Hasto Klaim Sikap Ganjar Deklarasi Oposisi Prabowo Cermin Posisi PDIP

PDI Perjuangan sikapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan sikap Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan diri akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan cerminan sikap partai berlogo kepala banteng bermoncong putih tersebut. Menurut Hasto keputusan Ganjar menunjukkan sikap kenegarawanan.

“Sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura, dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara,” kata Hasto di Posko Teuku Umar nomor 9, Jakarta, Senin (6/5) malam.

Sebelumnya Ganjar mendeklarasikan diri tak akan bergabung dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu disampaikan usai Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi dibubarkan.

“Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” kata Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar mengatakan dirinya menghormati pemerintahan ini. Ia menyebut akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Hal itu menurut dia diperlukan agar pemerintahan berjalan dengan benar.

“Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, salah satu cara mengontrol pemerintahan yang tepat yakni melalui parlemen. Karena itu ia akan mendorong para politikus di DPR untuk tetap melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden pendamping Ganjar Mahfud Md. menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Mahfud menuturkan bahwa jalan itu bisa saja melalui partai politik dan gerakan politik.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam itu mencontohkan bahwa capresnya juga memiliki gerakan politik di luar partai. Menurut dia, gerakan politik itu bukan hanya partai, melainkan organisasi masyarakat hingga pers yang memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara.

“Saya itu sedang berkonsolidasi untuk kembali civil society yang pernah berjaya dalam satu barisan untuk membangun demokrasi,” jelas Mahfud.

Mahfud pun akan kembali mengajar di kampus untuk meluruskan cara-cara berhukum di Indonesia. Pasalnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.

Ia mencontohkan undang-undang kini dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Mahfud mengatakan saat ini perlu gerakan bersama untuk meluruskan praktik hukum baik di pengadilan ataupun di luar pengadilan.