Pertemuan Megawati-Prabowo Dinilai Lebih Terbuka Ketimbang dengan Jokowi

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kiri) bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan). Pengamat sebut pertemuan Megawati-Prabowo akan lebih terbuka daripada dengan Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan peluang pertemuan antara Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, lebih terbuka baik seusai lebaran Idul Fitri 1445 H ini ataupun usai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 nanti.

Ujang menyebut sudah banyak informasi beredar dari internal PDIP, bahwa Megawati mengutus putrinya yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani untuk bertemu dengan Prabowo. Di mana Puan menurut Ujang bahwa Puan mewakili Megawati untuk menggelar pertemuan dengan Prabowo.

“Saya optimistis melihat kalau pertemuan antara Prabowo dengan Megawati terjadi. Kan itu diawali pertemuan Prabowo dengan Puan dan PDIP sudah mengkonfirmasi bahwa Puan diutus Megawati untuk bertemu dengan Prabowo,” kata Ujang, kepada Republika, Jumat (12/4/2024).

Ujang menyebut peluang komunikasi Megawati atau PDIP dengan Prabowo sangat besar lantaran Prabowo dinilai bukan sosok yang pernah berkhianat kepada Mega. Beda dengan sikap Megawati terhadap Presiden Joko Widodo lantaran PDIP dan Mega sudah merasa dikhianati oleh keluarga Jokowi.

Sehingga rekonsilisasi antara Gerindra dengan PDIP diprediksi akan berjalan mulus. Namun pasca rekonsilisasi apakah PDIP masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak, menurut Ujang masih menjadi tanda tanya. Karena bisa saja PDIP tetap berada di jalur oposisi.

“Tergantung soal pilihan PDIP masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran itu hak PDIP, mau jadi oposisi itu jadi suatu hal yang bagus aja,” ucap Ujang.

Lagi pula Ujang memerhatikan PDIP lebih kuat dan keras ketika berada di oposisi ketimbang di dalam pemerintahan. Hal itu terlibat dari sepak terjang partai banteng dalam dua dekade terakhir. Pada 2004-2014, PDIP yang berposisi terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) begitu lantang meneriakkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun setelah berkuasa 10 tahun bersama pemerintahan Joko Widodo 2014-2024, PDIP dinilai tidak mampu berbuat banyak.