Apakah FPI dan HTI Boleh Eksis Lagi Jika AMIN Menang di Pilpres 2024? Ini Jawaban Anies Baswedan

TRIBUNSOLO.COM, BANDUNG – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons soal isu dirinya bakal menormalisasi status organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) apabila memenangkan Pilpres 2024.

Anies Baswedan mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasdem Farhan.

“Apakah Pak Anies akan melakukan normalisasi kepada HTI dan FPI?” tanya Farhan dalam diskusi diskusi bertajuk “Ngajabarkeun Abah Anies: di The Papandayan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Minggu (27/1/2024).

Menurut Anies, FPI dan HTI sudah terlanjur dibubarkan dan diputuskan oleh pemerintah.

“Apa yang sudah jadi keputusan pemerintah sudah jadi keputusan. Kita hormati keputusan itu, setuju atau tidak seutuju sudah disepakati,” kata Anies.

Kendati demikian, Anies menyinggung terkait proses pembubaran sebuah organisasi.

Apabila dia terpilih menjadi presiden kelak, berjanji jika pembubaran organisasi harus berdasarkan keputusan pengadilan.

Menurutnya, setiap warga negara berhak berserikat dan mendirikan organisasi

“Setiap warga negara berhak berserikat negara tidaka bisa mengatur pikiran orang, perasaan orang. Bila kemudian ada organisasi melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku ke organisasi itu dan dibuktikan di pengadilan,” ungkapnya.

Dirinya juga berjanji tidak akan membubarkan organisasi.

Anies mengatakan, organisasi harus diadili di persidangan jika terbukti melanggar hukum.

“Ke depan, organisasi yang dianggap keliru akan dibawa ke pengadilan dan ditunjukkan di mana salahnya. Saya tidak akan membubarkan (organisasi). Pengadilanlah yang akan membubarkan karena kami menghormati institusi pengadilan. Di situlah negara berdemokrasi, kalau tidak, negara hanya dijalakan pakai selera,” tuturnya.

Mengutip artikel Kompas.com, pemerintah telah mencabut status badan hukum ormas HTI pada 2017.

Pencabutan SK Badan Hukum HTI merujuk penjelasan Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang menyatakan pencabutan badan hukum sama artinya dengan pembubaran ormas tersebut.

Sedangkan FPI dibubarkan pada 2020 setelah sebelumnya izin badan hukumnya sebagai ormas tidak diperpanjang Kementerian Dalam Negeri.

Pembubaran dan penghentian kegiatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

(*)