Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Luka yang Ditimbulkan Sendiri dalam Demokrasi Indonesia

Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Luka yang Ditimbulkan Sendiri dalam Demokrasi Indonesia

Keputusan untuk menghapus ambang batas parlemen di Indonesia telah menimbulkan gelombang kejut di seluruh negeri, memunculkan kekhawatiran besar tentang masa depan sistem demokrasi bangsa ini.

Perubahan yang tampaknya kecil ini memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan besar di ranah sosial-politik, hukum, ekonomi, dan konstitusional.

Konteks Sejarah: Mengapa Ambang Batas Parlemen Ditetapkan?

Indonesia pertama kali menerapkan ambang batas parlemen pada tahun 2009, sebagai tanggapan terhadap lanskap politik yang kacau setelah jatuhnya rezim otoriter Suharto.

Tanpa ambang batas, banyak partai kecil dengan kepentingan sempit menjamur di legislatif. Fragmentasi ini melumpuhkan pembuatan kebijakan, mendorong kelambanan pemerintah, dan memicu kekecewaan publik yang meluas terhadap proses demokrasi.

Ambang batas diberlakukan demi mengatasi masalah-masalah tersebut dan memiliki tujuan utama antara lain:

Memperkuat stabilitas dengan mendorong konsolidasi partai, menyederhanakan pembentukan koalisi, dan menciptakan badan legislatif yang berfokus;Memperlancar proses pembuatan Undang-undang dengan mengurangi kebuntuan dan inefisiensi yang disebabkan oleh upaya menenangkan banyak kepentingan khusus; sertaMenjamin representasi dengan memastikan hanya partai dengan dukungan publik yang signifikan dan memiliki suara yang cukup besar dalam pemerintahan nasional.

Sementara alasan di balik kebijakan 2009 tersebut masih valid, penghapusan ambang batas saat ini tentu menimbulkan pertanyaan serius.

Lanskap politik Indonesia telah berkembang jauh sejak saat itu, dengan sistem multi-partai yang lebih kuat dan institusi demokrasi yang lebih kokoh. Risiko fragmentasi ekstrim seperti yang terjadi di era awal pasca-Suharto bisa dibilang telah berkurang.

Akan tetapi, kebutuhan mendasar akan mekanisme yang menyeimbangkan representasi dan tata pemerintahan yang efektif tetap menjadi prinsip dasar demokrasi yang sukses. Mari kita cermati alasannya!

Fragmentasi Sosial-Politik: Racun Ketidakstabilan Abadi

Bahkan dengan sistem politik yang lebih dewasa, potensi fragmentasi tetap menjadi ancaman tanpa ambang batas. Sejarah di dunia banyak dipenuhi dengan contoh fenomena ini.

Fragmentasi yang berlebihan di Jerman era Republik Weimar membuka pintu bagi ekstremisme, sementara negara-negara kontemporer seperti Israel berjuang dengan ketidakstabilan pemerintah yang kronis karena menjamurnya partai-partai kecil.

Indonesia tentu tidak kebal dengan ancaman tersebut sekalipun terdapat argumen bahwa karakteristik negara ini sangat berbeda dibandingkan negara-negara tersebut.

Dalam pemilu 2019, dengan ambang batas 4%, sembilan partai memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah ini bisa berlipat hingga 16 tanpa adanya ambang batas.

Walaupun pemerintahan koalisi adalah hal yang normal di bawah sistem Indonesia, fragmentasi berlebihan berisiko menciptakan rawa politik, ditandai dengan pertengkaran internal tanpa akhir, bukannya tindakan tegas.

Prioritas nasional yang mendesak seperti investasi infrastruktur, pembangunan kualitas sumber daya manusia, dan memerangi ketimpangan pendapatan bisa tersendat, membuat Indonesia tidak mampu menghadapi tantangan dunia yang berubah dengan cepat.

Lebih buruk lagi, banyaknya partai dengan ceruk sempit berisiko memicu ketegangan sosial. Keragaman Indonesia yang kaya adalah kekuatan nasional, tetapi badan legislatif yang didominasi oleh partai-partai yang melayani kepentingan etnis, agama, atau regional yang sempit dapat merusak persatuan nasional.

