjadi 40 persen yang sempat dikritisi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

“Oh ya (kebijakan pajak hiburan jadi 40 persen) kami bahas lagi,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini bilang, eksekutif bakal menggandeng legislatif dalam membahas masalah ini.

“Kami akan bahas dengan DPRD,” kata Heru singkat.

Adapun aturan soal kenaikan tarif pajak hiburan menjadi 40 persen tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan soal kenaikan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen itu tertuang dalam Pasal 53 ayat (2).

“Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 persen,” demikian bunyi Pasal 53 ayat (2) dikutip TribunJakarta, Selasa (26/1/2023).

Baca artikel menarik lainnya di Google News.