MK Hapus Batas Ambang Parlemen 4 Persen, Mendagri Bakal Kumpulkan Ahli Tata Negara

MK Hapus Batas Ambang Parlemen 4 Persen, Mendagri Bakal Kumpulkan Ahli Tata Negara

jatim.jpnn.com, SURABAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal mengumpulkan ahli tata negara untuk mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas parlemen sebesar empat persen yang tidak berlaku pada Pemilu 2029.

Tito mengaku hingga saat ini, belum mempelajari putusan No. 116/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati selaku pemohon tersebut.

“Saya nanti akan pelajari. Kami harus melihat jangan hanya dari media saja. Saya ingin melihat langsung. Saya akan kumpulkan ahli tata negara,” kata Tito seusai menjadi inspektur upacara HUT Pemadam Kebakaran di Lapangan Kodam V Brawijaya, Jumat (1/3).

Dia menjelaskan tujuan mengumpulkan ahli tata negara ialah untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil terkait dengan putusan tersebut.

“Saya akan kumpulkan ahli tata negara seperti apa langkah-langkah ke depan dan nanti akan kami bicarakan dengan pemerintah dan juga dengan DPR,” ujarnya.

Sebelumnya, MK memutuskan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen tak berlaku di Pemilu 2029.

Hal tersebut tertuang dalam putusan No. 116/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu, yang diajukan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati selaku pemohon.

“Dalam pokok permohonan, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.

MK menyatakan norma pasal tersebut konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR RI 2029 dan pemilu berikutnya.

Kendati demikian, norma pasal tersebut dinyatakan konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Artinya, ambang batas 4 persen tetap berlaku pada kontestasi pemilu tahun ini.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Suhartoyo. (mcr23/jpnn)