Teka-teki Hukum: Demokrasi Menjadi Tidak Bermakna

Representasi proporsional adalah landasan demokrasi Indonesia — legislatur harus secara kasar mencerminkan kehendak rakyat. Menghapus ambang batas secara mendasar merusak prinsip ini.

Pertimbangkan ini: sebuah partai yang hanya memperoleh 1% suara nasional secara teoritis dapat mengumpulkan cukup kursi untuk menggunakan pengaruh yang tidak proporsional, yang berarti jutaan suara rakyat Indonesia bisa pada dasarnya dibungkam.

Ketidakwajaran ini menjadi suatu bentuk ejekan terhadap diadakannya pemilu yang kompleks dan komprehensif. Jika hasil pemilu memiliki sedikit kemiripan dengan representasi aktual dalam legislatif, kepercayaan publik pada proses demokrasi itu sendiri akan terkikis.

Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa sinisme dan kekecewaan yang meluas terhadap sistem menciptakan lahan subur bagi kerusuhan dan tantangan terhadap legitimasi pemerintah.

Ketidakpastian Ekonomi: Harga dari Pemerintah yang Disfungsional

Stabilitas politik merupakan bahan utama bagi keberhasilan ekonomi. Legislatif yang terfragmentasi dan tidak stabil tentu menjadi racun bagi kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

Perusahaan membutuhkan prediktabilitas, kebijakan yang konsisten, dan kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan.

Studi secara konsisten menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat fragmentasi politik yang tinggi mengalami penurunan investasi asing langsung (FDI). Sejarah ekonomi Indonesia sendiri menggarisbawahi korelasi ini.

Selama periode politik yang bergejolak tahun 1998-2004, arus masuk FDI mengalami fluktuasi tanpa henti.

Pada tahun 1998, krisis moneter membuat kepercayaan asing untuk berinvestasi di Indonesia menurun.

Pada tahun 1998-2002, arus modal keluar Indonesia lebih besar daripada arus modal investor yang masuk. Bahkan, hingga tahun 2002, arus masuk net FDI ke Indonesia negatif dalam jumlah dollar yang tidak kecil.

Kepercayaan asing untuk berinvestasi di Indonesia baru pulih pada tahun 2004, yang berbarengan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini.

Kembalinya ketidakstabilan seperti masa-masa awal reformasi tentu akan menimbulkan ancaman bagi kemajuan ekonomi Indonesia baru-baru ini.

Jika FDI turun bahkan hanya 5% setelah penghapusan ambang batas, Indonesia dapat kehilangan potensi investasi miliaran dolar, yang secara langsung berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, kehilangan lapangan pekerjaan, serta ketidakmampuan untuk mendanai program sosial dan infrastruktur yang vital.

Krisis Konstitusional dan Penyelamatan Demokrasi Indonesia

Konstitusi Indonesia mengabadikan representasi proporsional dan partisipasi yang adil. Penghapusan ambang batas parlemen melanggar keduanya.

Ketika partai-partai yang tidak memiliki dukungan publik yang substansial memperoleh kekuasaan yang tidak proporsional, badan legislatif tidak lagi menjadi cerminan sejati bangsa, merusak perjanjian demokrasi yang mendasar antara rakyat dengan mereka yang memerintah.

Penghapusan ambang batas parlemen tentu merupakan suatu langkah yang disalahpahami dan mengabaikan pelajaran sejarah, cita-cita demokrasi, dan aspirasi ekonomi Indonesia.

Tindakan ini berisiko menjerumuskan negara ke dalam kelumpuhan politik kronis, menumbangkan representasi proporsional, memicu ketidakpastian ekonomi, dan menciptakan krisis konstitusional yang parah.

Untuk melestarikan pencapaian demokrasi yang luar biasa dan lintasan kemajuannya, Indonesia harus bertindak dengan sangat mendesak.

Pemulihan ambang batas parlemen sangat penting untuk memastikan representasi sejati, fungsionalitas pemerintah, ketahanan ekonomi, dan rasa hormat terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945.