Isi Perjanjian Gencatan Senjata yang Ditolak israel

Foto yang diambil pada 6 Mei 2024 menunjukkan asap mengepul menyusul pengeboman di timur Rafah di Jalur Gaza selatan, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan gerakan Hamas Palestina. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borell pada tanggal 6 Mei mengutuk perintah Israel agar warga Palestina yang tinggal di Rafah timur meninggalkan kota Gaza menjelang serangan darat yang diperkirakan akan terjadi.

KOMPAS.com – Pemimpin Israel menyetujui operasi militer ke kota Rafah di Gaza beberapa jam setelah Hamas mengumumkan persetujuan gencatan senjata, Senin (6/5/2024).

Dikutip dari The Guardian, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, perjanjian gencatan senjata tersebut tidak memenuhi tuntutan penting.

Tak berselang lama, tank-tank Israel mulai memasuki kota Rafah. Israel juga melancarkan serangan udara di sekitar Rafah pada Senin malam.

Dilansir dari AP News, sedikitnya lima orang meninggal akibat serangan tersebut. Korban termasuk seorang anak dan wanita.

Meski menolak perjanjian gencatan senjata, pejabat Israel menyatakan akan melanjutkan perundingan.

Lantas, seperti apa isi perjanjian gencatan senjata yang diterima Hamas tetapi ditolak Israel?

Isi perjanjian gencatan Hamas-Israel

Invasi Israel ke Rafah, Gaza mengundang kekhawatiran global. Presiden Joe Biden bahkan secara langsung menyampaikan kekhawatiran itu kepada Netanyahu.

Belum diketahui apakah proposal gencatan senjata yang disetujui Hamas secara substansial berbeda dengan proposal yang diteken oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Pihaknya mengaku sedang mempelajari proposal tersebut dan akan mendiskusikannya bersama dengan sekutu di Timur Tengah.

Dilansir dari Reuters, salinan proposal tersebut berisi tentang kesepakatan yang telah disetujui oleh kelompok Palestina. Berikut isinya:

Fase pertama

• Periode gencatan senjata 42 hari
• Hamas membebaskan 33 sandera Israel dengan imbalan Israel membebaskan 30 anak-anak dan perempuan untuk setiap sandera Israel yang dibebaskan, berdasarkan daftar yang diberikan oleh Hamas sesuai dengan tanggal penahanan paling awal.
• Dimulai dari hari pertama gencatan senjata, masuknya bantuan kemanusiaan, bahan bantuan, dan bahan bakar dalam jumlah yang intensif dan memadai (600 truk per hari, termasuk 50 truk bahan bakar, di mana 300 di antaranya untuk wilayah utara), termasuk bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan pembangkit listrik, perdagangan, dan peralatan yang diperlukan untuk membersihkan reruntuhan, rehabilitasi, dan pengoperasian rumah sakit, pusat kesehatan, dan pabrik roti di seluruh wilayah Jalur Gaza, serta kelanjutannya di seluruh tahapan perjanjian.
• Hamas akan membebaskan tiga sandera Israel pada hari ketiga perjanjian kemudian membebaskan tiga sandera lagi setiap tujuh hari, dengan memprioritaskan perempuan jika memungkinkan, termasuk warga sipil dan wajib militer.
• Pada minggu keenam, Hamas akan membebaskan semua sandera sipil yang tersisa. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan jumlah tahanan Palestina yang disepakati di penjara-penjara Israel, sesuai dengan daftar yang akan diberikan oleh Hamas.

Fase kedua

• Pada periode 42 hari berikutnya, menampilkan kesepakatan untuk memulihkan “ketenangan yang berkelanjutan” di Gaza. Menurut seorang pejabat yang memberikan penjelasan singkat mengenai perundingan tersebut, Hamas dan Israel telah sepakat untuk tidak membahas gencatan senjata permanen.
• Penarikan mundur sebagian besar pasukan Israel dari Gaza.
• Hamas membebaskan para tentara cadangan Israel dan beberapa tentara sebagai imbalan atas pembebasan warga Palestina dari penjara.

Fase ketiga

• Penyelesaian pertukaran jenazah dan memulai pelaksanaan rekonstruksi sesuai dengan rencana yang diawasi oleh Qatar, Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
• Mengakhiri blokade total di Jalur Gaza.
• Dimulainya pelaksanaan rencana 3-5 tahun untuk rekonstruksi Jalur Gaza, termasuk rumah, fasilitas dan infrastruktur sipil, dan kompensasi untuk semua yang terkena dampak, di bawah pengawasan sejumlah negara dan organisasi termasuk Mesir, Qatar dan PBB.