Gerindra Buka Suara soal Permintaan PDIP agar DPR/MPR Tak Melantik Prabowo-Gibran
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani meminta, agar semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi alias MK yang telah menolak gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Muzani menyebut, putusan MK itu memberi legitimasi bahwa pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka sah menjadi pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Hal itu disampaikan Muzani saat ditanya awak media, setelah acara kontes Sapi APPSI yang memperebutkan piala MPR RI di Lapangan Benyamin Sueb, Pademangan Jakarta Utara, Sabtu (4/5/2024).
“Semua itu sudah kita dengar di pengadilan di MK secara terbuka. Kami mohon proses ini untuk dihormati, dijunjung tinggi, sebagaimana juga kami menghormati upaya dari pasangan lain untuk menempuh jalan pengadilan,” ucap Muzani
“Tetapi, ketika MK telah ambil keputusan, marilah kita sama-sama menghormati dan menjunjung tinggi putusan ini,” lanjutnya.
Kemudian Muzani juga mengatakan, jika semua pihak harus menerima hasil dari sebuah kontestasi serta memberikan ruang kepada presiden dan wakil presiden terpilih, mempersiapkan pemerintahan yang baru.
“Agar rakyat bisa kembali ke profesinya masing-masing, ya misalnya peternak sapi ya kembali menjadi, kata Muzani.
Selain itu dirinya pun menambahkan, bahwa Prabowo dan Gibran meminta semua pihak bersatu untuk kepentingan Indonesia ke depan.
“Kita butuh kebersamaan, kegotong-royongan dan itu akan terus dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” imbuhnya.
Sebelumnya dilansir dari Tribun-Video.Com, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang gugatan PDIP terhadap KPU secara tertutup pada Kamis (2/5/2024).
Dalam sidang perdana kali ini kuasa hukum PDIP tidak membawa barang bukti.
Hal ini diungkap Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun saat jumpa pers sebelum sidang di PTUN Jakarta Timur.
Dia menjelaskan sidang hari ini hanya mengagendakan hal-hal yang bersifat administratif.
Oleh karena itu pihaknya yak membawa alat-alat bukti ke ruang sidang.
Pihak yang hadir dalam persidangan hanya tim hukum PDIP.
Menurut Gayus akan ada saatnya sejumlah bukti atau saksi ahli dihadirkan.
Dalam kesempatan itu, Gayus juga meyakini PTUN menerima gugatan Tim Hukum PDIP.
Pihaknya merasa KPU telah melakukan perbuatannya melawan hukum, seperti menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres.
Ia mengklaim MPR bisa batal melantik presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
“Rakyat yang diwakili di Senayan di legislatif yaitu MPR wadahnya seluruh rakyat mempunyai keabsahan berpendapat itu ada di sana diwakili. Dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan, kami berpendapat, ya, bisa iya, juga bisa tidak, karena mungkin MPR tidak mau melantik, ini yang perlu di quote,” kata Gayus.
Projo Ledek PDIP
Bendahara Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menanggapi pernyataan sejumlah elite PDIP yang uring-uringan setelah kalah dalam Pilpres 2024.
“Lebih baik introspeksi diri ketimbang sruduk sana, sruduk sini. Tindakan yang tidak dewasa seperti itu sangat disayangkan,“ tutur Panel, Minggu (05/05/2024).
Panel menjelaskan, bahwa dalam Pilpres 2024 calon presiden dari PDIP kalah dan mendapat posisi ketiga dari tiga kontestan.
Kemudian hasil Pileg memang menunjukkan PDIP masih menempati posisi puncak, namun perolehan suaranya turun signifikan dibandingkan Pemilu 2019.
Bukannya melakukan evaluasi internal, elite PDIP justru bermanuver dengan menstigma negatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
“Itu tanda bahwa PDIP baperan ketika kalah. Baperan cerminan dari ketidakdewasaan dalam berpolitik,“ ujarnya.
Di sisi lain, Panel melanjutkan, dalam situasi apa pun Jokowi tidak pernah menyerang dan mendeskreditkan PDIP berikut para pemimpinnya, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Jokowi tetap santun dalam politik walaupun mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari elite-elite PDIP. Namun kader dan simpatisan partai itu sangat mendukung dan menghargai Jokowi.
Menurut Panel, masyarakat tahu bahwa Jokowi banyak memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan pencapaian PDIP selama masa pemerintahannya pada 2014-2024.
Pasangan Ganjar-Mahfud kalah di Pilpres 2024, hal ini sangat memukul elit PDIP, serhingga tak bisa move on. (Istimewa)
Meski begitu, Jokowi dan Gibran yang jadi sasaran karena PDIP kalah Pilpres 2024, sampai tidak diakui atau dipecat sebagai anggota PDIP.
“Alhasil banyak partai buka pintu dan karpet merah untuk Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jangan nyesel,“ imbuhnya.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.c