Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintah, Demokrat: Keputusan Akhir di Tangan Prabowo
Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk menerima dan menolak partai yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Herman merespons Partai Gelora yang menolak PKS masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Herman menegaskan, keputusan akhir berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029.
“Bagi Demokrat, yang memiliki kewenangan menerima dan menolak adalah Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi saat ini. Jikapun ada penolakan dari Gelora, menurut saya tentu pada akhirnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo,” ujar Herman saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4/2024).
Dihubungi terpisah, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pihaknya menghormati sikap politik masing-masing partai, termasuk sikap Gelora yang menolak PKS.
Namun, terkait dengan keanggotaan pada Koalisi Indonesia Maju, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo selaku pemimpin koalisi.
“Kami menghormati dan menghargai langkah yang ditempuh Pak Prabowo selaku presiden terpilih yang terus bergerak dan berikhtiar merangkul semua pihak,” kata dia.
Menurut Kamhar, Demokrat meyakini Prabowo tahu betul bahwa tantangan kepemimpinan ke depan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa.
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, kata dia, butuh peran serta dan keterlibatan seluruh putra dan putri terbaik bangsa dalam sebuah orkestrasi kepemimpinan yang tepat.
“Kami melihat, ini yang memotivasi dan mendasari langkah Pak Prabowo,” ucap dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam gerbong presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menganggap, PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologis yang berbeda dengan dua figur itu.
“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz pada Kompas.com, Senin (29/4/2024).
“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” sambung dia.
Ia kemudian menyebutkan, dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.
Hal ini, lanjut Mahfuz, menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.
Tak hanya itu, ia menuturkan, PKS juga sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” tutur dia.
Tak hanya itu, Mahfuz pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS.
Maka, ia meminta PKS tak perlu berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.