Suara PSI Meroket, Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Penggelembungan

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat berkampanye di Lapangan Sitarda Lasiana, Jalan Timor Raya, Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (31/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil menduga adanya penggelembungan yang mengakibatkan suara perolehan hasil pemilu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir.

PSI memang tengah menjadi sorotan karena suaranya bertambah drastis, dari 2,86 persen atau 2.171.907 suara pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), salah satu anggota koalisi itu, Julius Ibrani mengatakan, kenaikan perolehan suara PSI di tengah data hasil pemilu yang masuk di atas 60 persen tidak masuk akal.

Adapun PSI dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep.

“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap (Sistem Rekapitulasi) KPU,” kata Julius dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Julius mengatakan, sejak 18 Februari lalu KPU di tingkat kabupaten/kota sempat menyetop pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di level kecamatan.

Dalam waktu yang bersamaan, KPU menghentikan penghitungan Sirekap untuk alasan penyamaan data. Akibatnya, Sirekap tidak bisa diakses.

Menurut Julius, pleno rekapitulasi manual di tingkat kecamatan dan Sirekap KPU yang dihentikan itu merupakan gelagat mencurigakan.

“Itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” tutur Julius.

Julius menduga kecurangan pada pemungutan dan penghitungan suara dilakukan untuk mewujudkan tiga keinginan Presiden Jokowi, yakni memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meloloskan PSI ke Senayan, dan menekan suara PDI-P.

“Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu,” lanjut Julius.

Adapun lonjakan suara PSI mulai terjadi dari hanya 2,86 persen atau 2.171.907 suara pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 suara pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Dalam jangka waktu yang sama, hasil tempat pemungutan suara (TPS) yang dilaporkan di situs real count KPU bertambah dari 539.084 menjadi 541.324 TPS. Terdapat tambahan data dari 2.240 TPS.

Dari data tersebut, bisa diasumsikan PSI mendapatkan tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS.

Data itu memiliki selisih cukup jauh dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Berdasarkan data hitung cepat Tim Litbang Kompas yang sudah terkumpul 100 persen misalnya, PSI hanya meraup 2,8 persen suara.

Sementara itu, KPU belum memberikan penjelasan yang lugas mengenai anomali perolehan suara PSI.

Komisioner KPU Idham Holik hanya mengatakan pencatatan perolehan suara di Sirekap sempat tidak akurat dan pihaknya terus berusaha mencocokkan data dengan real count di tingkat TPS.

“Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi,” kata Idham di kantornya, Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis meliputi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Selain PBHI, Imparsial, SETARA Institute, Jaringan Gusdurian, Indonesia Corruption Watch (ICW), KontraS, dan YLBHI serta LSM lainnya juga tergabung dalam koalisi ini.