Cek Fakta AMIN Menang Mutlak: Suara Ganjar-Mahfud 1,02 Persen dan Prabowo - Gibran 1,51 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM – Perolehan suara yang menunjukkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menang telak.

Informasi AMIN tumbangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo – Gibran beredar di Facebook.

Informasi itu dalam bentuk gambar yang menunjukkan infografik hasil suara pemilihan presiden 2024.

Gambar itu menunjukkan perolehan suara Anies 98.61 persen, Prabowo 1.51 % , dan Ganjar 1.02 % .

Pada caption dari postingan Facebook tersebut menyebutkan, hasil tersebut adalah suara sah.

“Alhamdulillah Akhirnya, Ini suara yg sah yah ibu ibu Bapak bapak. Jadi tidak usah teriak curang lagi”

“#1: 98.61 % , #2: 1.51 % , #3: 1.02 % . mas anis menang mutlak” demikian keterangan dalam unggahan tersebut.

Namun setelah ditelusuri klaim tersebut menyesatkan.

Hasil real count KPU per-tanggal 26 Februari 2024 pukul 11:00 WIB dengan progres suara masuk 77.09 persen, menunjukkan hasil Prabowo lebih unggul dengan perolehan suara 58.84 % .

Terdapat narasi dalam gambar tersebut yang menginformasikan,  data tersebut adalah hasil quick count per-tanggal 14 Februari 2024 dengan progres suara masuk 71 persen.

Namun setelah ditelusuri hasil quick count pada tanggal tersebut, Kompas.com dan Detik.com memberitakan bahwa hasil quick count dari beberapa lembaga survei menunjukkan suara Prabowo rata-rata berada di atas 55 % .

Dengan demikian, Anies menang telah dengan perolehan suara 98.61?alah tidak benar dengan kategori Konten Palsu.

Kesimpilan, berdasarkan hasil cek fakta, tidak ada sumber valid.

Tidak ada sumber membenarkan hasil suara sah ataupun hasil quick count pemilihan presiden seperti pada klaim tersebut.

Berdasarkan hasil real count KPU dan quick count beberapa lembaga survei menunjukkan Calon Presiden Prabowo lebih unggul.

Real count terbaru

Real count Pilpres 2024 terbaru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU sedang penghitungan suara secara langsung untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan data terakhir,  jumlah suara berasal dari 640.414 tempat pemungutan suara (TPS) atau 77,79 persen dari total 823.236 TPS di Indonesia dan luar negeri.

Data terbaru bisa diperoleh di situs pemilu2024.kpu.go.id, hingga 29 Februari 2024 pukul 08.00 WIB,

Berikut hasil perolehan suara sementara untuk masing-masing pasangan nomor (paslon) calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres):

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 31.374.782 suara atau 24,49 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 75.370.986 suara atau 58,83 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengumpulkan 21.371.294 suara atau 16,68 persen.

Dengan jumlah suara tersebut, paslon nomor urut 01 Anies-Muhaimin unggul sementara di 2 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 20 persen di 19 provinsi.

Adapun pasangan Prabowo-Gibran mendapat suara terbanyak di 36 provinsi plus luar negeri dan meraih lebih dari 20 persen suara di 38 provinsi.

Pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud belum unggul di provinsi mana pun dan mengoleksi lebih dari 20 persen suara di 8 provinsi.

Hasil real count KPU ini belum merupakan hasil akhir.

KPU masih akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (14/2/2024) hingga Rabu (20/3/2024).

Sementara itu, penetapan hasil Pemilu 2024 dilakukan paling lambat tiga hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Daftar partai dukung hak angket

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR, yakni PDI-P dan PPP, untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ganjar mengatakan, DPR tidak boleh berdiam diri menyikapi dugaan kecurangan pada Pilpres 2024, terlepas dari dukungan kepada calon tertentu dan kepentingan politik apa pun.

Meski begitu, Ganjar menilai bahwa partai pengusungnya tidak dapat sendirian menggulirkan hak angket.

Menurutnya diperlukan dukungan dari partai pengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar agar hak angket di DPR dapat dijalankan.

“Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” ujar Ganjar dikutip dari Kompas.id, Senin (19/2/2024).

Partai yang dukung hak angket dugaan kecurangan Pilpres Setelah Ganjar melontarkan wacana hak angket soal dugaan kecurangan Pilpres, sejumlah partai yang mendukung Ganjar-Mahfud MD dan Anies-Cak Imin memberikan dukungan atas usul ini.

1. PDI-P

Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menyampaikan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pilpres di DPR.

Ia menjelaskan, hal yang ditekankan partai pengusung Ganjar-Mahfud dalam wacana hak angket adalah membuka dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Todung telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebelum, ketika, dan setelah pencoblosan.

Namun, Todung menegaskan bahwa PDI-P tidak bermaksud memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui hak angket.

“Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” ungkap Todung dikutip dari Kompas.com, Senin (26/2/2024).

2. Nasdem, PKB, dan PKS

Selain PDI-P, wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pilpres juga mendapat dukungan dari Nasdem, PKB, dan PKS.

Ketiga partai tersebut adalah partai pendukung Anies-Cak Imin yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Dukungan atas hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pilpres disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy.

Mereka telah menggelar pertemuan secara tatap muka di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis (22/2/2024) guna membahas wacana hak angket tersebut.

Hermawi menuturkan, semangat pihaknya sama dengan semangat yang dikatakan Anies.

Baik Nasdem, PKB, dan PKS mengaku siap menggulirkan hak angket bersama PDI-P selaku inisiator.

Hermawi menyampaikan, Koalisi Perubahan telah menemukan berbagai fakta kecurangan yang dapat dijadikan bahan ketika penyelidikan hak angket dilakukan.

Meski begitu, Hermawi mengatakan, “bola” hak angket berada di tangan PDI-P selalu partai dengan fraksi terbesar di DPR.

“Kawan-kawan PDI-P sebagai partai terbesar sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan, dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghargai,” ucapnya dikutip dari Kompas.com, Kamis.