Koalisi Masyarakat Sipil laporkan dugaan korupsi penjajakan pesawat jet bekas asal Qatar ke KPK – ‘Supaya tidak jadi isu liar’

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi dalam penjajakan Mirage 2000-5 di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Isu penjajakan pembelian pesawat Mirage 2000-5 di lingkungan Kementerian Pertahanan telah menggelinding ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kelompok masyarakat sipil yang melaporkan, beralasan laporan ini dilatarbelakangi agar isu ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar.

Dalam keterangan sebelumnya, Kemenhan menyebut berita terkait tuduhan adanya korupsi di balik penjajakan jual-beli pesawat bekas asal Qatar ini sebagai “sesat, fitnah dan hoaks”.

Dari mana asal mula isu ini berkembang? Mengapa koalisi masyarakat sipil baru sekarang melaporkan? Berikut hal-hal yang sejauh ini diketahui tentang polemik penjajakan pesawat bekas Mirage 2000-5 di lingkungan Kemenhan.

Apa yang terbaru?

Sejumlah kelompok masyarakat sipil melaporkan apa yang mereka sebut “dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5” ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (13/02).

Mereka menemukan adanya indikasi harga yang lebih mahal dalam perencanaan pembelian pesawat Mirage 2000-5 oleh Kemenhan.

“Merujuk pada informasi resmi Kemenhan RI, nilai kontrak sebesar US$66 juta per unit untuk Mirage 2000-5 beserta beberapa item lain yang melekat. Harga beli Indonesia terhadap Mirage 2000-5 sesuai kontrak tersebut jauh lebih mahal daripada harga beli pesawat di kisaran US$30 juta,” kata koalisi dalam keterangan persnya kepada BBC News Indonesia, Selasa (13/02).

Pertunjukan pesawat tempur Mirage pada Festival Angkatan Udara di Peru 2023.

Selain menemukan indikasi kemahalan pembelian pesawat bekas asal Qatar, koalisi juga melampirkan pemberitaan dari portal pengumpul berita MSN (agregator) terkait tuduhan korupsi tersebut.

Berita yang dimuat MSN – yang tidak bisa diverifikasi secara independen – ini menyatakan adanya ‘kick-back’ sebesar Rp900 miliar dari pihak Qatar ke pejabat Indonesia.

Apa tujuan pelaporan ke KPK?

“Kami memohon KPK segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan terkait dengan pengadaan pesawat Mirage 2000-5,” tulis keterangan bersama tersebut.

Kelompok yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Centra Initiative, Setara Institute, HRWG, Lingkar Madani, dan KontraS – juga mendesak KPK menjalin kerjasama dengan badan antikorupsi internasional.

“Khususnya The Group of States Against Corruption (GRECO) guna mengusut tuntas dugaan perkara ini. Sebab, sejumlah perkara korupsi yang pernah ditangani oleh KPK dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerjasama internasional yang baik,” tambah pernyataan tersebut.

Apa yang melatarbelakangi laporan ke KPK?

Gedung KPK di bilangan Jakarta Selatan.

Pertama, koalisi masyarakat sipil meragukan keterangan Kemenhan yang menyebutkan pembelian pesawat Mirage 2000-5 telah dibatalkan. Hal ini membuahkan pertanyaan.

Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, keterangan Kemenhan tidak disebutkan secara rinci proses perumusan sampai titik pembuatan kontrak. Begitu pula, kontrak jual-beli yang disebut telah dibatalkan.

“Mana bukti kontrak yang sudah dibatalkan? Tolong juga disebutkan, jangan hanya lisan, terlebih pemberitaan ini sudah jadi konsumsi publik,” kata Kurnia.

Lazimnya perjanjian jual-beli, tambah Kurnia, setiap kontrak yang dibatalkan sepihak memiliki konsekuensi hukum. “Oleh sebab itu, konsekuensi tersebut juga harus dijelaskan. Ketika konsekuensi itu, misalnya dianggap sebagai wanprestasi, maka Indonesia harus membayar sejumlah uang dan itu bukan tidak mungkin dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara,” katanya.

Kedua, Ketua PBHI, Julius Ibrani mengatakan pihaknya sebagai kelompok masyarakat sipil tidak menginginkan isu ini berkembang menjadi spekulasi liar.

