Anies dan PKS Tolak IKN, Berikut 5 Negara yang Dinilai Gagal Memindahkan Ibu Kota Negara

foto

TEMPO.CO, Jakarta – Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali diperbincangkan publik setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan calan presiden Anies Baswedan menyatakan, jika menang Pemilu 2024, tidak akan memindahkan ibu kota ke IKN yang dirintis Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut.

Hal itu disampaikan Anies dalam beberapa kesempatan. Terakhir, hal tersebut disampaikan dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.

“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” kata Anies.

5 Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota Negara

Selain Indonesia, beberapa negara juga pernah melakukan pemindahan ibu kota negara. Namun, beberapa negara dinilai gagal dalam memindahkan ibu kota negara. Negara mana saja?

1. Myanmar

Myanmar telah memutuskan memindahkan ibu kota negaranya dari Yangon ke Naypyidaw. Rencana ini diinisiasi pada 2001 dan berhasil diselesaikan pada 2005. Naypyidaw ditetapkan sebagai kota administratif, lalu seluruh fungsi pemerintahan dipindahkan ke sana pada 2006.

Meskipun segala infrastruktur telah dibangun, termasuk jalan, hotel, dan pusat perbelanjaan, tetapi ibu kota baru ini menghadapi kehampaan. Kekecewaan ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembentukan, dan pemindahan ibu kota.

2. Australia

Melbourne dan Sydney pernah bersaing untuk menjadi ibu kota negara Australia. Untuk mengatasi persaingan antara kedua kota tersebut, pemangku kebijakan lokal memutuskan mendirikan Canberra sebagai ibu kota baru pada 1913.

Canberra ditetapkan sebagai pusat administratif, yang melibatkan pembangunan Gedung Parlemen dan Pengadilan Tinggi Australia, serta menjadi lokasi kantor pusat semua departemen pemerintah federal dan militer.

Pada 1996, Perdana Menteri John Howard memutuskan untuk pindah ke Kirribilli House yang menghadap Pelabuhan Sydney. Keputusan ini dianggap oleh publik Australia sebagai suatu bentuk pengakuan implisit terhadap kegagalan pemindahan ibu kota ke Canberra.

Bahkan, Mantan Perdana Menteri Paul Keating menyatakan bahwa Canberra merupakan salah satu kesalahan terbesar Australia dan seharusnya segera ditinggalkan.

3. Malaysia

Pada 1999, Malaysia memutuskan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke Putrajaya, yang ditunjuk sebagai kota administratif. Namun, upaya pemindahan tersebut dianggap tidak berhasil karena sebagian besar pegawai pemerintah Malaysia enggan beralih ke ibu kota negara yang baru.

Meskipun jarak antara kedua kota ini tidak terlalu jauh, para pegawai menolak untuk pindah karena pertimbangan keluarga. Selain itu, kendati Kantor Perdana Menteri telah dipindahkan ke Putrajaya, pusat perekonomian dan Gedung Parlemen tetap berlokasi di Kuala Lumpur.

4. Kazakhstan

Pada 1997, Kazakhstan memutuskan memindahkan ibu kota negaranya dari Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty sudah terlalu padat dan rentan terhadap gempa bumi.

Namun, setelah pemindahan ke Astana, Kazakhstan dikabarkan mengalami tekanan ekonomi. Selain itu, minat penduduk untuk pindah ke ibu kota yang baru sangat minim sehingga Astana sebagian besar dihuni oleh para pejabat pemerintahan.

5. Tanzania

Tanzania memutuskan untuk memindahkan ibu kota negaranya dari Dar es Salaam ke Dodoma pada 1970-an. Meskipun Majelis Nasional Tanzania telah dipindahkan ke Dodoma, upaya pemindahan tersebut dianggap tidak berhasil karena perkembangan di ibu kota yang baru terbilang lambat. Sementara Dar es Salaam malah mengalami pertumbuhan yang lebih pesat.

Selain itu, meskipun Majelis Nasional telah dipindahkan, seluruh kedutaan asing dan kantor pemerintahan masih tetap berada di Dar es Salaam.

ANDIKA DWI

Pilihan Editor: Alasan PKS Menolak Revisi UU IKN