Endus Gelagat Golkar ,Kuasai, Kabinet Prabowo dan DPR RI,Gerindra Jadikan PDIP Tameng?

TRIBUN-TIMUR.COM – Pasca Pilpres 2024, dikabarkan terjadi ‘perang dingin’ antara Partai Gerindra dan Golkar sebagai pengusung Prabowo-Gibran sebagai pemenang.

Sebagai partai yang dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Gerindra mencium gelagat Golkar ingin mendominasi kabinet dan DPR RI nantinya.

Hal ini mulai mencuat setelah Golkar melampaui perolehan suara dan kursi Gerindra di DPR RI pada Pileg 2024.

Sejatinya Golkar kalah jumlah kursi dari PDIP, namun ada upaya pucuk pimpinan atau Ketua DPR RI tak jatuh ke tangan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri lewat revisi UU MD3.

Berikutnya melalui Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar blak-blakan meminta jatah kursi menteri lebih ke Prabowo.

Pernyataan ini memicu reaksi Gerindra maupun partai pengusung Prabowo-Gibran lainnya.

Demi mengurangi dominasi Golkar ini, kabarnya Gerindra mendorong secara serius PDIP masuk ke koalisi Prabowo.

Lantas apa tujuan utama Gerindra mengajak PDIP masuk koalisi Prabowo-Gibran?

PDIP Jadi Tameng

Taktik Partai Gerindra untuk mendekati PDIP diungkap Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad.

Gerindra disebut lebih berkepentingan untuk membangun kerjasama dengan PDIP.

Nyarwi Ahmad mengatakan, dorongan konsolidasi itu lebih banyak ditunjukan oleh Gerindra ketimbang PDIP.

Sebab, partai politik (parpol) yang dipimpin calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto itu harus menahan dominasi Partai Golkar di parlemen 2024-2029.

“Saya kira juga dalam konteks ini saya tidak melihat kekhawatiran dari kalangan PDI-P untuk kemudian hilang perannya di parlemen, misalnya tidak menjadi Ketua DPR karena Undang-Undang MD3 bisa diubah,” ujar Nyarwi pada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Ia mengatakan, PDIP nampak tetap percaya diri meskipun sangat mungkin dinamika politik di DPR RI membuat posisinya tak lagi mendapatkan hak ketua DPR RI.

Meskipun, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang berlaku saat ini kursi ketua DPR RI tetap menjadi hak parpol pemenang pileg.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), parpol dengan suara terbanyak pada Pileg 2024 adalah PDI-P, disusul Golkar di urutan kedua, dan Gerindra di urutan ketiga.

Namun, Nyarwi melihat bahwa Gerindra punya kepentingan lebih besar untuk merangkul PDI-P demi membatasi ruang gerak Golkar yang meraih suara lebih besar pada pileg kemarin.

“Tapi justru yang saya lihat ada kebutuhan dari Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo ya, yang mana kalau kita lihat koalisi capres-cawapres Prabowo-Gibran, Gibran dianggap representasi dari Golkar,” ucap dia.

“Artinya dalam konteks ini kalau misalnya Golkar merasa punya saham yang lebih besar bahkan dari Gerindra ini yang menurut saya akan kurang bagus untuk Gerindra,” ujar dia.

Ia menuturkan, sebagai parpol pengusung capres, Gerindra tak ingin Golkar lebih mendominasi kekuatan di parlemen.

Oleh karena itu, PDI-P dengan jumlah kursi terbanyak mesti dirangkul untuk menahan berbagai permintaan Golkar ke depan.

Apalagi, kata Nyarwi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sempat menyatakan meminta setidaknya 5 kursi menteri untuk kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Bukan tidak mungkin kalau parlemen di konsolidasikan oleh Gerindra, mungkin juga (Golkar) minta peran-peran juga yang cukup besar dan bukan berarti di situ menguntungkan Gerindra.

Bisa jadi Gerindra tidak nyaman dengan dominasi Golkar padahal capresnya pemenang tapi partainya tidak dominan di sana (parlemen),” kata dia.

Ia juga menyampaikan, kerja sama dengan PDI-P bakal membantu meningkatkan daya tawar Gerindra di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Iya, jadi PDI-P itu bisa memperkuat bergaining position Gerindra di tengah partai-partai pendukungnya (Prabowo),” ujar dia.

Hingga kini, Prabowo belum menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam momen Idul Fitri 1445 Hijriah.

Mantan Danjen Kopassus itu memilih untuk menyambangi Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Padahal, saat ini Gerindra dan PDI-P terus menunjukan sinyal positif untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati.

Namun, Prabowo sendiri enggan menjawab setiap ditanya awak media kapan rencana pertemuan itu berlangsung.

Sementara itu, politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menyebutkan, partainya belum menentukan sikap soal pemerintahan ke depan.

Ia menyampaikan, mekanisme itu bakal dibahas dalam kongres partai tiap lima tahun sekali.

Pemilu 2024 puncak penyalahgunaan kekuasaan Jokowi

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Pemilu 2024 menjadi puncak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena menurut Hasto, Pemilu 2024 yang didambakan menjadi pesta demokrasi berubah menjadi ajang nepotisme besar-besaran dari Jokowi.

“Bagaimana Pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legacy dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari Presiden,” katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Hasto juga menyebut, nepotisme yang dipertontonkan Jokowi dengan melanggengkan putra sulungnya melanggeng sebagai calon wakil presiden (cawapres) adalah upaya memperpanjang kekuasaan.

Sebab itu juga, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri masih belum bertemu dengan Jokowi meskipun dalam momentum lebaran.

Hasto mengatakan, anak ranting PDI-P menginginkan Megawati bertemu dengan kalangan bawah PDI-P terlebih dahulu.

“Biar bertemu dengan anak ranting dulu karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri,” imbuh dia.

Golkar Tak Khawatir

Pemerintah selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih diinginkan tanpa oposisi.

Hasrat atau keinginan pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa oposisi ini diutarakan elit Partai Golkar.

Bahkan demi mewujudkan pemerintahan tanpa oposisi tersebut, Golkar rela jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran berkurang dan dialihkan ke PDIP.

Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar awalnya memberikan tanggapannya mengenai jatah menteri untuk PDI Perjuangan atau PDIP jika partai tersebut bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Ketika seorang wartawan bertanya apakah dia tidak khawatir jika jatah menteri untuk Golkar berkurang apabila PDIP juga bergabung, Bamsoet menegaskan bahwa penentuan menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.

“Nah itu prerogatif presiden terpilih nanti,” kata Bamsoet seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024).

Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

“Sebetulnya dua ini (Prabowo dan Ganjar) kan sahabat,” ungkapnya.

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa merekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.

“Diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah karena kompetisi untuk bisa merajut kedua tim ini untuk rekonsiliasi,” ujarnya.

Bahkan, Ketua MPR RI ini berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ada oposisi.

“Bahkan kalau perlu kita enggak butuh oposisi, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong, enggak dibutuhkan lagi oposisi,” ucapnya.

Karenanya, dia mendukung jika Prabowo akan merangkul semua partai politik (parpol) yang ada di parlemen.

“Saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua parpol yang di parlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan,” ungkap Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pengawasan atau checks and balances terhadap jalannya pemerintahan tetap dilakukan meskipun semua parpol bergabung.

“Bersatu itu bukan berarti checks and balances tidak hidup. Kita bisa musyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri,” tuturnya.(*)