Jokowi Bilang Presiden sampai Menteri Boleh Kampanye, Cek Lagi Aturannya

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan Pesawat ke-4 C-130J-30 tail number A-1344, Helikopter AS550 Fennec dan AS565 MBe Panther di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada larangan baginya untuk ikut berkampanye dalam Pemilu 2024. Ia bahkan mengatakan seorang presiden boleh memihak terhadap paslon tertentu.

“Presiden itu boleh, loh, kampanye. Presiden itu boleh, loh, memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Tidak hanya untuk seorang presiden, Jokowi juga mengatakan seorang menteri juga boleh ikut dalam kampanye. Baginya yang penting sesuai dengan aturan.

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh, ya, silakan. Kalau aturannya enggak boleh, tidak, sudah jelas itu,” ujarnya.

Lantas adakah aturannya?

Aturan yang membolehkan presiden hingga menteri berkampanye tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 299 UU Pemilu tertulis sejumlah pejabat yang boleh ikut kampanye. Berikut rinciannya:

(1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:

a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;

b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau

c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Dalam Pasal 300 UU Pemilu disebutkan presiden, wapres, pejabat negara dan pejabat daerah yang berkampanye wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bakal calon presiden Anies Baswedan berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

UU Pemilu juga mengatur soal cuti bagi menteri yang melakukan kampanye. ATuran itu tertuang dalam Pasal 302. Berikut rinciannya:

(1) Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.

(2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.

(3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sedangkan untuk larangan penggunaan fasilitas negara selama kampanye diatur dalam Pasal 304 UU Pemilu. Presiden hingga pejabat daerah yang ikut berkampanye dilarang menggunakan fasilitas negara. Rincian ketentuannya sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan

d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)