“Kenapa kita pantik, supaya instansi ini [KPK] bergerak supaya isu ini tidak menjadi isu liar, tidak menjadi insinuasi [tuduhan sembunyi-sembunyi], dan [agar] tidak menjadi sanderaan politik belaka,” kata Julius.

Di sisi lain, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengkonfirmasi laporan tersebut. “Setelah kami cek, benar ada laporan dimaksud,” katanya kepada wartawan.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengkonfirmasi laporan dari koalisi masyarakat sipil.

Langkah selanjutnya, KPK akan melakukan verifikasi sesuai ketentuan di bagian pengaduan masyarakat di Kedeputian Informasi dan Data KPK, tambah Ali.

Apa isi keterangan Kementerian Pertahanan?

Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra menyatakan informasi yang menyebutkan adanya dugaan suap dalam penjajakan pesawat Mirage 2000-5 sebagai “sesat, fitnah dan hoaks”.

“Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional hanya demi kepentingan politik sesaat. Stop penyebaran informasi sesat, fitnah dan hoaks,” kata Wamenhan, Muhammad Herindra dalam keterangan kepada wartawan.

Namun, Herindra tidak membantah pernah ada penjajakan jual-beli Mirage 2000-5 dengan pihak Qatar. Tapi kata dia, rencana ini batal dengan alasan “keterbatasan ruang fiskal”.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (tengah) didampingi Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) dan Sekretaris Jenderal Kemenhan Donny Ermawan Taufanto (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait tuduhan korupsi pembelian pesawat tempur Mirage dari Qatar di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (12//2/2024).

Di tengah keterbatasan anggaran ini, kata dia, Kemenhan tidak berhenti berupaya “mencari pesawat tempur terbaik untuk menjaga wilayah udara Indonesia”.

“Salah satunya adalah pembelian pesawat tempur Rafale Dassault dari Prancis yang akan segera hadir secara bertahap di Indonesia,” katanya.

Juru bicara Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, pembatalan kontrak jual-beli ini tidak berpengaruh terhadap hubungan diplomatik dengan Qatar.

Petugas mengarahkan pesawat tempur Hawk 100/200 untuk parkir di Skadron Udara 12, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin (5/2/2024).

“Hubungan diplomatik dengan Qatar tidak ada masalah, karena kontrak tersebut tidak ada syarat-syarat yang bisa membesar ke hubungan diplomatik, apalagi Indonesia dan Qatar memiliki hubungan mutual understanding [saling percaya],” kata Dahnil.

Dahnil yang ditemani pengacara pemerintah, Hotman Paris menyatakan tiga hal yang mereka sebut sebagai fitnah dalam polemik penjajakan Mirage 2000-5:

• Adanya korupsi dalam jual-beli pesawat
• Keterlibatan Eva Kaili – anggota parlemen Eropa yang disebut terlibat dalam kasus ini.
• Adanya ‘kick-back’ atau suap sebesar 7% untuk Prabowo Subianto.
• PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) yang disebut terlibat.

“PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan kemenhan. Jadi, tidak ada kontrak apalagi transaksi. Dan tidak pernah terlibat jual-beli atau apapun itu dengan kemehan,” kata Dahnil. Ia menyebut PT TMI sebagai kumpulan para ahli yang membantu melakukan pengawasan terhadap kualitas alutista atau barang yang dibeli dan diadakan oleh kemenhan.

Dari mana asal muasal polemik Mirage 2000-5?

Portal pengumpul berita msn.com mempublikasi berita yang menuduh Prabowo Subianto sedang berada dalam penyelidikan dugaan korupsi. Hal ini terkait dengan tuduhan pembelian 12 unit pesawat bekas angkatan udara Qatar Mirage 2000-5.

Sumber berita yang dirilis msn ini berasal dari portal media bernama MetaNex. Akan tetapi setelah BBC News Indonesia menelusurinya, tak ada satupun portal berita MetaNex – yang umumnya memberitakan soal teknologi – yang merilis soal upaya investigasi Mirage 2000-5.

Berita ini mulai ramai bersirkulasi di grup-grup percakapan, termasuk media sosial di saat masa tenang berlangsung yaitu Minggu (11/02).

Namun, per Selasa, 13 Februari 2024, berita terkait dengan Mirage 2000-5 di msn sudah tidak ada lagi.

Mengapa menyulut polemik?

Sebuah berita yang menuduh Prabowo Subianto terlibat polemik Pesawat Mirage 2000-5 terjadi di masa tenang. Prabowo menjadi kandidat Pilpres yang selalu unggul dalam sejumlah lembaga survei.

Karena ada nama Prabowo Subianto di dalamnya, sekaligus menteri pertahanan dan sedang menjadi salah satu kandidat paling kuat di Pilpres 2024.

Dalam sejumlah hasil survei terakhir menunjukkan nama Prabowo Subianto beserta pasangannya Gibran Rakabuming Raka – yang juga anak Presiden Jokowi – selalu mendapat urutan pertama. Pasangan ini cukup kontroversial dalam kacamata sejumlah kalangan.

Bagaimana latar belakang pejajakan Mirage 2000-5 di Indonesia?

Dari situs Dassault Aviation disebutkan jet tempur Mirage 2000-5 merupakan jenis pesawat multirole, dan pertama kali terbang 1978. Pesawat ini pertama kali digunakan Angkatan Udara Prancis 1984.

Pesawat ini punya sayap yang membentang 9,11 meter dan panjang 14,3 meter, serta mampu melaju sampai 2.716 km/jam.

Setidaknya terdapat 500 unit Mirage 2000 yang beroperasi di seluruh dunia, dan diekspor ke delapan negara antara lain Brasil, Uni Emirat Arab, Mesir, Yunani, Peru hingga Qatar.

Mirage 2000-5 memiliki kemampuan menambak udara ke darat dan ke udara, dengan radar RDY.

Pesawat Mirage 2000 buatan Dassault Aviation, Prancis.

Pada 2009, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono sempat menolak tawaran hibah satu skuadron pesawat tempur dari Qatar. Ia menolak dengan alasan anggaran yang minim untuk perawatan.

“Hibah sih oke, tapi pemeliharaannya itu mahal,” katanya seperti dikutip dari Tempo, Kamis (19/03/2009)

Pesawat buatan Prancis tahun 2000 ini akan membutuhkan biaya banyak dalam perawatan. Hibah bukan berarti 100% gratis. “Tetap ada [biaya]. Misalnya biaya perantara,” katanya.

Namun, satu dekade setelah ini, terjadi penjajakan kembali saat Prabowo menjabat menteri pertahanan. Pengadaan Mirage 2000-5 dituangkan dalam dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/AU per 31 Januari 2023. Nilai kontraknya EUR733 juta dengan penyedia Excalibur International.

Rencananya pesawat dikirim 24 bulan setelah kontrak efektif dan akan ditempatkan di Skuadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak Kalimantan Barat.

Materiil kontrak tersebut meliputi 12 unit Mirage 2000-5 bekas penggunaan Angkatan Udara Qatar, termasuk dengan pelatihan pilot dan teknisi, infrastrukture, dan persenjataannya. Indonesia juga dijanjikan akan mendapatkan dukungan layanan dan asuransi selama tiga tahun.

“Adapun alasan Kemhan RI melaksanakan pengadaan pesawat Mirage 2000-5 Ex Qatari Air Force adalah karena Indonesia membutuhkan Alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan delivery secara cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI AU yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI yang habis masa pakainya,” tulis keterangan resmi Kemenhan.

Ilustrasi. Salah satu alasan adanya penjajakan pembelian pesawat bekas Jet Mirage 2000 dari Qatar karena banyak pesawat Indonesia yang sudah memasuki batas masa pakai.

Hal ini karena ada pesawat F-5 Tiger yang sudah habis masa pakainya. Per Juni 2023 disebutkan, rencana menggantikan pesawat F-5 Tiger dengan SU-35 Sukhoi terkendala dan ancaman sanksi dari pihak AS.

Bukan hanya F-5 Tiger, tapi pesawat Hawk 100/200 juga sudah habis masa pakainya.

Dalam perjalanannya, pembelian pesawat ini menuat polemik, salah satunya disampaikan Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. Menurutnya, kontrak pembelian 12 unit pesawat Mirage 2000-5 senilai Rp11,8 triliun ini harus dibatalkan.

“Dalam banyak kesempatan, saya telah berulang kali menegaskan perlunya evaluasi kritis atas rencana pembelian Mirage 2000-5. Kebijakan ini hanya akan menjadi beban keuangan negara di masa depan,” kata politikus senior Partai Demokrat dalam keterangan resminya.